HPP Kedelai Tak Dapat Insentif Fiskal

NERACA

Jakarta - Berlarut-larutnya penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas kedelai karena tidak adanya dukungan fiskal. Pemerintah tidak mau mengalokasikan anggaran untuk menopang kebijakan HPP kedelai. Untuk melanjutkan kebijakan tersebut, Kementerian Perdagangan akan menggunakan instrumen perdagangan.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, di Jakarta, Kamis (3/1), mengatakan, semula HPP kedelai akan menggunakan instrumen anggaran. Namun, karena tidak ada persetujuan dari Kementerian Keuangan, kebijakan tersebut menggunakan instrumen perdagangan. “Kita akan gunakan dana keuntungan yang ada di Bulog sehingga jangkauannya tidak akan sebanyak jika menggunakan instrumen anggaran,” kata Gita.

Dia mengatakan, pembahasan yang cukup alot terkait sumber dana untuk menopang HPP membuat penetapannya berlangsung lama. Kebijakan tersebut telah digelontorkan sejak bulan Agustus 2012. Bulan Januari ini mudah-mudahan bisa selesai dan bisa dilaksanakan, katanya.

Sementara itu di tempat berbeda, Menteri Pertanian Suswono berharap pemerintah segera menetapkan kebijakan HPP untuk produk kedelai. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan areal pertanaman dan produksi kedelai. "Diperlukan kebijakan yang dapat menjamin harga kedelai yang menguntungkan bagi petani. Salah satu caranya adalah dengan penerapan kebijakan HPP," kata Suswono.

Suswono mengatakan, menurunnya produktivitas kedelai nasional dikarenakan harga jual kedelai tidak menguntungkan bagi petani. Akibatnya pengembangan usaha tani kedelai pun menjadi terhambat. Selain itu, usaha tani pada umumnya juga kalah bersaing dengan tanaman padi, tebu dan jagung.

"Dengan melihat kondisi saat ini. Untuk mencapai target produksi kedelai tahun 2013 sebesar 1,50 juta ton diperlukan luas areal tanam kedelai 1,02 juta hektar dan luas panen sekitar 970 ribu hektar. Dengan produktivitas minimal 1,55 juta ton per hektar," ujar Suswono.

Terkait persoalan tersebut menurutnya ada empat peluang yang diambil pemerintah untuk bisa meningkatkan produksi kedelai. Adanya HPP kedelai yang menzjamin terserapnya kedelai oleh pemerintah/bulog.

Optimalisasi Produksi

Penambahan areal kedelai sekitar 500 ribu hektar melalui optimasi lahan terlantar dan pemenfaatan lahan Perum Perhutani. Bantuan subsidi benih secara optimal sehingga harga eceran tertinggi benih kedelai menjadi 24%. Fasilitasi pemerintah untuk pengembangan kedelai seluas 665 ribu hektar.

Ketua Hubungan Antar Lembaga Dewan Kedelai Nasional Muchlisin mengungkapkan berdasarkan data Ke­menterian Pertanian (Ke mentan), produksi kedelai tahun depan akan mengalami defisit 1,5 juta ton. Produksi nasional hanya mampu mencapai 783.000 ton, sisanya impor. “Kita tagih janji Menteri Per dagangan (Mendag) yang akan mengeluarkan HPP untuk ke delai,” tegas Muchlisin .

Dia menyayangkan, lambatnya kinerja Kemendag mengeluarkan kebijakan HPP kedelai. Padahal, dulu dijanjikan HPP akan keluar setelah Lebaran dan sebelum musim panen tiba. Tapi kenya taan nya hingga musim panen raya kedelai selesai, HPP belum juga keluar.

Muchlisin mengklaim sudah bolak-balik menanyakan soal nasib HPP kedelai ke Kemendag. Namun, kementerian itu selalu beralasan sedang dibahas dan menghitung subsidi. Padahal keputusan petani kedelai dengan perajin tahu tempe sudah sepakat HPP di angka Rp 7.000 per ki logram (kg).

Menurutnya, HPP sangat di tung gu petani untuk mem berikan kepastian harga kedelai. Apalagi saat ini harganya terus turun yang menyebabkan petani tidak mau menanam kedelai lagi. “Jangan sampai gara-gara pe merintah lambat mengeluarkan HPP, banyak petani yang alih profesi. Ini akan mengancam pro duksi dan menyebabkan ke langkaan seperti yang terjadi per­tengahan tahun,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan

JICT Tak Toleransi Tindakan Melanggar Hukum Karyawan NERACA Jakarta - PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tidak akan pernah memberi…

Investasi Industri Orientasi Ekspor Digenjot Lewat Insentif

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi berkelanjutan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan substitusi impor…

Walikota Depok Usulkan Kelurahan Dapat Tambahan APBD Rp173,25 Miliar - Jelang Tahun Anggaran 2020

Walikota Depok Usulkan Kelurahan Dapat Tambahan APBD Rp173,25 Miliar Jelang Tahun Anggaran 2020 NERACA Depok - Meski sekitar Rp3,5 triliun…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Ekspor Mobil CBU Ditargetkan Sebesar 400.000 Unit

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor mobil CBU mencapai 400.000 unit pada tahun ini, atau naik 51,2% secara tahunan.…

Pameran Jadi Cara Pemerintah Bantu Pemasaran Produk Usaha Kecil - Promosi Dagang

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan berkomitmen terus meningkatkan pemasaran produk usaha kecil menengah (UKM), salah satunya melalui keikutsertaan dalam pameran.…

Dunia Usaha - Kemenperin Dorong Perusahaan Rintisan Berkontribusi Ekspor

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian berkomitmen mendukung pembinaan perusahaan rintisan (startup) dengan membuka kesempatan go internasional melalui program Asia Entrepreneurship…