BI Kenakan Bank Yudha Bhakti Sanksi Administratif

NERACA

Jakarta - PT Bank Yudha Bhakti dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia (BI) dengan pencantuman namanya di website www.bi.go.id. Pencantuman tersebut dilakukan sejak 28 Desember 2012 lalu. Alasan Bank Yudha Bhakti dikenakan sanksi lantaran perseroan dianggap tidak menyampaikan Laporan Tahunan tahun 2011 kepada BI akibat laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di BI sebagai auditor bank.

Kepala Biro Humas BI, Difi Ahmad Johansyah, meyakini bahwa itu merupakan keputusan Departemen Pengawasan Bank 1 BI. “Namun, kalau menyebut satu nama bank tertentu, saya tidak bisa bicara lebih lanjut ya? Salah-salah bisa dituntut. Lebih baik ditanyakan langsung ke banknya,” ungkapnya kepada Neraca, Rabu (2/1).

Lebih lanjut Difi menjelaskan, bank tersebut memiliki permasalahan tersendiri sampai-sampai namanya dicantumkan di situs BI. “Bisa jadi sebelum dicantumkan (di situs), sudah pernah ada pembinaan dan peringatan tersendiri,” tambahnya. Secara umum, kata dia, penyampaian laporan keuangan perbankan memang harus diaudit dan harus disampaikan ke publik seperti halnya perusahaan terbuka.

Namun yang menjadi permasalahan adalah memang tidak semua akuntan publik yang ada itu mengerti proses mengaudit perbankan dan mengetahui manajemen risiko dari perbankan. “Kan tidak semua akuntan publik paham mengenai perbankan. Jadi sudah ada akuntan-akuntan publik tertentu yang sudah masuk kriteria BI dan boleh mengaudit perbankan. Namun saya tidak tahu persis siapa saja mereka itu,” terang dia.

Kemudian, sambung Difi, dengan adanya kasus laporan keuangan seperti ini tentu saja akan mempengaruhi penilaian BI terhadap tata kelola perusahaan (good corporate governance/GCG) dari bank tersebut. “Ya, pasti bisa dibilang GCG-nya (bank itu) menjadi buruk,” paparnya.

Sebagai informasi, Bank Yudha Bhakti adalah Bank umum nasional non devisa. Bank ini dibentuk untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan mengutamakan bisnis di sektor-sektor yang mendukung peningkatan kualitas prajurit TNI-Polri.

Selain itu, Bank Yudha Bhakti dimiliki oleh TNI, Polri, dan Kementrian Pertahanan RI melalui induk koperasi mereka masing-masing. Dipilihnya koperasi sebagai pemilik dari bank tersebut ditujukan agar TNI-Polri tetap fokus dengan tugasnya.

Berdasarkan jumlah proporsi saham, sebesar enam persen dari jumlah keseluruhan saham Bank Yudha Bhakti dimiliki oleh Inkopad, Inkopal, Inkopau, Inkoppol, Inkoppabri, dan Inkoveri. Sedangkan 4,5% dimiliki oleh Pusat Koperasi (Puskop) Mabes TNI dan Puskop Kemenhan, serta 10% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bank Yudha Bhakti. Sisanya dimiliki oleh beberapa individu yang merupakan purnawirawan TNI. [ria]

BERITA TERKAIT

Bank Dunia Minta Pemerintah Dorong Masyarakat Melek Teknologi

    NERACA   Jakarta - Bank Dunia meminta kepada pemerintah Indonesia agar terus mendorong masyarakat untuk melek teknologi (digital…

Bank Jateng Syariah Hibahkan Bus ke Undip

      NERACA   Semarang - Bank Jateng Syariah menghibahkan masing -masing satu unit bus maupun mobil Mitsubishi Pajero…

Minim Disiplin Laporan Keuangan - BEI Berikan Sanksi Tegas 18 Emiten “Nakal”

NERACA Jakarta – Mendorong daya saing industri pasar modal tidak hanya sebatas inovasi pelayanan yang lebih efisien, tetapi juga prinsip…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Aturan Uang Eketronik Bakal Direvisi

      NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI) mewacanakan untuk merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan uang elektronik agar…

BI dan Pemerintah Canangkan Syariah jadi Arus Baru Ekonomi

    NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI), pemerintah dan instansi terkait mencanangkan syariah untuk menjadi arus baru ekonomi…

AXA Mandiri Bayarkan Klaim Korban Lion Air

    NERACA   Jakarta - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) membayarkan klaim kepada pemegang polis atau ahli…