BI Kenakan Bank Yudha Bhakti Sanksi Administratif

NERACA

Jakarta - PT Bank Yudha Bhakti dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia (BI) dengan pencantuman namanya di website www.bi.go.id. Pencantuman tersebut dilakukan sejak 28 Desember 2012 lalu. Alasan Bank Yudha Bhakti dikenakan sanksi lantaran perseroan dianggap tidak menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2011 kepada BI akibat laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BI sebagai auditor bank.

Kepala Biro Humas BI, Difi Ahmad Johansyah, meyakini bahwa itu merupakan keputusan Departemen Pengawasan Bank 1 BI. “Namun, kalau menyebut satu nama bank tertentu, saya tidak bisa bicara lebih lanjut ya? Salah-salah bisa dituntut. Lebih baik ditanyakan langsung ke banknya,” ungkapnya kepada Neraca, Rabu (2/1).

Lebih lanjut Difi menjelaskan, bank tersebut memiliki permasalahan tersendiri sampai-sampai namanya dicantumkan di situs BI. “Bisa jadi sebelum dicantumkan (di situs), sudah pernah ada pembinaan dan peringatan tersendiri,” tambahnya. Secara umum, kata dia, penyampaian laporan keuangan perbankan memang harus diaudit dan harus disampaikan ke publik seperti halnya perusahaan terbuka.

Namun yang menjadi permasalahan adalah memang tidak semua akuntan publik yang ada itu mengerti proses mengaudit perbankan dan mengetahui manajemen risiko dari perbankan. “Kan tidak semua akuntan publik paham mengenai perbankan. Jadi sudah ada akuntan-akuntan publik tertentu yang sudah masuk kriteria BI dan boleh mengaudit perbankan. Namun saya tidak tahu persis siapa saja mereka itu,” terang dia.

Kemudian, sambung Difi, dengan adanya kasus laporan keuangan seperti ini tentu saja akan mempengaruhi penilaian BI terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) dari bank tersebut. “Ya, pasti bisa dibilang GCG-nya (bank itu) menjadi buruk,” paparnya.

Sebagai informasi, Bank Yudha Bhakti adalah Bank umum nasional non devisa. Bank ini dibentuk untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan mengutamakan bisnis di sektor-sektor yang mendukung peningkatan kualitas prajurit TNI-Polri.

Selain itu, Bank Yudha Bhakti dimiliki oleh TNI, Polri, dan Kementrian Pertahanan RI melalui induk koperasi mereka masing-masing. Dipilihnya koperasi sebagai pemilik dari bank tersebut ditujukan agar TNI-Polri tetap fokus dengan tugasnya.

Berdasarkan jumlah proporsi saham, sebesar enam persen dari jumlah keseluruhan saham Bank Yudha Bhakti dimiliki oleh Inkopad, Inkopal, Inkopau, Inkoppol, Inkoppabri, dan Inkoveri. Sedangkan 4,5% dimiliki oleh Pusat Koperasi (Puskop) Mabes TNI dan Puskop Kemenhan, serta 10% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bank Yudha Bhakti. Sisanya dimiliki oleh beberapa individu yang merupakan purnawirawan TNI. [ria]

BERITA TERKAIT

Gubernur Sumsel Minta Bank Perbanyak KUR

Gubernur Sumsel Minta Bank Perbanyak KUR NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta kepada perbankan termasuk bank…

Bank Banten Bantu Permodalan Pelaku Industri Rumahan

      NERACA   Serang - PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) akan membantu kaum perempuan pelaku…

Bank Sumsel Babel Dukung Digitalisasi Taspen

Bank Sumsel Babel Dukung Digitalisasi Taspen NERACA Palembang - PT Bank Sumsel Babel mendukung digitalisasi PT Taspen (Persero) untuk melayani…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Dorong Penetrasi Asuransi, Insurance Day Digelar di 18 kota

      NERACA   Jakarta - Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyelenggarakan peringatan hari asuransi atau Insurance Day 2018. Perayaan…

Pertumbuhan Kredit Tahun Depan akan Melambat

      NERACA   Jakarta – Kalangan industri perbankan memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit pada 2019 akan melambat dari 13…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…