Sosialiasi Redenominasi Terancam Molor Lagi

NERACA

Jakarta - Rencana pemerintah mendukung kesuksesan program redenominasi rupiah harus dengan memperbanyak konsultasi dan sosialisasi publik secara intensif selama 3-5 bulan sebelum UU redenominasi dibahas oleh DPR di 2013. Namun hingga saat ini, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengungkapkan, belum menemukan waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi.

Menurut dia, Kementerian Keuangan menunggu jadwal dari Bank Indonesia tentang waktu ideal sosialiasi redenominasi. "Kita mau cari waktu bersama Gubernur BI untuk melakukan sosialisasi," katanya, akhir pekan kemarin.

Sebelumnya, Agus mengharapkan sosialisasi redenominasi sudah bisa dilakukan pada Januari 2013. Agus menyatakan, rencananya selama Januari hingga Mei dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik redenominasi mata uang. Tujuannya, agar masyarakat betul-betul paham maksud serta risiko kebijakan redenominasi.

Akan tetapi, UU redenominasi juga masih bergantung dengan keputusan DPR. Apabila tidak mendapat restu pada tahun ini maka program tersebut akan kembali molor.

Bahkan, Komite Ekonomi Nasional (KEN) tidak menyarankan kebijakan redenominasi untuk direalisasikan dalam waktu dekat ini. Menurut Ketua KEN Chairul Tanjung, ini karena tingkat inflasi di Indonesia masih berada di level wajar dan terkendali. Dia mengatakan, redenominasi biasanya dilakukan apabila sebuah negara sedang mengalamihyperinflationatau tingkat inflasi sangat tinggi.

Dalam hal ini, redenominasi dilakukan untuk bisa mengontrol inflasi, seperti yang pernah dilakukan Turki. “Di Indonesia inflasi terkendali, tidak masalah. KEN melihat ini bukan prioritas,” ujarnya.

Menurut Chairul, redenominasi perlu mempertimbangkan wilayah dan demografi Indonesia, tingkat pendidikan pun tidak merata. Maka, diperlukan sosialiasi yang baik.

Jika sosialisasi tidak dilakukan dengan baik, masyarakat akan menganggap redenominasi sebagai sanering atau pemotongan nilai mata uang. Hal itu akan membuat kepercayaan terhadap rupiah menurun. “Akibatnya orang pada beli barang, emas, properti dan akan berakibat tidak baik,” tuturnya. Oleh karena itu, kebijakan yang dinilai lebih prioritas, yaitu UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto menjelaskan, redenominasi memang ditargetkan dimulai pada 2014 dan membutuhkan waktu transisi selama 8 tahun. Namun, hal itu bisa dilakukan jika DPR menyetujui UU redenominasi pada 2013. Selama masa transisi, Pemerintah menyusun infrastruktur, melakukan sosialisasi, mendesain uang rupiah baru, dan juga mewajibkan penyantuman dua nominal harga.

Lamanya proses ini dinilai karena ada beberapa tahapan yang harus ditempuh demi kenyamanan masyarakat dan juga menjaga kestabilan harga barang-barang konsumsi. Lebih lanjut, Agus menjelaskan pada proses selanjutnya, yakni pada 2019, pemerintah akan menerbitkan uang baru yang memiliki desain berbeda. Tapi, masyarakat dipastikan masih boleh mempergunakan mata uang lama hingga 2022 untuk mengantisipasi dampak negatif yang tidak diinginkan seperti melonjaknya inflasi.

BERITA TERKAIT

Hipmi: Investor Tidak Lagi Wait and See - DAMPAK POSITIF PERTEMUAN JOKOWI-PRABOWO

Jakarta-Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto menimbulkan konfiden yang…

DPR Minta Tak Ada Lagi Calon Tunggal Pimpinan BI - JAGA INDEPENDENSI

NERACA Jakarta - Komisi XI DPR-RI akan mengirimkan surat kepada pimpinan DPR-RI untuk meminta pemerintah tidak lagi mengajukan calon tunggal…

Tidak Memenuhi Kewajiban - Lagi, BEI Suspensi Perdagangan Saham SUGI

NERACA Jakarta—PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham milik PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sejak perdagangan Kamis (11/7).…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

ANRI Terima Arsip Statis Presiden Soeharto

    NERACA   Jakarta - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menerima tambahan khazanah arsip statis tentang Presiden kedua Soeharto…

Kantar Rilis 10 Iklan Ramadan 2019 Terbaik

      NERACA   Jakarta - Perusahaan data, dan konsultasi berskala global, Kantar Indonesia menggelar penghargaan ‘Most Loved’ Indonesian…

PPK Kemayoran Ingin Jadikan Gedung Eks Bandara Kemayoran Jadi Cagar Budaya

    NERACA   Jakarta - Pusat Pengelolaan Kompleks (PPK) Kemayoran mengusulkan agar gedung eks Bandara Kemayoran dijadikan sebagai cagar…