FITRA: Penyerapan APBN 2013 Belum Membaik

NERACA

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) memperkirakan penyerapan APBN 2013 belum akan lebih baik dibandingkan APBN 2012, antara lain karena model penyusunan APBN yang masih konvensional.

"Alokasi belanja hampir tidak ada perubahan dibanding 2012 dan kami juga tidak melihat pemerintah bisa melakukan penyerapan lebih baik karena model penyusunan APBN yang masih konvensional," kata Ketua Dewan Nasional FITRA Ahmad Erani Yustika di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, sebagian besar anggaran pada APBN 2013 tetap akan terserap atau menumpuk pada akhir tahun.

Kapasitas birokrasi untuk menyerap belanja modal yang meningkat cukup besar tidak memadai sehingga diperkirakan belanja modal hanya akan diserap 80%.

FITRA juga memperkirakan pemerintah akan tetap sulit menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan karena alokasi anggaran ke sektor pertanian dan industri sangat kecil. Padahal dua sektor itu merupakan penyerap terbesar tenaga kerja.

APBN 2013, lanjut Erani, masih sulit diharapkan menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi karena besarnya hanya sekitar sembilan persen dari total produk domestik bruto (PDB). FITRA mencatat sepanjang 2012 kontribusi APBN terhadap jumlah PDB paling rendah dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara.

"Indonesia itu peran fiskalnya paling kecil se-Asia Tenggara. Hanya 8-9% terhadap PDB, padahal negara seperti Filipina sekitar 13%," katanya.

Menurut dia, persentase tersebut sangat sulit diharapkan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terlebih penyerapan anggaran yang tidak bisa optimal. "Celakanya, porsi anggaran yang kecil terhadap PDB, penyerapannya tidak bisa 100%," katanya.

Kondisi tersebut mengakibatkan dampak seperti program yang tidak dapat diimplementasikan, pembangunan infrastruktur yang dibatalkan dan kemubaziran utang yang terlanjur dibayarkan dalam bentuk pembayaran bunga atau fee. (doko)

BERITA TERKAIT

APBN 2019: Pesan Keadilan Pemerintah

Oleh: Muhammad Yoga Pratama, Mahasiswa PKN STAN Apakah semua fraksi menyetujui RUU APBN 2019 untuk disahkan menjadi UU?" Tanya pimpinan…

Jebakan Utang di APBN

Ketika terjadi beda pendapat antara Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang negara beberapa…

Putusan PTUN BFIN Belum Bisa Dilaksanakan

Putusan PTUN BFIN Belum Bisa Dilaksanakan   NERACA Jakarta - Kuasa hukum PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) Anthony LP Hutapea…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…