Permen 7 Tak Direvisi, Zirconium “Mati”

NERACA

Jakarta - Jika pemerintah tidak segera merevisi lampiran Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012, maka dipastikan usaha pertambangan mineral zirconium di Indonesia akan mati, ratusan ribu pekerja akan menganggur. Pasalnya, Lampiran Permen 7 hanya mengatur zirconia kadar >99%, sementara pasar zirconia kurang dari 5%. Pasar lebih dari 80% adalah zirconium silikat (ZrSiO4), namun tidak diatur dalam Permen tersebut.

“Butuh setahun membangun permurnian. Untuk memenuhi UU 4 Tahun 2009 dan Permen 7 mulai 6 Februari 2014, maka pabrik sudah harus dibangun mulai Januari. Heran, Pemerintah seperti tidak mau tahu,” tegas dua anggota Asosiasi Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI), Danny Paulus Direktur Utama PT Investasi Mandiri Interzircon, dan Gunawan Tjandra Direktur Utama PT Dian Lestari Sejahtera (DLS), di Jakarta, belum lama ini.

Gunawan Tjandra mengatakan, zirconium silikat (opasitas) sebetulnya sudah ada dalam daftar Harga Penetapan Ekspor (HPE), dengan HS Code 2530. Maka perlu penegasan, sebagai bahan yang sudah diolah, apakah zirconium silikat tidak termasuk lagi dalam Permen 7 sehingga tidak perlu diatur lagi?” ujar Gunawan, satu-satunya industri nasional yang menghasilkan zirconium silikat untuk konsumsi industri keramik nasional.

“Pasar zircon dunia, 54% diserap oleh industri keramik. Maka kebutuhan zircon secara internasional, sebetulnya bisa ditanya langsung kepada industri keramik, yang tergabung dalam Asosiasia Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki). Jadi jangan dibikin menjadi susah, tanya Asaki saja, spek apa yang mereka butuhkan? Tentulah zirconium silikat,” katanya. DLS berkapasitas 600 ton per bulan, sementara kebutuhan keramik nasional di atas 2.500 ton per bulan.

Danny Paulus mengatakan, jika pembangunan pabrik pengolahan zirconium tidak dimulai dalam Januari 2013, maka pertambangan zirconium nasional tidak akan mampu memenuhi aturan Permen 7 yang membatasi kadar mulai 6 Februari 2014. “Atau, jika memang zirconium silikat tak perlu diatur lagi karena sudah bahan olahan, kiranya diberi penegasan oleh Pemerintah,” katanya.

APZI menyatakan apreasiasi atas kebijakan pemerintah, yang telah mengembalikan HPE zirconium menjadi satu layer (dari yang sebelumnya tiga layer). “Kami sangat menghargai kebijakan pemerintah soal HPE. Tapi tolong juga atur zirconium silikat, supaya ratusan ribu pekerja jangan menganggur,” tuturnya. HPE zircon untuk Januari 2013 (HS Code 2615) USD 1.107,61 per ton. Sedangkan zirconium silikat (vasitas) dengan HS Code 2530, menjadi USD 1.229,63 per ton.

Mengenai HPE, menurut Danny masih terlalu tinggi, karena harga pasar internasional hanya di USD 1.100 per ton (kadar 66%), franco Tiongkok. Harga itu sudah termasuk bea impor di Tiongkok yang 17%. Jadi harga kotor yang diterima eksportir Indonesia hanya USD 940. Kemudian bea keluar 20% HPE (= USD 221.52), ongkos ke Tiongkok dan biaya pengemasan USD 100, maka harga yang diterima Indonesia hanya USD 619. Harga ini sangat mepet.

APZI meminta perlakuan yang sama dengan mineral lain, yaitu HPE yang sudah mendiskon pasar internasional. “Rendahnya harga dunia, tingginya HPE, membuat usaha pertambangan zircon menurun 95%. Jadi produksi sekarang ini hanya 5% dari produksi normal,” kata Paulus kemudian menambahkan, jalan keluar adalah dengan mengekspor bahan olahan zircon. Tetapi sayangnya, hingga kini Pemerintah belum mendengarkan keluhan pengusaha mineral zircon.

APZI meminta besar bea keluar jangan 20%, hendaknya diturunkan, hingga mencapai level keekonomian. Atau, HPE diturunkan, dengan memperhitungkan margin untuk pekerja di lapangan. “Kalau HPE terlalu tinggi, pekerja dan pengusaha hanya lepas makan saja, sehingga tidak bisa meningkatkan kesejahteraan,” kata Gunawan.

Keluhan Lama

Menurut Danny, APZI sudah berulang kali meminta perhatian Pemerintah mengenai spesifikasi zirconium dalam Permen 7, supaya segera direvisi. Atau jika zirconium silikat sudah dianggap olahan yang kadarnya tak perlu dibatasi, maka Pemerintah hendaknya memberi penegasan dan pengumuman terbuka.

Pemerintah membingungkan, padahal cukup dengan bertanya saja ke Asosiasi Industri Aneka Keramik Indonesia (Asaki), mereka pakai spek zircon apa sih? Tentu saja ZrSiO4, dan 54% zircon dunia diserap industri keramik. Jadi kami meminta pemerintah membuka mata terhadap pasar lebih dari 80%, sedang zirconia hanya 5%. “Ilustrasinya, pemerintah jangan hanya mengatur sedan mercy 6.500 cc (populasi <5%), tetapi hendaknya juga mengatur mobil niaga yang populasinya >80%," kata Paulus.

Gunawan yang sangat memahami mesin-mesin pengolahan zirconium silikat, mengatakan, pasar zirconia yang kurang dari 5%, tidak terbantahkan. Sedangkan secara bisnis, berinvestasi membangun smelter memproduksi komoditas yang pasarnya di bawah 5%, tidak akan ekonomis. “Saya siap adu data bahwa zirconia kurang dari 5%,” kata Gunawan, yang mendalami mesin pengolah zircon di sebuah universitas terkenal di Kanada.

“Jika Indonesia hanya bertarung di komoditas zirconia, tak akan ada investor yang mau membangun pemurnian di Indonesia. Kita akan sempoyongan sendiri melawan pemain-pemain besar zorconium dunia,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

Padi Petani di Sumsel Terancam Tak Terserap

Padi Petani di Sumsel Terancam Tak Terserap NERACA Palembang - Produksi padi petani pada panen raya mendatang terancam tak terserap…

Tak Semua Harus Dibicarakan Dengan Pengusaha

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tidak semua kebijakan Pemerintah tentang perekonomian, khususnya terkait relaksasi daftar negatif investasi (DNI), sebelumnya harus…

Bank Gajah Bertarung, Bank Kecil Mati di Tengah

Oleh: Sarwani Musim penghujan telah tiba, banjir mulai terjadi di mana-mana, tetapi tidak di dunia perbankan. Industri perbankan justru mengalami…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin Gandeng IMIP Gelar Diklat 3 in 1 Industri Logam

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian dan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sepakat menjalin kerja sama dalam upaya mencetak tenaga…

PT Bintang Energi Lestari Bangun Kota Baru di Daerah Lebak, Harga Rumah Mulai Rp 136 Jutaan

NERACA Jakarta - Pengembang properti PT Bintang Energi Lestari tengah mengembangkan kota baru di daerah Maja, Lebak, Banten dengan nama…

Kementan Fokus Pada Pembangunan Klaster Berbasis Korporasi Petani dan Infrastruktur Pertanian

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) akan fokus kepada pengembangan kawasan pertanian (klaster) berbasis korporasi petani dan penguatan infrastruktur pertanian…