NERACA

Jakarta -  Tahun ini pemerintah harus bekerja keras untuk meyakinkan agar investor baik dalam dan luar negeri tetap gencar menanamkan modal mereka di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya agar pembangunan dan perbaikan infrastruktur bisa terus berjalan.

“Jadi di tahun 2013 ini, kita harapkan Indonesia bisa betul-betul fokus pada inisatif-inisiatif untuk menumbuhkan ekonomi yang  inklusif. Dan, effort yang besar adalah meyakinkan investasi terus bergerak di Indonesia, juga perbaikan infrastruktur terus berjalan,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Kamis (3/1).

Dia menambahkan, infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur dalam arti luas, yang meliputi masalah energi dan masalah pendukung lainnya.

Dikatakannya, berbagai upaya tersebut adalah jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang selama akhir 2012 telah mulai terpengaruh oleh kondisi krisis dunia.

“Itu tercermin dari harga-harga komoditas yang menurun sehingga memengaruhi juga ekonomi Indonesia,” kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menargetkan jumlah investasi dalam program Masterplan Percepatan Pembangunan Pemerataan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2013 bisa mencapai Rp 545,7 triliun.

Sebanyak 82 proyek pembangunan infrastruktur dan 64 pembangunan di sektor riil akan ditawarkan pemerintah. Dana yang digunakan untuk infrastruktur sebesar Rp 143,08 triliun dan untuk sektor riil sebesar Rp 402,67 triliun.

Hingga akhir 2012, realisasi ground breaking investasi MP3EI sudah mencapai Rp 623,91 triliun, berasal dari akumulasi angka 2011 dan 2012. Dari jumlah tersebut, BUMN menyumbang sekitar Rp 121,89 triliun, swasta 175,24 triliun, dan APBN Rp 119, 14 triliun. Sisanya campuran Rp 107,53 triliun.

Jurang Fiskal

Menkeu juga menyoroti dampak dari jurang fiskal alias ‘fiscal cliff’ yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

“Yang kita khawatir adalah kalau tidak ada solusi dari fiscal cliff itu. Karena, bayangkan kalau seandainya pajak kembali harus langsung naik dan pengeluaran belanja negara langsung dipotong,” kata Menkeu.

Fiscal cliff adalah istilah yang merujuk pada krisis fiskal yang bisa dihadapi AS menyusul besarnya utang negara tersebut dan melebarnya defisit anggaran. Pemerintah AS dihadapkan pada upaya mengurangi defisit anggaran dengan menaikkan pajak dan mengurangi belanja. Ini akan berakibat pada kontraksi ekonomi padahal saat ini negara tersebut tengah dalam tahap awal pemulihan.  

“Dampak dari fiscal cliff adalah AS akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan resesi. Sedangkan sekarang saja ekonomi dunia masih belum pulih. AS dan Eropa belum pulih, dan malah mengalami kondisi yang lebih buruk. Itu dampaknya buruk sekali pada dunia, dan kepada Indonesia,” kata Agus.

Menurut dia, saat ini sebetulnya permasalahan belum bisa dikatakan sudah selesai karena banyak hal yang harus disetujui bersama dengan Kongres. “Itu sifatnya penundaan dan tentu hal ini musti diwaspadai. Jadi, keputusan politik di AS bahwa ini akan bisa dilewati awal Januari. Itu membawa dampak kepada dunia, termasuk Indonesia, yang positif dan kekhawatiran bahwa pasar global menjadi terganggu itu tidak terjadi,” kata Agus.

Namun, kata dia, Indonesia tetap harus waspadai karena ada penundaan dua bulan terkait dengan belanja yang juga musti diperhatikan.
Menyinggung dampak fiscal cliff terhadap ekspor Indonesia, Agus mengatakan bahwa karena itu secara umum berdampak pada ekonomi AS.

“Ekonomi AS itu tentu membuat pola impor dan ekspor AS. Jadi yang saya lihat, fiskal cliff yang bisa dihindari tentu dampaknya lebih baik daripada terjadi fiscal cliff,” kata dia. (doko)