Sosialiasi Redenominasi Terancam Molor Lagi

NERACA

Jakarta - Rencana pemerintah mendukung kesuksesan program redenominasi rupiah harus dengan memperbanyak konsultasi dan sosialisasi publik secara intensif selama 3-5 bulan sebelum UU redenominasi dibahas oleh DPR di 2013. Namun hingga saat ini, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, belum menemukan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi.

Menurut dia, Kementerian Keuangan menunggu jadwal dari Bank Indonesia tentang waktu ideal sosialiasi redenominasi. "Kita mau cari waktu bersama Gubernur BI untuk melakukan sosialisasi," katanya, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, Agus mengharapkan sosialisasi redenominasi sudah bisa dilakukan pada Januari 2013. Agus menyatakan, rencananya selama Januari hingga Mei dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik redenominasi mata uang. Tujuannya, agar masyarakat betul-betul paham maksud serta risiko kebijakan redenominasi.

Akan tetapi, UU redenominasi juga masih bergantung dengan keputusan DPR. Apabila tidak mendapat restu pada tahun ini maka program tersebut akan kembali molor.

Bahkan, Komite Ekonomi Nasional (KEN) tidak menyarankan kebijakan redenominasi untuk direalisasikan dalam waktu dekat ini. Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, ini karena tingkat inflasi di Indonesia masih berada di level wajar dan terkendali. Dia mengatakan, redenominasi biasanya dilakukan apabila sebuah negara sedang mengalamihyperinflationatau tingkat inflasi sangat tinggi.

Dalam hal ini, redenominasi dilakukan untuk bisa mengontrol inflasi, seperti yang pernah dilakukan Turki. “Di Indonesia inflasi terkendali, tidak masalah. KEN melihat ini bukan prioritas,” ujarnya.

Menurut Chairul, redenominasi perlu mempertimbangkan wilayah dan demografi Indonesia, tingkat pendidikan pun tidak merata. Maka, diperlukan sosialiasi yang baik.

Jika sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, masyarakat akan menganggap redenominasi sebagai sanering atau pemotongan nilai mata uang. Hal itu akan membuat kepercayaan terhadap rupiah menurun. “Akibatnya orang pada beli barang, emas, properti dan akan berakibat tidak baik,” tuturnya. Oleh karena itu, kebijakan yang dinilai lebih prioritas, yaitu UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto menjelaskan, redenominasi memang ditargetkan dimulai pada 2014 dan membutuhkan waktu transisi selama 8 tahun. Namun, hal itu bisa dilakukan jika DPR menyetujui UU redenominasi pada 2013. Selama masa transisi, Pemerintah menyusun infrastruktur, melakukan sosialisasi, mendesain uang rupiah baru, dan juga mewajibkan penyantuman dua nominal harga.

Lamanya proses ini dinilai karena ada beberapa tahapan yang harus ditempuh demi kenyamanan masyarakat dan juga menjaga kestabilan harga barang-barang konsumsi. Lebih lanjut, Agus menjelaskan pada proses selanjutnya, yakni pada 2019, pemerintah akan menerbitkan uang baru yang memiliki desain berbeda. Tapi, masyarakat dipastikan masih boleh mempergunakan mata uang lama hingga 2022 untuk mengantisipasi dampak negatif yang tidak diinginkan seperti melonjaknya inflasi.

BERITA TERKAIT

Kapan Akses Stasiun Gambir Dibuka Lagi?

Sebagai pelanggan KRL Commuterline mengharapkan agar KRL dapat berhenti di stasiun Gambir untuk menurunkan atau menaikkan penumpang seperti pernah terjadi…

Lagi, GOIFEX Kembali Digelar Pekan Ini

Sukses menggelar event yang sama di tahun lalu dengan partisipasi masyarakat yang cukup besar, tahun ini GOIFEX sebagai sebuah pameran…

Lagi, Maybank Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta – Perkuat likuiditas dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) berencana menerbitkan obligasi senilai sekitar…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

MRT Dinilai Tak Pengaruhi Pasar Otomotif

    NERACA   Jakarta - Pasar otomotif di wilayah Jakarta dan sekitarnya dinilai tidak akan terpengaruh dengan kehadiran Moda…

Harga Avtur Turun, Maskapai Diminta Turunkan Harga Tiket

    NERACA   Jakarta - Sejumlah kalangan meminta maskapai penerbangan nasional menurunkan harga tiket pesawat menyusul penurunan harga avtur.…

WIKA Jajaki Peluang Proyek Infrastruktur Di Papua Nugini

      NERACA   Jakarta - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wijaya Karya (WIKA) menjajaki berbagai peluang proyek…