Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini merilis, hingga April 2011 angka kemiskinan tercatat 13,33%, menurun dibandingkan dengan 2010 sebesar 14,15%. Jumlah pengangguran juga menurun menjadi 7,5 juta jiwa (6,5%) ketimbang tahun sebelumnya  8,32 juta jiwa (7,14%). Namun angka-angka pencapaian itu, sejak dari dulu, selalu mengusik perasaan kita. Pasalnya, apakah kita merasakan kesejahteraan rakyat makin meningkat? Bukankah realita yang terlihat di masyarakat justeru sebaliknya?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang naik. Republik ini termasuk 18 negara di dunia yang diperhitungkan secara ekonomi, dan pendapatan per kapita rata-rata naik. Namun yang diperdebatkan dari dulu hingga sekarang, apakah pertumbuhan itu berbading lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat? Karena saat pembahasan APBN 2011 pemerintah tidak berani menyakinkan pertumbuhan 1% akan menyerap tenaga kerja 400.000 orang.

Kita tahu bahwa kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, mempertaruhkan tenaga fisik untuk memproduksi keuntungan bagi tengkulak lokal dan menerima upah yang tidak sepadan dengan biaya tenaga yang dikeluarkan. Para buruh tani desa bekerja sepanjang hari, tetapi mereka menerima upah yang kurang favourable.  

Bukan itu saja. Kemiskinan juga menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di negara-negara lain di dunia. Pendapatan domestik bruto (PDB)  per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity) US$ 3.000, akhirnya menempatkan posisi HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 dari 177 negara.

Pendek kata, kemiskinan merupakan persoalan yang maha kompleks dan kronis. Karena itu, cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan.

Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari faktor kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari sisi ekonomi, kepemilikan alat-alat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan.

Jika penduduk miskin diklaim hanya 31,02 juta dari 237 juta jiwa atau 13,3%, faktanya penerima beras untuk rakyat miskin mencapai 70 juta jiwa, dan peserta Jamkesmas 76,4 juta jiwa. Kemajuan industrialisasi kota pun menjadi ironi. Ketika tanah pertanian menjadi ruko dan gedung-gedung, dan masih ada masyarakat yang makan tiwul, terlilit utang, bunuh diri, daya beli lemah, jumlah urban dan gelandangan meningkat serta angka pengangguran 7,6% sekitar 9,26 juta jiwa, serta 40 % pengangguran kaum muda dan sarjana. Lalu apa arti angka kemiskinan menurun?