NERACA

Jakarta—Pemborosan keuangan negara di APBN bukan saja dilakukan anggota DPR melalui kunjungan kerja ke luar negeri. Tapi juga potensi kebocoran anggaran negara dilakukan oleh pihak Kesekretariatan Jenderal DPR. Hal ini terlihat dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2011 sebesar Rp1,3 trilun. Kebocoran anggaran ini ditengarai bersifat sistemik.

“Ada potensi kuat kearah pemborosan atau pembocoran APBN, karena banyak mata anggaran kesekjenan DPR yang tak efisien, intinya sistemik” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, kepada Neraca di Jakarta, Kamis (12/5).

Namun demikian, kata Uchok, dirinya belum berani mengatakan adanya indikasi mark-up. Lain halnya kalau semua mata anggaran di Kesekjenan DPR itu tak dipangkas,  terutama yang mata anggaran yang besar tentu dugaan mark-up sangat kuat.

Berdasarkan data Fitra, mata anggaran yang berpotensi mark-up antara lain, rencana pembangunan gedung baru DPR sekitar Rp800 miliar. Kemudian, pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) dan wisma DPR senilai Rp33 miliar, lalu biaya pengoperasian-perawatan instalasi mechanical dan electrical sebesar Rp85 miliar, biaya pelayanan keamanan dan ketertiban  mencapai Rp19 miliar, sementara biaya pengembangan website DPR mencapai Rp10,7 miliar.

Yang lebih mengejutkan lagi, anggaran pelayanan kehumasan-penerbitan-keprotokolan mencapai Rp47 miliar (rinciannya penyelenggaraan kehumasan dan keterbukaan informasi publik Rp66 miliar, penyelenggaran pemberitaan dan penerbitan Rp32 miliar, serta penyelenggaraan keprotokolan Rp8,7 miliar)

Lebih jauh kata Uchok, soal website ini tidak transparan penggunaan dananya. “Kalau ini termasuk gaji staf, tentu terlalu mahal. Apa iya gaji staf yang mengelola website begitu tinggi,” tanya Uchok lagi yang juga terkejut melihat biaya kehumasan DPR mencapai Rp47 miliar.

Oleh karena itu, Uchok mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serius melakukan audit investigasi. Tidak bisa dilakukan audit seperti biasa. Karena paling-paling hanya ditemukan pelanggaran administratif, bukan pidana. “Kita mendesak pakai audit investigasi, bukan “audit tradisional”. Masalahnya ini uang rakyat, selama ini paling BPK hanya menemukan pelanggaran administrasi saja,”jelasnya.

Ketika ditanya apakah Fitra akan melaporkan ke KPK, Uchok, secara diplomatis mengatakan pihaknya sedang melakukan kajian dulu dengan melibatkan berbagai tim ahli.

Sementara itu, Deputi Anggaran dan Pengawasan Setjen Winantuning Tyastiti, dalam konferensi persnya menegaskan Setjen DPR siap diperiksa KPK terkait fasilitas internet gedung DPR. Setjen sebagai pelaksana proyek siap mempertanggungjawabkan realisasi anggaran Rp 10,6 miliar untuk pengembangan teknologi internet DPR. "Pemeriksaan rutin BPKP, BPK memang rutin. Tapi kalau memeriksa, KPK mau masuk ya tentu tanpa dipersilahkan," katanya.

Hal yang sama dikatakan Kepala Pusat Pengkajian Pengelolaan data dan Informasi (P3DI) DPR, Damayanti mengatakan, anggaran untuk Bidang Data dan Sarana Informasi (BDSI) sebesar Rp 10 Miliar, diperuntukkan untuk 32 kegiatan. "Untuk pemeliharaan website yang digembor-gemborkan 9 miliar ternyata hanya 179 juta pertahun. itu ada lima kegiatan diantaranya publikasi dan pelelangan,server perawatan, jaringan, kios, ac kering dan pengadaan UPS,"paparnya.

Sementara untuk anggaran provider, paparnya, P3DI telah melakukan lelang dengan e-procurement dan muncul didalam website LPSE dengan Pagu sebesar Rp 4.3 Miliar, dan pemenangnya dengan harga 1.43 Miliar.  Untuk website DPR, tambahnya, anggarannya tidak besar karena memang semuanya dikerjakan oleh karyawan DPR. "kita anggarannya tidak besar karena semuanya gratis berikut aplikasinya. saya juga tidak mengerti kenapa jumlah itu yang muncul, bahkan yang terealisasi cuma 56% dari anggarannya," tambahnya.

 Berikut rincian untuk perawatan website DPR RI, yaitu sebagai berikut biaya publikasi 16 juta, perawatan server 46 juta, perawatan LCD dan jaringan sebesar 45 juta, perawatan kios 34 juta, perawatan AC kering dan UPS ruang server 30 juta.  "Kalau membuat website dan aplikasi kita buat sendiri dengan teknisi kita orang PNS. untuk server kita punya datanya sendiri di DPR tidak ada diluar DPR. perawatan AC kering dan UPS semua ada di ruang AC dan harus dirawat selama 24 jam untuk ruang server DPR,"lanjutnya.

Selain Kesekjenan DPR yang dianggap boros, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center, Arif Nur Alam mengakui adanya pemborosan uang negara yang dilakukan  para anggota DPR seperti uang pulsa, kunjungan keluar negeri, uang langganan koran, website dan lainnya.

Arif yakin pembocoran uang negara ini dilakukan secara sistematis. Padahal kinerja DPR belum ada yang terlihat signifikan atau membela rakyat,yang ada dipikiran mereka hanya kepentingan pribadi saja. “Mereka merongrong APBN untuk kepentingan mereka sendiri.Sebenarnya APBN kita ini tidak sehat,” ujarnya.

Lebih jauh Arif memberi contoh, bagaimana kebobrokan parpol yang mempertahanan anggotanya yang sudah divonis pengadilan. “Coba lihat, berapa banyak anggota DPR yang telah terbukti bersalah dan sedang menjalani hukuman tetapi masih mendapat gaji dan fasilitas,” ungkapnya.  iwan/cahyo