Menakertrans: Jangan Sampai Terjadi PHK - Kenaikan UMP

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota di beberapa provinsi yang cukup signifikan.

"Saya sudah mengunjungi sejumlah perusahaan dan bertemu kalangan pekerja. Mereka memahami kondisi faktual masing-masing. Namun pada prinsipnya saya tegaskan, tidak boleh ada PHK terkait kenaikan upah minimum," ujar Menakertrans di kantor Kemnakertrans Jakarta, Kamis (3/1).

Muhaimin juga meminta para gubernur dan kepala daerah lainnya untuk lebih proaktif dalam menangani masalah industri padat karya sehubungan dengan pengajuan penangguhan pelaksanaan UMP 2013 dan mengimbau agar mengutamakan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja.

Imbauan Menakertrans tersebut merupakan tanggapan atas permintaan Menteri Perindustrian M.S. Hidayat melalui surat bernomor 452/MIND/12/2012 sebagai respons dari Keputusan Menakertrans No. 231/MEN/ 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Surat Menakertrans No.B.248/MEN/PHIJSK-PJS/XII/ 2012 kepada gubernur perihal Antisipasi Pelaksanaan Upah Minimum 2013.

"Malah sebelum surat dari Menteri Perindustrian itu diterima, kami telah berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan di daerah. Kita telah menindaklanjuti surat itu dan melakukan koordinasi terkait kebijakan penetapan kenaikan upah minimum ini," kata Muhaimin seperti dikutip Antara.

Sesuai Keputusan Menakertrans tersebut, dalam pengajuan penangguhan pelaksanaan UMP 2013, para gubernur diminta bersikap proaktif dengan mendatangi industri padat karya di wilayahnya, terutama yang berorientasi ekspor, seperti industri makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang kulit.

"Para gubernur harus lebih proaktif dalam menangani masalah industri padat karya sehubungan dengan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi 2013. Kita terus dorong kesepakatan bipartit dalam penetapan upah minimum ini," kata Muhaimin.

Pendekatan melalui pengutamaan kesepakatan bipartit antara pengusaha dan pekerja disebut Muhaimin adalah sebagai solusi terbaik saat ini karena terbatasnya waktu untuk melakukan penyempurnaan Kepmen.

Sebelumya, Menakertrans juga telah menerbitkan Surat Edaran sebagai antisipasi pelaksanaan upah minimum tahun 2013 yaitu Surat edaran No. 248/Men/PHIJSK-PJS/XII/2012 yang ditujukan kepada 33 Gubernur di seluruh Indonesia pada tanggal 17 Desember 2012.

Namun apabila dalam pelaksanaannya terdapat perusahaan yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan kenaikan upah minimum tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sesuai ketentuan. (doko)

BERITA TERKAIT

Ketua MPR RI - Tahun Politik Jangan Rusak Kebersamaan

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Tahun Politik Jangan Rusak Kebersamaan Temanggung - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan tahun politik…

PEMERINTAH UBAH PROGRAM PRIORITAS KE PEMBANGUNAN SDM - Presiden: Tanpa Kerja Keras, Jangan Mimpi Negara Maju

Jakarta-Presiden Jokowi menegaskan, tahun depan (2019) pemerintah akan menggeser program prioritasnya dari pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ke sumber…

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar

Sampai Akhir November, 100 Perusahaan di Kota Sukabumi Gulung Tikar NERACA Sukabumi - Sampai dengan akhir November tahun 2018, Dinas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…