NERACA

Jakarta – Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seharusnya jauh lebih besar dari yang sudah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 46,01 juta kiloliter. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara kepada Neraca, Rabu (2/1).

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa volume konsumsi BBM bersubsidi bisa mencapai 49,65 juta kiloliter, setelah melihat perkembangan penjualan mobil dan motor pada tahun-tahun sebelumnya. Juga setelah melihat disparitas harga yang tinggi antara BBM bersubsidi dan non-subsidi.

Marwan mengamini pernyataan tersebut. “Selama terdapat disparitas harga yang begitu tinggi dan penegakan hukum yang kurang, maka distribusi BBM bersubsidi sulit sekali dikendalikan,” kata dia.

Padahal, mengacu pada perkembangan penjualan mobil dan motor pada tahun-tahun sebelumnya serta tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi, volume konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan dapat mencapai 49,65 juta kiloliter.
Untuk diketahui, konsumsi BBM bersubsidi pada 2011 adalah sebesar 41,79 juta kiloliter. Perinciannya, untuk premium, kerosene, dan solar, masing-masing sebesar 25,53 juta kiloliter, 1,70 juta kiloliter, dan 14,56 juta kiloliter.

Sementara pada 2012, total konsumsi BBM subsidi diperkirakan mencapai 45,27 juta KL, yang terdiri atas premium sebanyak 28,34 juta kiloliter, kerosene 1,20 juta kiloliter, dan solar 15,73 juta kiloliter.

Berdasarkan kenaikan seperti data itulah Ditjen Migas berani menyatakan volume konsumsi BBM bersubsidi 2013 akan mencapai 49,65 juta kiloliter, yang terdiri atas premium sebanyak 31,46 juta kiloliter, kerosene 1,20 juta kiloliter, dan solar 16,99 juta kiloliter.

Meskipun prediksi dari Ditjen Migas tersebut sudah menyatakan lebih dari kuota, tetapi Marwan malah menyatakan bisa lebih dari 49,65 juta kiloliter.

“Sepanjang tidak ada perubahan harga, disparitas seperti sekarang, ya bisa-bisa malah lebih tinggi dari 49,65 juta kiloliter. Karena aparatnya tidak berfungsi. Moral semakin jelek. Jadi disparitas itu betul-betul dijadikan ajang untuk mencari uang,” kata Marwan.

Marwan menganggap penegakan hukum di Indonesia tidak konsisten. Aparat juga tidak bekerja secara profesional. “Aparat juga akan terus berupaya mencari rente,” kata dia.

Faktor Politik

Lebih-lebih, kata Marwan, situasi politik 2013 nanti, banyak yang akan mencari uang untuk ongkos kampanye. Disparitas harga BBM bersubsidi dengan non-subsidi yang begitu besar akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengisi ongkos kampanye tersebut.

Marwan juga mengatakan bahwa industri dan tambang sudah semakin pintar mencari BBM bersubsidi yang bukan haknya. “Dengan pengalaman, mereka akan menguasai masalah, sehingga penyelewengan akan semakin marak,” kata dia.

Menurut Marwan, salah satu cara untuk mencegah melonjaknya penggunaan bersubsidi adalah dengan menaikkan harga BBM. “Kalau tidak naik, kuota pasti terlampaui. Menaikkan harga itu boleh, asal dipaketkan dengan program-program pro rakyat,” pungkas Marwan.