Perbankan Sulit Turunkan Suku Bunga - "ANTARA ENGGAN DAN TIDAK MAU"

Perkembangan industri perbankan di 2013 tampaknya masih tergantung pada kondisi ekonomi makro. Apabila situasi makro semakin membaik, maka sektor perbankan di tahun ular air ini akan semakin menjanjikan. Logikanya, jika perbankan nasional di suatu negara kuat otomatis pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor riil seperti infrastruktur, bertambah maju. Namun faktanya, hal itu tidak terjadi untuk Indonesia.

Hal itu lantaran suku bunga kredit perbankan di Indonesia masih sangat tinggi di kisaran 11%-15% per tahun. Padahal, suku bunga acuan atau BI Rate tidak berubah masih di level 5,75% sementara suku bunga acuan milik Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Rate tetap bertengger di 5,5%.

Nah, apabila kalangan perbankan menambah margin sebagai biaya dana (cost of fund) sebesar 3% saja, maka tingkat bunga kredit yang ideal di Indonesia seharusnya antara 8,75%-9%. Tapi kenyataan di pasar, mayoritas perbankan menetapkan bunga kredit rata-rata di atas 10% per tahun, apalagi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sekarang minimal 16% per tahun.

Kemudian dalam pemberitaan teranyar adalah penunjukkan empat bank milik pemerintah yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara, sebagai bank operasional (BO) I Pusat dalam penyaluran dana APBN 2013 melalui sistem perbendaharaan anggaran negara (SPAN) oleh Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (DJPN-Kemenkeu).

Keempat bank pelat merah tersebut menerima guyuran fresh money sedikitnya 78% atau Rp1.312,74 triliun berasal dari total APBN 2013 yang sebesar Rp1.683 triliun, ini setidaknya dapat memperkuat posisi likuiditas bank-bank tersebut, bahkan dapat mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan.

Menanggapi hal itu, pengamat perbankan Farial Anwar menegaskan sulitnya menurunkan tingkat suku bunga di Indonesia, karena sejauh ini tidak ada regulasi yang jelas mengatur besarnya tingkat suku bunga. Sebab itu, perbankan semena-mena mentargetkan suku bunga terhadap nasabah. “Selama bank-bank menentukan sendiri suku bunganya, sampai kapanpun tingkat suku bunga masih akan cukup tinggi”, ujarnya beberapa waktu lalu.

Di mata Farial, dengan tidak adanya aturan tersebut masing-masing bank secara leluasa mengemukakan berbagai alasan untuk menaikkan suku bunga, baik dengan alasan tingkat risiko yang tinggi maupun alasan likuiditas bank. Hal itulah, lanjut Farial, yang menyebabkan saat Indonesia menjadi incaran asing.

Pasalnya, hampir di seluruh dunia sudah menggunakan suku bunga rendah, baik itu Inggris, Jepang, Singapura, dan Amerika yang memberikan suku bunga hingga 0,25%. “Dengan tingkat suku bunga tinggi, itu artinya mereka bisa memperoleh margin yang besar di negeri ini”, ujarnya. Farial menilai, tingkat suku rendah akan mengurangi kredit macet, mendorong daya saing, khususnya sektor ritel dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Farial juga mengakui, sejauh ini sebenarnya bahasan mengenai penurunan tingkat suku bunga sudah seringkali disampaikan kepada pihak Bank Indonesia (BI). Tetapi, tampaknya sampai sekarang masih menjadi misteri, tidak ada keberanian dari pihak BI untuk menerbitkan reguasi tersebut.

Padahal, masih menungkinkan saat ini untuk melakukan penurunan tingkat suku bunga. “Indikasi adanya kartel atau hal lain yang menahan adanya regulasi tersebut, secara eksplisit sulit diungkapkan karena, ya, itu tadi, sejauh ini masih menjadi misteri”, imbuh Farial.

Tak Terpengaruh

Sementara menanggapi penunjukkan empat bank BUMN sebagai penyalur dana APBN 2013, dinilai Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Mirza Adityaswara, tidak akan berpengaruh bahwa perbankan pelat merah itu menjadi motor penggerak penurunan tingkat suku bunga.

“Pendapatan pemerintah berasal dari penarikan pajak. Jadi, tidak ada tambahan likuiditas ke dalam sistem perbankan sehingga penyaluran APBN kepada bank BUMN tidak mempengaruhi tingkat suku bunga,” jelas Mirza, belum lama ini.

Justru, menurut Mirza, dengan disalurkannya dana APBN tersebut, bank BUMN hanya akan menikmati dana murah untuk sementara. Akan tetapi, kemudian dana tersebut akan keluar ke rekening-rekening di berbagai perbankan. Karena itu, penyaluran tersebut tidak berdampak terhadap penurunan tingkat suku bunga perbankan nasional.

Dia menilai, untuk mendorong penurunan tingkat suku bunga pemerintah perlu menurunkan nilai inflasi dan meningkatkan persaingan kredit. “Inflasi harus turun dan persaingan kredit di berbagai segmen kredit harus ditambah,” tandasnya. Lantas bank BUMN yang menyandang predikat sebagai agent of development, apakah mampu menjadi pionir penurunan suku bunga pada tahun ini? ardi

BERITA TERKAIT

Peran Penting Perbankan dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    NERACA   Gorontalo - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou mengatakan kehadiran perbankan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi di…

The Fed Tegaskan Naikkan Suku Bunga Bertahap

      NERACA   Bali - Presiden Federal Reserve New York John Williams mengisyaratkan bank sentral Amerika Serikat (AS)…

Layanan Perbankan Palu Diharapkan Segera Pulih

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara (Sulutgomalut) Elyanus Pongsoda mengharapkan layanan perbankan di Kota Palu, Sulawesi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KSPI Minta Kenaikan UMP 2019 Sebesar 25%

Jakarta-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun depan sebesar 25%. Sementara itu, pemerintah menetapkan besaran kenaikan…

Pengamat: Perubahan Asumsi Kurs Rupiah Realistis

NERACA Jakarta - Pengamat ekonomi sekaligus Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, Agustinus Prasetyantoko menilai perubahan asumsi nilai tukar Rupiah dalam…

Diversifikasi Pasar Ekspor Antisipasi Perang Dagang

NERACA Jakarta – Indonesia perlu melakukan berbagai langkah sebagai bentuk antisipasi dari dampak negatif perang dagang antara Amerika serikat dengan…