Mendag : HPP Kedelai Terbit Bulan Ini - Untuk Memberikan Kepastian Harga Kedelai Petani

NERACA

NERACA Jakarta - Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas kedelai yang terkatung lama, akhirnya dijanjikan rampung bulan ini. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku telah mendapat kabar bahwa besaran HPP akan diumumkan saat rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian pekan depan. "HPP kedelai (keluar) Januari, keluarnya bisa awal bisa akhir. Rabu minggu depan ada rakor di Menko, bisa ditanyain di sana," ujar Gita di kantornya,akhir pekan lalu. Pembahasan instrumen stabilisasi harga kedelai itu berlarut-larut karena Kementerian Keuangan tidak setuju HPP membebani anggaran negara. Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menyatakan, dari informasi yang diperoleh, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu sedang memformulasikan skenario penetapan HPP dengan perkembangan harga kedelai dunia. "Jadi statistiknya sekarang masih dikaji BKF, Menkeu harus hati-hati juga jangan sampai membebani anggaran, kalau belum keluar sampai sekarang, karena itu," ujar Rusman. Dalam penilaian Rusman, HPP akan membebani APBN atau tidak, tergantung harga kedelai dunia. Kalau harga kedelai di luar negeri murah, sementara HPP ditetapkan di atas harga dunia, berarti ada subsidi dari kas negara. Sejauh ini petani dan pengrajin tahu tempe meminta pemerintah menetapkan HPP di kisaran Rp 7.000. Rusman mengaku pemerintah akan mengakomodasi aspirasi tersebut. "Kalau petani aspirasinya Rp 7000, pengrajin juga maunya segitu," katanya. Sementara itu di tempat berbeda, Menteri Pertanian Suswono berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan HPP untuk produk kedelai. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan areal pertanaman dan produksi kedelai. “Diperlukan kebijakan yang dapat menjamin harga kedelai yang menguntungkan bagi petani. Salah satu caranya adalah dengan penerapan kebijakan HPP,” kata Suswono. Suswono mengatakan, menurunnya produktivitas kedelai nasional dikarenakan harga jual kedelai tidak menguntungkan bagi petani. Akibatnya pengembangan usaha tani kedelai pun menjadi terhambat. Selain itu, usaha tani pada umumnya juga kalah bersaing dengan tanaman padi, tebu dan jagung. “Dengan melihat kondisi saat ini. Untuk mencapai target produksi kedelai tahun 2013 sebesar 1,50 juta ton diperlukan luas areal tanam kedelai 1,02 juta hektar dan luas panen sekitar 970 ribu hektar. Dengan produktivitas minimal 1,55 juta ton per hektar,” ujar Suswono. Terkait persoalan tersebut menurutnya ada empat peluang yang diambil pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi kedelai. Adanya HPP kedelai yang menzjamin terserapnya kedelai oleh pemerintah/bulog. Optimalisasi Produksi Penambahan areal kedelai sekitar 500 ribu hektar melalui optimasi lahan terlantar dan pemenfaatan lahan Perum Perhutani. Bantuan subsidi benih secara optimal sehingga harga eceran tertinggi benih kedelai menjadi 24%. Fasilitasi pemerintah untuk pengembangan kedelai seluas 665 ribu hektar. Ketua Hubungan Antar Lembaga Dewan Kedelai Nasional Muchlisin mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), produksi kedelai tahun depan akan mengalami defisit 1,5 juta ton. Produksi nasional hanya mampu mencapai 783.000 ton, sisanya impor. “Kita tagih janji Menteri Per dagangan (Mendag) yang akan mengeluarkan HPP untuk ke delai,” tegas Muchlisin . Dia menyayangkan, lambatnya kinerja Kemendag mengeluarkan kebijakan HPP kedelai. Padahal, dulu dijanjikan HPP akan keluar setelah Lebaran dan sebelum musim panen tiba. Tapi kenya taan nya hingga musim panen raya kedelai selesai, HPP belum juga keluar. Muchlisin mengklaim sudah bolak-balik menanyakan soal nasib HPP kedelai ke Kemendag. Namun, kementerian itu selalu beralasan sedang dibahas dan menghitung subsidi. Padahal keputusan petani kedelai dengan perajin tahu tempe sudah sepakat HPP di angka Rp 7.000 per ki logram (kg). Menurutnya, HPP sangat di tunggu petani untuk memberikan kepastian harga kedelai. Apalagi saat ini harganya terus turun yang menyebabkan petani tidak mau menanam kedelai lagi. “Jangan sampai gara-gara pe merintah lambat mengeluarkan HPP, banyak petani yang alih profesi. Ini akan mengancam pro duksi dan menyebabkan ke langkaan seperti yang terjadi per tengahan tahun,” tegasnya.NERACA

Jakarta - Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas kedelai yang terkatung lama, akhirnya dijanjikan rampung bulan ini. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku telah mendapat kabar bahwa besaran HPP akan diumumkan saat rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian pekan depan.

"HPP kedelai (keluar) Januari, keluarnya bisa awal bisa akhir. Rabu minggu depan ada rakor di Menko, bisa ditanyain di sana," ujar Gita di Jakarta, akhir pekan lalu.

Pembahasan instrumen stabilisasi harga kedelai itu berlarut-larut karena Kementerian Keuangan tidak setuju HPP membebani anggaran negara.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan menyatakan, dari informasi yang diperoleh, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu sedang memformulasikan skenario penetapan HPP dengan perkembangan harga kedelai dunia. "Jadi statistiknya sekarang masih dikaji BKF, Menkeu harus hati-hati juga jangan sampai membebani anggaran, kalau belum keluar sampai sekarang, karena itu," ujar Rusman.

Dalam penilaian Rusman, HPP akan membebani APBN atau tidak, tergantung harga kedelai dunia. Kalau harga kedelai di luar negeri murah, sementara HPP ditetapkan di atas harga dunia, berarti ada subsidi dari kas negara.

Sejauh ini petani dan pengrajin tahu tempe meminta pemerintah menetapkan HPP di kisaran Rp 7.000. Rusman mengaku pemerintah akan mengakomodasi aspirasi tersebut. "Kalau petani aspirasinya Rp 7000, pengrajin juga maunya segitu," katanya.

Sementara itu di tempat berbeda, Menteri Pertanian Suswono berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan HPP untuk produk kedelai. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan areal pertanaman dan produksi kedelai. “Diperlukan kebijakan yang dapat menjamin harga kedelai yang menguntungkan bagi petani. Salah satu caranya adalah dengan penerapan kebijakan HPP,” kata Suswono.

Suswono mengatakan, menurunnya produktivitas kedelai nasional dikarenakan harga jual kedelai tidak menguntungkan bagi petani. Akibatnya pengembangan usaha tani kedelai pun menjadi terhambat. Selain itu, usaha tani pada umumnya juga kalah bersaing dengan tanaman padi, tebu dan jagung.

“Dengan melihat kondisi saat ini. Untuk mencapai target produksi kedelai tahun 2013 sebesar 1,50 juta ton diperlukan luas areal tanam kedelai 1,02 juta hektar dan luas panen sekitar 970 ribu hektar. Dengan produktivitas minimal 1,55 juta ton per hektar,” ujar Suswono.

Terkait persoalan tersebut menurutnya ada empat peluang yang diambil pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi kedelai. Adanya HPP kedelai yang menjamin terserapnya kedelai oleh pemerintah/Bulog.

Optimalisasi Produksi

Penambahan areal kedelai sekitar 500 ribu hektar melalui optimasi lahan terlantar dan pemenfaatan lahan Perum Perhutani. Bantuan subsidi benih secara optimal sehingga harga eceran tertinggi benih kedelai menjadi 24%. Fasilitasi pemerintah untuk pengembangan kedelai seluas 665 ribu hektar.

Ketua Hubungan Antar Lembaga Dewan Kedelai Nasional Muchlisin mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), produksi kedelai tahun depan akan mengalami defisit 1,5 juta ton. Produksi nasional hanya mampu mencapai 783.000 ton, sisanya impor. “Kita tagih janji Menteri Per dagangan (Mendag) yang akan mengeluarkan HPP untuk ke delai,” tegas Muchlisin .

Dia menyayangkan, lambatnya kinerja Kemendag mengeluarkan kebijakan HPP kedelai. Padahal, dulu dijanjikan HPP akan keluar setelah Lebaran dan sebelum musim panen tiba. Tapi kenya taan nya hingga musim panen raya kedelai selesai, HPP belum juga keluar.

Muchlisin mengklaim sudah bolak-balik menanyakan soal nasib HPP kedelai ke Kemendag. Namun, kementerian itu selalu beralasan sedang dibahas dan menghitung subsidi. Padahal keputusan petani kedelai dengan perajin tahu tempe sudah sepakat HPP di angka Rp 7.000 per ki logram (kg).

Menurutnya, HPP sangat di tunggu petani untuk memberikan kepastian harga kedelai. Apalagi saat ini harganya terus turun yang menyebabkan petani tidak mau menanam kedelai lagi. “Jangan sampai gara-gara pe merintah lambat mengeluarkan HPP, banyak petani yang alih profesi. Ini akan mengancam pro duksi dan menyebabkan ke langkaan seperti yang terjadi per tengahan tahun,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

KPPU: Pentingnya Competition Compliance untuk Asosiasi

KPPU: Pentingnya Competition Compliance untuk Asosiasi NERACA Jakarta – Untuk ketiga kalinya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelenggarakan executive forum…

Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Malah Dikritik

  Oleh: Fajar Zulfadli S, Mahasiswa FISIP UNJ   Pemerintahan Indonesia era Presiden Joko Widodo cukup menarik perhatian berbagai kalangan.…

Hampir Semua Harga Komoditas di Kota Sukabumi Stabil

Hampir Semua Harga Komoditas di Kota Sukabumi Stabil NERACA Sukabumi - Perkembangan sejumlah harga komoditas bahan pokok dan barang strategis…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perkuat Ekspor Perikanan, KKP Benahi Pergudangan dan Logistik

NERACA Gorontalo - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi…

Perkuat Ekspor Perikanan, KKP Benahi Pergudangan dan Logistik

NERACA Gorontalo - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP),  Rifky Efendi…

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…