ERACA

Jakarta – Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kenaikan upah buruh sekitar 40-50% akan menyumbang inflasi sekitar 0,2-0,3% pada 2013.

UMP itu adalah salah satu penyumbang inflasi, bersama dengan harga bahan pokok yang meningkat dan kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL). Ini diperparah dengan keinginan PT Pertamina (Persero) yang berniat menaikkan harga elpiji ukuran 12kg, serta kenaikan harga gas industri 15% pada bulan April mendatang.

Namun, Bambang Brodjonegoro lebih memberikan perhatian pada kenaikan UMP sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya inflasi pada 2013. Menurut dia, meski inflasi naik akibat kenaikan UMP, pertumbuhan ekonomi juga bisa bertambah berkat kenaikan daya beli naik.

Beras

Selain itu, faktor lain yang patut diwaspadai karena selalu konsisten menyumbang inflasi setiap tahun yaitu bahan komoditas pangan terutama beras.

"Kunci inflasi di Indonesia, kalau saya perhatikan itu adalah beras. Jadi beras harus dijaga stabilitas harganya karena itu akan sangat berpengaruh," ujarnya. Untuk itu, Bambang mengharapkan, pada 2013 distribusi dan stok beras tetap terjaga agar tidak menimbulkan gejolak harga yang dapat memengaruhi laju inflasi.

"Kita bicara distribusi nasional dan pasokan terjaga, sehingga kalaupun ada lonjakan masih dalam tingkat yang wajar," katanya. Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan asumsi inflasi 4,9% dengan mempertimbangkan kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15%.

Rakyat Tak Terbebani

Sementara itu, anggota Komite Ekonomi Nasional Aviliani meyakini, kenaikan listrik dan gas elpiji secara hampir bersamaan takkan membebani masyarakat. Syaratnya, pemerintah harus tepat memilih waktu yang sesuai untuk menaikkan harga kedua kebutuhan energi masyarakat tersebut. "Kenaikan tarif listrik tidak akan berpengaruh besar terhadap inflasi," katanya.

Dari perkiraan Aviliani, laju inflasi pada tahun 2013 mendatang akan berkisar di level 4,3% hingga 4,5%. Dengan adanya kenaikan tarif listrik sebesar 15%, pergeseran laju inflasi diperkirakan hanya akan meningkat ke kisaran 5%. Terhadap usulan kenaikan harga elpiji 12 kg diyakini tak berimplikasi besar kepada masyarakat. "Karena saat ini harga-harga sedang turun, jadi baik-baik saja kalau ada kenaikan LPG 12 kg," ungkapnya.

Aviliani mengingatkan, kenaikan harga elpiji sebaiknya tak dilakukan mendekati Lebaran. Menurut dia, Kenaikan harga gas antara Januari sampai Juni merupakan waktu yang paling bagus bagi pemerintah. "Karena biasanya jika kenaikan itu menjelang Lebaran, itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat," pungkasnya.

Harga BBM Subsidi

Terpisah, staf ahli Menko Perekonomian Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, meski belum ada tanda-tanda pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, saat ini dengan mempertimbangkan rendahnya tingkat inflasi tahunan dan tahun kalender 2012 yang di level 4,3%, merupakan saat yang tepat jika ingin melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

“Kalau pemerintah bilang bahwa inflasi kita sudah cukup rendah, sekarang pemerintah boleh sedikit demi sedikit menyesuaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Purbaya. Langkah tersebut, memang berisiko menaikkan inflasi, tetapi inflasi yang timbul menjadi lebih sehat.

Menurut dia, ketakutan yang biasanya timbul akibat kenaikan harga BBM bersubsidi adalah adanya gejolak harga, khususnya harga pangan. Oleh sebab itu, dana hasil penyesuaian harga BBM bersubsidi sebaiknya perlu direlokasi untuk memberi insentif di sektor pertanian dan upaya menciptakan stabilisasi harga pangan.

Harga pangan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap laju inflasi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi tahunan 2012 menurut kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi adalah kelompok bahan bakanan sebesar 5,68% dan kelompok makanan jadi dan rokok sebesar 6,11%.

Namun Purbaya mengatakan, langkah penyesuaian itu baru perlu diambil apabila terjadi kenaikan harga minyak dunia yang tinggi. “Kenaikan harga minyak dunia yang tinggi akan sangat memberatkan APBN, karena berisiko menyebabkan pembengkakan anggaran subsidi energi,” terangnya.