SPBU Terbebani Kenaikan Biaya Operasional - Hampir 30%

NERACA

Jakarta - Ketua Umum Himpunan Wirausaha Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi menilai, karena komponen upah memiliki porsi 30% dari keseluruhan biaya operasional, dapat dipastikan pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan terbebani dari kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP). "Untuk kenaikan UMP, katakanlah 60%, itu memberi kenaikan kepada biaya operasional sebesar 20-25%,” tutur Eri, Minggu (5/1).

Setiap SPBU), kata Eri, memiliki sekitar 35 orang pekerja yang terdiri atas pengawas, operator, danoffice boy. Dengan margin Rp150 per liter untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, menurut dia, akan memberatkan masing-masing pengusaha SPBU terutama di daerah-daerah, karena tidak semua dapat menanggung beban UMP tersebut.

Eri mengaku telah mengadakan rapat bersama para pengusaha SPBU terkait persoalan ini. Dia meminta setiap SPBU untuk mengajukan keberatan karena tidak bisa membayar UMP sesuai aturan. "Sudah diminta pengusaha untuk mengajukan keberatan dengan gak bisa bayar UMP. itu terlalu tinggi untuk daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait kenaikan UMP 2013. Dia mendesak para gubernur untuk lebih memprioritaskan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja. Namun, tidak semua pengusaha dapat menanggung beban upah yang kenaikannya hampir mencapai 60%.

Ancam 1 Juta Buruh

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan, sekitar satu juta buruh terancam akan terkena PHK sebagai dampak kenaikan upah minimum jika pemerintah tidak mengambil tindakan untuk mengantisipasinya. Dia menjelaskan, PHK dapat akan berlanjut selama 2013, karena beberapa perusahaan telah melakukannya pada akhir 2012 untuk menghindari ketentuan upah baru.

"Ini merupakan langkah yang sangat sulit karena untuk memberikan pesangon juga berat. Kesepakatan tentang kenaikan upah, sebenarnya sudah ada kesepakatan antara buruh dan perusahaan. Kami membutuhkan penangguhan dari pemerintah. Situasi sangat serius, namun pemerintah hanya menganggap kami main-main," kata Sofjan

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 2011, jumlah kasus PHK menurun 3.875 kasus dengan melibatkan 17.106 orang tenaga kerja. Sedangkan pada tahun 2012 ini jumlah kasus PHK menurun tajam hingga 60% dengan hanya terdapat 1.916 kasus PHK yang melibatkan 7.465 orang tenaga kerja.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman menuturkan, PHK bisa saja meningkat hingga 100% selama 2013 jika pemerintah tidak menyediakan kebijakan yang pro terhadap pengusaha. Saat ini 44% pengusaha Indonesia teriak karena tidak sanggup membayar UMP yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan yang diminta adalah kemudahan penangguhan UMP. "Jika ini dipersulit, maka akan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja sehingga pertumbuhan ekonomi akan melambat," tegasnya.

BERITA TERKAIT

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…

Beban Operasional Membengkak - Medco Energi Telan Kerugian US$ 11,08 Juta

NERACA Jakarta – Di kuartal tiga 2018, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) mencatatkan kerugian sampai dengan sampai dengan US$…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cukai Rokok Tetap, Minuman Alkohol Naik

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat…

PNBP Sektor Tambang Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) memuji kinerja sektor pertambangan yang berperan atas realisasi Penerimaan…

Penampungan Limbah di Atas Sesar Gempa Rentan Rusak

      NERACA   Medan - Keandalan instalasi penampungan limbah terhadap resiko bencana gempa menjadi salah satu persoalan yang…