Pengembang Tak Minat Bangun Rusunami

NERACA

Jakarta - Masalah regulasi menjadi hal utama yang membuat pengembang enggan membangun rusunami. Menurut Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), regulasi dan birokrasi untuk pembangunan rusunami terlalu sulit. Pada waktu Provinsi DKI Jakarta masih dipimpin Gubernur Fauzi Bowo untuk perizinan, pengembang harus menunggu hingga tiga tahun.

“Saat ini, belum ada sentuhan dari Gubernur DKI Jakarta yang baru dan pengembang berharap pemerintah daerah memberi perhatian pada pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo di Jakarta, Senin (7/1).

Sedangkan Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Setyo Maharso mengatakan, pihaknya telah melakukan pembicaraan dengan Gubernur Joko Widodo. Salah satu poin yang dibicarakan menyangkut batasan koefisien lantai bangunan (KLB).

“Kami berharap pemerintah daerah yakni Gubernur DKI Joko Widodo untuk lebih pro bisnis. Pengembang meminta KLB dikembalikan menjadi 6 dari saat ini sebesar 3,5 sehingga developer dapat membangun rumah susun hingga ketinggian 24 lantai atau bahkan 30 lantai,” paparnya.

Pengubahan KLB, lanjut Setyo, akan menghidupkan kembali program seribu menara rusunami. “Berdasarkan aturan yang dibuat Gubernur Fauzi Bowo, pengembang harus memenuhi persyaratan KLB 3,5, sehingga satu bangunan maksimal hanya terdiri dari 12 lantai. Akibatnya, proyek rusunami dianggap tidak ekonomis dikerjakan karena harga lahan di Jakarta sudah sangat mahal,” ujarnya.

Setyo menambahkan, perubahan KLB tersebut akan memberikan semangat membangun rusunami bagi pengembang, karena developer seperti mendapat dukungan insetif untuk membangun rusunami di tengah kota yang harga lahannya cukup mahal.

“Pasar apartemen dengan harga Rp 200 juta hingga Rp 400 juta cukup besar meski tanpa subsidi dari pemerintah. Saat ini, anggota REI yang telah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sekitar 258 menara, tetapi pembangunan terhambat karena regulasi yang tidak jelas,” ucapnya.

Didominasi Kondominium

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI, Rusmin Lawin menjelaskan hingga saat ini banyak pengembang asing yang lebih rajin membangun apartemen dan rumah susun daripada pengembang lokal. Menurut dia, pengembang lokal lebih memilih bangun kondominium lantaran jauh lebih murah dibandingan membangun rumah.

"Pengembang tidak mau bangun rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)bukan karena senang dengan kondominium. MBR segmentasinya besar 70%. Tapi harga membangun Rusun tinggi,"ujar Rusmin.

Rusmin menegaskan kalau Pemerintah daerah harusnya lebih tegas dalam membuat undang-undang pemukiman. Tujuannya agar pemukiman untuk MBR bisa difokuskan daripada membangun rumah mewah.

Dalam pelaksanaannya, para pengembang lebih memilih membangun kondominium dan rumah mewah karena lebih menguntungkan. Rusmin Lawin menegaskan, seharusnya pemerintah membuat sanksi bagi pemerintah daerah yang belum bisa meratakan lokasi hunian tempat tinggal MBR. "Jadi ada yang salah dengan tatatnegara. Harus ada perpres, bupati buat perda yang tidak sesuai bisa ada sanksi, sehingga tidak mengganggu,"ungkap Rusmin Lawin.

Tak Capai Target

Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) telah gagal membangun rumah susun hak milik (rusunami) sesuai target. Pada awal tahun 2012, Kemenpera menargetkan pembangunan rusunami sebanyak 1500 unit, namun yang terealisasi hanya 500 unit. "500 unit itu estimasi untuk menghitung target tahun depan,"ujar Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Kemenpera, Iwan Nurwanto.

Untuk tahun depan, Kemenpera akan menggunakan tanah-tanah milik BUMN yakni PT PLN. Pasalnya ada banyak tanah milik PLN yang kosong dan tidak digunakan. "Tanah-tanah PLN diharapkan bisa dimanfaatkan yang kita jajaki lokasi untuk potensi pasar yang tinggi," jelas Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Lukman Hakim.

Dengan bantuan Pemerintah Daerah Rusunami dan Rusunawa sekarang membangun 172 rusun untuk single year dan 91 rusunawa . Untuk tahun 2013 kita membangun rusunawa targetnya 115. "Sepertinya akan membangun lebih banyak lagi, permintaan lebih dari 300 unit," ungkap Lukman Hakim.

BERITA TERKAIT

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

RUU Pertanahan Tak Sejalan dengan Pemikiran dan Kebijakan Presiden Jokowi

RUU Pertanahan Tak Sejalan dengan Pemikiran dan Kebijakan Presiden Jokowi NERACA Jakarta - Pemerntah dan DPR diingatkan untuk tidak memaksakan…

Lahan Pertanian Beririgasi Teknis Tak Terdampak Kekeringan

  NERACA Jakarta – Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hari Suprayogi mengatakan lahan pertanian…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sektor Riil - Iklim Dunia Usaha Dijaga, Produsen Elektronika Tambah Kapasitas

NERACA Jakarta – Industri elektronika di dalam negeri semakin tumbuh dan berkembang. Geliat positif ini ditunjukkan adanya penambahan investasi dan…

Dunia Usaha - RUU Desain Industri Dorong Daya Saing dan Akomodir Teknologi

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan daya saing industri di Indonesia agar mampu kompetitif baik di lingkup pasar…

Pemakai Dompet Digital Dominan Transaksi Retail

NERACA Jakarta – Snapcart, lembaga riset berbasis aplikasi, melakukan penelitian perilaku konsumen dalam bertransaksi dengan aplikasi pembayaran digital menunjukan mayoritas…