IAEI Dukung Pendirian Komite Keuangan Syariah

NERACA

Jakarta - Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) mendukung penuh langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan membentuk Komite Keuangan Syariah (KKS) di 2013. Ketua IAEI, Agustianto menilai di luar negeri keberadaan KKS menjadi hal yang vital yang mutlak harus ada.

“Apalagi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga potensi (bisnis) syariahnya juga sangat besar, jadi wajar sekali jika komite itu ada di sini,” kata Agustianto kepada Neraca, Kamis (3/1).

Dia mengatakan, sebaiknya OJK sudah harus membentuk komite itu sebelum pertengahan tahun ini. Memang, lanjut Agustianto, salah satu urgensi mengapa KKS kudu ada, yakni untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan OJK yang terkait dengan perbankan syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan non bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah.

“Tak hanya itu saja. Keberadaan komite ini untuk mendorong perkembangan produk-produk keuangan syariah di semua bidang jasa keuangan itu. Serta membantu menerjemahkan implementasi fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN),” jelas Agustianto.

Menurut dia, produk-produk keuangan syariah saat ini memang sudah banyak, namun hal itu belum mencakup seluruh fitur bisnis yang ada. Pasalnya, fitur bisnis selalu berkembang, maka produk-produk keuangan syariah juga harus bisa menyesuaikan. Akan tetapi, kata dia, nanti pasti ada perbedaan dengan produk-produk keuangan konvensional.

Sejurus kemudian, Agustianto mengatakan, untuk mengisi posisi-posisi dalam KKS, di mana dari segi sumberdaya manusia (SDM), masih ditelaah lebih lanjut oleh OJK. “Pasti (OJK) sudah mempertimbangkan kompetensi dan kredibilitas orang-orang yang akan dipilih nantinya,” tukas dia.

Dia lalu mencontohkan, pakar atau ahli yang berkompeten di bidang ekonomi syariah, seperti yang ada dalam DSN. Sementara itu, mengenai Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) yang akan dirumuskan Bappenas, dirinya mengatakan hal itu masih dalam rencana.

“Itu (AKSI) belum ada prosesnya. Tapi Bank Indonesia (BI) sebenarnya sudah punya cetak biru perbankan syariah. Kami (IAEI) sendiri sudah beberapa kali mengembangkan cetak biru keuangan syariah juga,” ungkapnya. Bahkan, tambah dia, IAEI sudah pernah merumuskan roadmap keuangan syariah sampai 2020 mendatang.

Cakupannya, kata dia, tidak hanya untuk sektor perbankan syariah atau pasar modal syariah dan moneter saja, tetapi juga Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah dan fiskal. Misalnya untuk masalah fiskal itu tentang zakat dan wakaf.

“Roadmap itu isinya antara lain pengembangan target-target dan capaian untuk keuangan syariah jangka panjang, juga ada tentang pengembangan lembaga pendidikan tinggi ekonomi syariah,” jelas Agustianto.

Kurang perhatian pemerintah

Dia juga mengatakan, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di masa depan tentu saja perlu dukungan penuh dari pemerintah. Agustianto menilai selama ini perhatian pemerintah terhadap ekonomi syariah masih kurang lantaran mereka belum terlalu memahami potensi besar syariah di Indonesia.

Kendati demikian, saat ini pemerintah sepertinya sudah mulai memperlihatkan embrio yang berisi dukungan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. “Misalnya dengan dana haji yang mulai tahun ini akan ditempatkan di perbankan syariah. Lalu, dana-dana di BUMN dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur juga harusnya disimpan di perbankan syariah,” papar dia.

Tak hanya itu saja. Dia juga bilang bahwa perekonomian syariah memang harusnya ditujukan untuk kesejahteraan semesta, khususnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Bahkan termasuk yang non muslim boleh dan berhak untuk memiliki produk keuangan syariah atau menikmati hasil dari ekonomi syariah,” terang Agustianto.

Sebelumnya, Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad, menyatakan kalau lembaganya akan membentuk KKS tahun ini. “Kami sedang menyusun TOR (term of reference). Dipastikan 2013 sudah terbentuk,” ucapnya.

Dia juga menuturkan, pembentukan komite syariah ini memang diperlukan dengan mengingat banyaknya lembaga jasa keuangan, seperti bank, pasar modal, hingga lembaga keuangan nonbank yang berbentuk syariah. Komite syariah ini nanti bisa memberi masukan ke OJK untuk membantu pendalaman pasar keuangan syariah di Indonesia.

“KKS juga akan memberi banyak masukan mengenai agenda prioritas apa yang akan dilakukan OJK, serta membangun sinergi atas peran industri keuangan syariah terhadap perekonomian Indonesia,” tambahnya. Yang menjadi masalah, terang dia, saat ini OJK masih kekurangan SDM bahkan untuk mengisi beberapa posisi di lembaga yang kini mulai bekerja. Dengan demikian, kata Muliaman, masih dibutuhkan waktu untuk menyeleksi orang-orang yang akan duduk dalam Komite Keuangan Syariah. [ria]

BERITA TERKAIT

Lagi, Indosat Dukung Program 100 Smart City

Dukung gerakan menuju 100 Smart City yang dinisiasi oleh Kemenkominfo, PT Indosat Ooredoo Tbk kembali berpartisipasi dengan menjadi technology advisor…

Kementerian PUPR Sertifikasi Prajurit Zeni TNI AD - Dukung Percepatan Pembangunan

        NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya…

Mengukur Indikator Keuangan dan Pajak Terhadap Kinerja Perusahaan

Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak   Pada masa sekarang ini, para pimpinan korporasi dalam berbagai macam industri memikirkan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tahan Suku Bunga Acuan

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) kembali mempertahankan suku bunga acuan sebesar enam persen pada rapat…

Investree Resmi Kantongi Izin OJK

    NERACA   Jakarta - PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai pionir marketplace lending di Indonesia resmi mengantongi Izin…

Donasi Asuransi, Sun Life Berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa

    NERACA   Jakarta - PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) berkolaborasi dengan Dompet Dhuafa meluncurkan produk terbaru…