HPP Kedelai Tak Dapat Insentif Fiskal

NERACA

Jakarta - Berlarut-larutnya penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas kedelai karena tidak adanya dukungan fiskal. Pemerintah tidak mau mengalokasikan anggaran untuk menopang kebijakan HPP kedelai. Untuk melanjutkan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan akan menggunakan instrumen perdagangan.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, di Jakarta, Kamis (3/1), mengatakan, semula HPP kedelai akan menggunakan instrumen anggaran. Namun, karena tidak ada persetujuan dari Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut menggunakan instrumen perdagangan. “Kita akan gunakan dana keuntungan yang ada di Bulog sehingga jangkauannya tidak akan sebanyak jika menggunakan instrumen anggaran,” kata Gita.

Dia mengatakan, pembahasan yang cukup alot terkait sumber dana untuk menopang HPP membuat penetapannya berlangsung lama. Kebijakan tersebut telah digelontorkan sejak bulan Agustus 2012. Bulan Januari ini mudah-mudahan bisa selesai dan bisa dilaksanakan, katanya.

Sementara itu di tempat berbeda, Menteri Pertanian Suswono berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan HPP untuk produk kedelai. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan areal pertanaman dan produksi kedelai. "Diperlukan kebijakan yang dapat menjamin harga kedelai yang menguntungkan bagi petani. Salah satu caranya adalah dengan penerapan kebijakan HPP," kata Suswono.

Suswono mengatakan, menurunnya produktivitas kedelai nasional dikarenakan harga jual kedelai tidak menguntungkan bagi petani. Akibatnya pengembangan usaha tani kedelai pun menjadi terhambat. Selain itu, usaha tani pada umumnya juga kalah bersaing dengan tanaman padi, tebu dan jagung.

"Dengan melihat kondisi saat ini. Untuk mencapai target produksi kedelai tahun 2013 sebesar 1,50 juta ton diperlukan luas areal tanam kedelai 1,02 juta hektar dan luas panen sekitar 970 ribu hektar. Dengan produktivitas minimal 1,55 juta ton per hektar," ujar Suswono.

Terkait persoalan tersebut menurutnya ada empat peluang yang diambil pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi kedelai. Adanya HPP kedelai yang menzjamin terserapnya kedelai oleh pemerintah/bulog.

Optimalisasi Produksi

Penambahan areal kedelai sekitar 500 ribu hektar melalui optimasi lahan terlantar dan pemenfaatan lahan Perum Perhutani. Bantuan subsidi benih secara optimal sehingga harga eceran tertinggi benih kedelai menjadi 24%. Fasilitasi pemerintah untuk pengembangan kedelai seluas 665 ribu hektar.

Ketua Hubungan Antar Lembaga Dewan Kedelai Nasional Muchlisin mengungkapkan berdasarkan data Ke­menterian Pertanian (Ke mentan), produksi kedelai tahun depan akan mengalami defisit 1,5 juta ton. Produksi nasional hanya mampu mencapai 783.000 ton, sisanya impor. “Kita tagih janji Menteri Per dagangan (Mendag) yang akan mengeluarkan HPP untuk ke delai,” tegas Muchlisin .

Dia menyayangkan, lambatnya kinerja Kemendag mengeluarkan kebijakan HPP kedelai. Padahal, dulu dijanjikan HPP akan keluar setelah Lebaran dan sebelum musim panen tiba. Tapi kenya taan nya hingga musim panen raya kedelai selesai, HPP belum juga keluar.

Muchlisin mengklaim sudah bolak-balik menanyakan soal nasib HPP kedelai ke Kemendag. Namun, kementerian itu selalu beralasan sedang dibahas dan menghitung subsidi. Padahal keputusan petani kedelai dengan perajin tahu tempe sudah sepakat HPP di angka Rp 7.000 per ki logram (kg).

Menurutnya, HPP sangat di tung gu petani untuk mem berikan kepastian harga kedelai. Apalagi saat ini harganya terus turun yang menyebabkan petani tidak mau menanam kedelai lagi. “Jangan sampai gara-gara pe merintah lambat mengeluarkan HPP, banyak petani yang alih profesi. Ini akan mengancam pro duksi dan menyebabkan ke langkaan seperti yang terjadi per­tengahan tahun,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

Sektor Perikanan Dapat Ambil Peluang Perang Dagang AS-China - Niaga Internasional

NERACA Jakarta – Pengamat perikanan Abdul Halim mengharapkan Indonesia dapat mengambil peluang dari sektor perikanan menyusul terimbasnya sektor perikanan China…

Menkeu Pastikan Indonesia Dapat Manfaat dari Tuan Rumah IMF-World Bank

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia memperoleh banyak manfaat positif saat menjadi tuan…

Indonesia Disebut Tak Butuh Bantuan dari IMF

  NERACA   Jakarta - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memastikan Indonesia saat ini tidak membutuhkan bantuan…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…

DPR Sebut Pasokan Kebutuhan Pokok Terjaga, Harga Stabil

NERACA Jakarta – Anggota DPR yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan harga kebutuhan pokok selama beberapa…

Niaga Internasional - Sektor Perikanan Dapat Ambil Peluang Perang Dagang AS-China

NERACA Jakarta – Pengamat perikanan Abdul Halim mengharapkan Indonesia dapat mengambil peluang dari sektor perikanan menyusul terimbasnya sektor perikanan China…