NERACA
Jakarta - PT Great Asian Link (GRAIN) berencana akan memproduksi 100 unit mobil listrik nasional dengan merek Elvi yang merupakan akronim dari Electric Vehicle pada Mei 2013. Rencananya, perusahaan asal Gresik itu akan memproduksi dengan jenis Multi Purpose Vehicle (MPV), Pick Up dan City Car.
"Empat merek Elvi yang sudah siap dipasarkan, diantaranya varian Multi Purpose Vehicle (MPV) Elvi Ravi, Elvi Hevi untuk jenis Pick Up, Elvi Hivi dan Elvi Suvi untuk jenis City Car. Untuk jenis MPV, harganya sekitar Rp130 juta, pick up sekitar Rp.75-80 juta, dan city car sekitar Rp170 juta," kata Presiden Direktur PT Grain, Ravi Desai di Jakarta, akhir pekan kemarin.
Untuk tahap pertama, imbuh dia, nantinya kapasitas produksi bisa mencapai 20.000 per tahun dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 450 orang. Pihaknya juga mengaku telah bekerjasama dengan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Timur untuk mendapatkan tenaga ahli.
Menurut dia, mobil listrik buatan Grain telah menggunakan kandungan produk lokal sebesar 40% dan ada beberapa komponen yang masih menggunakan bahan impor dari Korea Selatan dan Jepang. "Perusahaan menargetkan kandungan lokal akan terus naik hingga 50% dalam lima tahun mendatang. PT. GRAIN merupakan anak usaha dari PT Bukit Jaya Abadi, perusahaan yang bergerak sebagai pemasok dan penyedia mesin diesel dan struktur besi, dan berkantor pusat di Surabaya," bebernya.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Budi Darmadi menjelaskan bahwa GRAIN akan memproduksi massal beberapa jenis mobil dengan nilai investasi Rp100 miliar. "Perusahaan nasional asal Gresik mempunyai rencana memproduksi mobil listrik nasional. Hal ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah mulai dari proses uji coba hingga pengenalan kepada masyarakat," ucapnya.
Perseroan, lanjut Budi, berupaya untuk menggandeng pemerintah daerah dalam mendukung program mobil listrik lokal mulai dari pemasaran hingga penyiapan infrastruktur pendukung pengisian daya listrik. Nantinya, mobil tersebut akan menjadi pilihan masyarakat ketika berkendara di dalam kota. “Mobil ini jarak tempuhnya terbatas dan sekali isi daya tempuhnya hanya 120 kilometer. Diharapkan kendaraan ini dipergunakan untuk dalam kota,” paparnya.
Tak Didukung Infrastruktur
Pengamat industri otomotif Suhari Sargo mengatakan rencana pemerintah mendorong produksi dan penggunaan kendaraan bermotor dengan tenaga listrik kurang mendapat respon dari industri otomotif dan pasar domestik. Pasalnya tidak ada kejelasan mengenai kesiapan infrastruktur pendukungnnya berupa stasiun pengisian tenaga listrik.
Ia mengatakan stasiun pengisian tenaga listrik dan mekanisme pengoperasiannya agar disiapkan sebelum kehadiran kendaraan ramah lingkungan yang tidak mengkonsumsi BBM dan menimbulkan polusi gas buang. "Kendaraan bertenaga listrik dapat menjadi alternatif untuk menekan tingkat konsumsi BBM bersubsidi dan mengurangi polusi, terutama di kota besar," katanya.
Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur terkait dengan perkembangan kendaraan bertenaga listrik, meliputi dukungan bahan bakar minyak untuk mengoperasikan unit pembangkit listrik dan polusi sekitar lokasi pembangkit. Selain itu, ketersediaan stasiun pengisian tenaga listrik untuk kendaraan hingga berjumlah seperti stasiun pengisian bahan bakar umum sekarang ini. Serta sistem pembuangan limbah batre platinum yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi dari kendaraan bertenaga listrik.
Dia menjelaskan, pemerintah dapat mendorong penggunaan kendaraan bertenaga listrik untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi, disamping melalui Kementrian Perindustrian meminta seluruh industri otomotif memproduksi kendaraan berbahan bakar minyak dengan nomor oktan 90. Kebijakan pemerintah tersebut, lanjutnya, sangat penting untuk mendorong agen tunggal pemegang merek (ATPM) agar mengajak konsumenya tidak menggunakan BBM bersubsidi dengan mengeluarkan produk kendaraan berbahan bakar minyak nomor oktan 90 ke atas.
BUMN Khusus
Guna mengembangkan industri mobil listrik di Indonesia, Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan perlu adanya BUMN khusus untuk menangani industri tersebut dan tentunya didanani dengan dana APBN. Menurut dia, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hanya terlibat menyusun usulan kebijakan insentif investasi dan pengembangan industri otomotif nasional dengan skema rendah emisi karbon (low emission carbon/LEC). "Itu di dalamnya termasuk pengembangan industri otomotif yang memanfaatkan teknologi hybrid, listrik, low cost and green car (LCGC), serta teknologi LEG lain yang siap diaplikasikan di Indonesia," tuturnya.
Sedangkan pengembangan dan pembangunan produksi mobil listrik akan dipimpin oleh Menteri BUMN Dahlan Ishkan serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh. Gagasan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pengembangan industri mobil listrik memerlukan SDM yang kuat dengan melibatkan perguruan tinggi. Selain itu, satu BUMN khusus yang dibiayai APBN diperlukan untuk mengetahui skala industrinya. BUMN lain juga memungkinkan untuk dilibatkan karena sudah ada 2-3 yang menyatakan minat. "Karena kalau swasta itu biasanya belakangan baru mau masuk," kata Hidayat.
Dia menambahkan, produksi mobil listrik di Indonesia akan mengikuti kondisi minat yang muncul dari konsumen. Saat ini, mobil listrik masih dalam tahap prototipe. "Jika semua lancar, termasuk infrastrukturnya, kita bisa memiliki industri mobil listrik tahun 2014," tutupnya.