Harga BBM Bersubsidi Dipastikan Tidak Naik - Selama Tidak Bikin Jebol APBN

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, untuk saat ini tidak ada rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kendati sebelumnya Kementerian Keuangan pernah membeberkan skenario kenaikan harga pada 2013. Namun Agus mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya penyesuaian harga jika sudah membahayakan ekonomi fiskal domestik.

"Subsidi energi ini 51% lebih tinggi dari anggarannya meski termasuk ketetapan rendah dalam APBN-P, tapi sampai saat ini tidak ada rencana itu (kenaikan)," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Senin (7/1).

Tingginya subsisi BBM bersubsidi dalam APBN-P ini pun, menurut Agus berdasarkan asumsi tingginya realisasi ICP (Indonesian Crude Oil Price). Selain itu faktor tingginya nilai tukar, dan tingginya volume BBM. "Maka kita perlu kontrol dan kelola secara benar-benar persoalan subsidi BBM ini," tegasnya.

Karena anggaran subsidi BBM dalam dua tahun terakhir ini memang naik signifikan. Menurut Agus, anggaran subsidi BBM dalam APBN 2012 ini sebesar Rp 211,895 triliun atau terjadi realisasi kenaikan anggaran 154,2%.

Dalam APBN Perubahan 2012, anggaran subsidi BBM hanya Rp137,379 triliun. Agus menganggap bahwa masalah tersebut harus diselesaikan. Caranya dengan pengendalian distribusi BBM secara tepat sasaran. Pemerintah menginginkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta jajarannya bisa mengendalikan BBM secara optimal dan tepat sasaran.

Tegas Distribusikan

Sementara itu, (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menambahkan pemerintah harus tegas dalam mendistribusikan BBM, khususnya BBM bersubsidi. "Sebab target distribusi dan konsumsi BBM bersubsidi setiap tahun selalu melampaui dari target," katanya.

Menurut Bambang, Kementerian ESDM di 2012 mengajukan konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40,4 juta kiloliter, namun ternyata membengkak hingga 44,01 juta kl. Akhirnya, kuota itu juga terlampaui dan terakhir malah harus kembali ditambah menjadi 45,23 juta kl. "Nantinya output harus terukur. Harusnya tidak boleh terlewati. Ini hanya akan menyebabkan anggaran subsidi harga BBM melonjak," tambahnya.

Dampaknya bagi fiskal, lanjut Bambang, selalu saja terjadi pembengkakkan kuota BBM bersubsidi yang menyebabkan meningkatnya jumlah anggaran untuk subsidi BBM. Hal ini karena tidak adanya perilaku penghematan energi dan juga subsidi yang awalnya hanya untuk masyarakat menengah ke bawah, tetapi diterima juga oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Kondisi subsidi BBM terutama tahun 2012 ini sudah sangat tidak sehat karena ada dua hal. Porsi belanja yang dihabiskan menurut saya terlalu besar untuk satu jenis subsidi dan kedua, subsidi ini tidak menguntungkan banyak orang. Artinya malah menguntungkan orang-orang yang tidak perlu disubsidi," paparnya.

Selain itu, lanjut Bambang, ada dampak terhadap neraca perdagangan dari besarnya permintaan BBM ini, yaitu meningkatnya impor BBM. "Dengan kita boros memakai BBM juga ujungnya kita impor karena walaupun impor BBM hanya 25% tetapi ikut berkontribusi terhadap trade balance kita," jelasnya.

Untuk itu, Bambang meminta agar semua pihak bisa melakukan penghematan BBM ini. Hal ini guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 ini dan mendatang.

BERITA TERKAIT

Sikapi Penurunan Harga Tiket - Performance Saham Garuda Ikut Terkoreksi

NERACA Jakarta – Kebijakan maskapai Garuda Indonesia Group mengumumkan penurunan harga tiket pesawat di seluruh rute penerbangan sebesar 20% menuai…

Peneliti:Kasus Beras Busuk Karena Distribusi Tidak Baik

NERACA Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menilai kasus 6.000 ton beras busuk di…

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan pemantauan rutin terhadap…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…