NERACA

Jakarta –Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menilai, target pemerintah untuk melakukan diversifikasi produk pangan masih sulit tercapai di 2013. Hal ini ditandai dengan lemahnya politik anggaran dalam APBN 2013.

“Meski alokasi APBN 2013 untuk penguatan ketahanan pangan naik sekitar 3 kali lipat, yakni, dari Rp 23,3 triliun pada 2007 menjadi Rp 63,2 triliun di 2013. Alokasi tersebut masih terbatas untuk peningkatan produktivitas tanaman pangan terutama padi dan palawija. Sedang untuk pangan perikanan masih belum mendapat perhatian,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Riza Damanik kepada Neraca, Rabu (2/1).

Padahal, sambung Riza, jika saja pemerintah dapat memperbesar kapasitas pengelolaannya di sektor pangan perikanan, dengan sendirinya dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan, baik dari pertanian, peternakan, maupun perikanan itu sendiri.

“Upaya ini seharusnya tidak sulit untuk dilakukan pemerintah. Sebab, UU terbaru No.18 Tahun 2012 tentang Pangan telah memberi kedudukan yang sama atas kepentingan dan prioritas negara dalam menjamin peningkatan kapasitas sektor pangan pertanian maupun perikanan, termasuk bagi pelakunya, yakni petani dan nelayan,” kata dia.

Oleh karena itu, guna menjawab minimnya komitmen anggaran bagi sektor pangan perikanan, saatnya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi dukungan penuh kepada organisasi nelayan dan petambak agar dapat berperan maksimal mengelola lumbung-lumbung ikan rakyat. “Hal ini dapat dimulai dengan memastikan akses permodalan, pendidikan dan pelatihan, hingga kesuburan lingkungan dan perairan dapat terpenuhi,” tandasnya.

Salah Prioritas

Pendapat Riza ini senada dengan pandangan Indonesia for Global Justice (IGJ) yang dalam kesempatan berbeda mengingatkan bahwa kedaulatan pangan masih akan menjadi persoalan utama yang dihadapi Indonesia di 2013. Hal ini lebih disebabkan karena pemerintah salah memberikan prioritas anggaran pada APBN 2013.

Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional IGJ Rika Febriani mengatakan, berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, pemerintah hanya mampu mengalokasikan Rp 17,7 triliun untuk subsidi pupuk dan benih.  Keduanya dimaksudkan untuk membantu petani dan mendukung ketahanan pangan. "Di tengah persoalan pangan kian membebani bangsa-bangsa di dunia, pemerintah Indonesia justru memberi prioritas untuk membantu IMF ketimbang petani dan nelayan Indonesia,” ungkap Rika kepada koran ini, kemarin.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia diketahui menyetorkan dana sebesar Rp 25,8 trilliun dalam bentuk promissory note kepada International Monetary Fund (IMF). Selain jumlahnya yang lebih besar dari subsidi yang diberikan kepada sektor pangan, dapat dipastikan kontribusi ke IMF hanya akan memperbesar agenda liberalisasi perdagangan di Indonesia.

Hal lain yang menjadi penghambat kedaulatan pangan di 2013 disebabkan  keterbatasan pemberian subsidi untuk komoditas tertentu, yakni padi dan palawija. Padahal, Indonesia memiliki potensi keberagaman pangan yang besar, seperti: jagung, gandum, sorgum jewawut dan hotong yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia di bagian Timur. “Jenis-jenis komoditas yang bersifat serealia ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah, setidaknya didalam APBN 2013,” tutup Rika.