Jakarta – Meski lifting atau produksi minyak siap jual Indonesia hanya mencapai 895 barel per hari pada kuartal pertama 2011 dan kita telah menjadi negara net-importer sejak 2004, sejatinya konsumsi BBM masih dapat dipenuhi asalkan pemerintah membangun kilang refinery. Sayangnya, pihak trader atau pengimpor minyak selalu menghalang-halangi upaya tersebut yang termasuk peremajaan dan pembangunan kilang baru.

NERACA

Hal itu dikemukakan oleh pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Ekonimi Rizal Ramli dalam diskusi minyak dan gas di Jakarta, Kamis kemarin (12/5). Para trader, lanjutnya, menggunakan pengaruh lobi ekonomi dan politik melalui jalur legislatif dan eksekutif seperti DPR, Kementerian ESDM dan BP Migas. ”Mereka menciptakan wacana bahwa pembangunan kilang memakan biaya tinggi dan marginnya kecil,” tegasnya.

Anehnya, BBM siap konsumsi Indonesia didatangkan dari Singapura yang tidak memiliki sumber daya migas dan hanya memainkan bisnis pengolahan. Ini berarti memberikan keuntungan bagi pihak asing dan mengurangi pendapatan negara yang sekaligus menambah biaya. ”Jika kita memiliki kilang sendiri, penghematan dari production cost mencapai 40%. Kita tidak perlu ada biaya pengolahan dan pengapalan ke serta dari Singapura,” katanya.

Anehnya, tuding Ramli, keberadaan trader tidak pernah diutak-atik pemerintah dan keberadaannya makin kuat dengan lemahnya kebijakan energi terutama impor migas dan kurangnya infrastruktur. Sebaliknya, jika kilang minyak tersedia, maka para trader yang paling dirugikan.

Dia menghitung, keuntungan atau margin trader mencapai US$ 3 per barel. Sementara, setiap hari Indonesia mengimpor minyak sebanyak 300 ribu barel minyak mentah dan 500 ribu barel BBM siap konsumsi. Dengan asumsi kurs dollar Rp 9000, dalam satu tahun keuntungan trader sangat fantastis yaitu Rp 7,88 triliun.

Pendiri lembaga studi Econit itu juga mengaitkan kepentingan trader dengan wacana penghapusan subsidi dan ambisi pemerintahan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengalihkan konsumsi premium ke pertamax.

”Kok tega-teganya pemerintah SBY menurunkan subsidi BBM sedangkan trader minyak yang berperilaku mafia dibiarkan. Tidak mungkin mereka bisa bertahan tanpa menyogok dan dilindungi pusat kekuasaan,” ujarnya.

Rizal Ramli juga menilai pemerintah SBY terlalu menyederhanakan persoalan BBM karena selalu mengaitkan harga premium dalam negeri dengan harga minyak di pasar dunia. Pemerintah lantas menyodorkan beban subsidi APBN yang terus membengkak.

”Seolah-olah pemerintah menyubsidi habis harga produksi dan distribusi BBM. Pemerintah juga merasa satu-satunya jalan adalah menghapus subsidi BBM. Kalau tidak, anggaran pemerintah akan jebol. Pertanyaannya apa iya demikian? Menurut saya penjelasan selama ini sangat menyesatkan karena tidak menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di sektor perminyakan di Indonesia," tegas dia.

Dalam APBN 2011, subsidi BBM Rp 97,26 triliun yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 88,9 triliun. Anggaran tersebut untuk subsidi 38,591 juta kilo liter (KL) yang terdiri 23,191 juta KL premium, 13,085 juta KL solar, dan sisanya minyak tanah.

Menurut dia, dilihat dari perhitungan finansial, ongkos produksi per liter premium ditambah ongkos distribusinya dibandingkan dengan harga jual premium masih memberikan keuntungan bagi pemerintah. ”Tetapi yang disebut sebagai subsidi selama ini bukan subsidi finansial, tetapi subsidi dalam pengertian harga minyak nasional dibandingkan dengan harga minyak internasional,” ujarnya.

Tidak tepat

Selain itu, kampanye atau imbauan pemerintah melalui spanduk di SPBU agar masyarakat beralih dari premium ke pertamax juga dinilai tidak tepat. Pasalnya, dari sisi teknis, premium masih layak dikonsumsi meski hanya memiliki oktan 88. Bahkan premium di Amerika Serikat hanya berkadar oktan 83.

Peningkatan penggunaan pertamax juga menguntungkan perusahaan migas asing yang sejak dulu mengincar bisnis hilir migas di Indonesia. "Dengan dihapuskannya premium, yang paling gembira adalah pengusaha asing yang punya SPBU, seperti misalnya Shell dan Petronas. Mereka akan senang sekali dengan kebijakan ini karena dari dulu mereka ingin masuk ke sektor hilir migas yang memiliki margin terbesar," tegasnya.

Persoalan migas nasional juga makin carut-marut karena Undang-undang Migas nomor 22 tahun 2011 yang mengerdilkan peran Pertamina. Berlakunya undang-undang tersebut, menurut Ketua Perserikatan Pekerja Pertamina Abdullah Sodik, membuat struktur di tubuh Pertamina terpecah.

”Artinya, Pertamina tak lagi terintegrasi dalam proses produksi dari hulu ke hilir karena di-unbundling seperti terlihat dengan anak perusahaan yang sebanyak 6 anak perusahaan dan hilir ada 2 anak perusahaan. Ini membuat ongkos produksi Pertamina naik," kata Sodik. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan tren global perusahaan minyak dunia yang melakukan merger seperti ExxonMobil, ChevronTexaco, dan Conoco-Phillips. Ia menghitung, kuasa pertambangan Pertamina secara nasional tak sampai 20% dengan sumbangan produksi 12 persen dari total produksi nasional.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mendesak pemerintah menegaskan kebijakan energi untuk mendukung produksi industri. Jika industri tidak berkembang maka pengangguran tidak terserap dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. “Selama ini industri berjalan lambat karena energy policy tambal sulam,” katanya.

Dia mencontohkan, pasokan gas domestik untuk domestik terus merosot dan harus berebut antar sektor. Pemerintah sendiri memprioritaskan ekspor dan sisanya untuk PLN dan pupuk. ”Industri tidak mendapatkan prioritas sehingga tidak mampu menahan harga jual dan mengurangi daya saing,” katanya. inung