BPK Janji Selesai Audit Juni 2011

Terkait LKKL 2010

BPK Janji Selesai Audit Juni 2011

Jakarta--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berjanji Juni 2011 sudah menyelesaikan seluruh audit laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) tahun 2010 dan segera melaporkan ke DPR hasil audit tersebut. “Awal Juni seluruhnya sudah selesai, dan yang sudah kami serahkan ke DPR adalah hasil audit dari Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),” kata anggita BPK, Taufiqurrahman Ruki di Jakarta, Kamis (12/5)

Mantan Ketua KPK ini mengakui beberapa LKKL sudah selesai. Namun, masih ada beberapa LKKL yang dalam tahap finalisasi. BPK sudah menyelesaikan lebih dari 90% LKKL dan dalam waktu dekat akan diserahkan kepada DPR. “Yang lainnya akan kami umumkan setelah kami sampaikan terlebih dulu ke DPR,” tambahnya.

Sayangnya, Ruki, enggan menyebutkan LKKL yang sudah rampung. Sebelum melakukan audit, BPK telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan pemerintah. Rekonsiliasi tersebut tidak terbatas untuk LKKL namun juga dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), serta Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) untuk tahun buku 2010.

Dalam rekonsiliasi tersebut, kondisi secara umum LKPP dan LKKL 2010 masih terdapat banyak catatan dalam pengelolaan anggaran negara. Dalam hal kewajaran informasi, pengendalian atas pengelolaan, pencatatan dan pelaporan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam banyak yang tidak dikelola dengan tertib.

Selain itu, hibah langsung yang diterima kementerian maupun lembaga belum dimintakan izinnya kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo, sehingga tidak dapat dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sebagai penerimaan hibah maupun belanja yang dibiayai dari hibah.

Hal lain yang juga menjadi catatan adalah kas di bendahara pengeluaran tidak menggambarkan fisik kas yang dikuasai oleh Bendahara. Ditambah lagi, masih terdapat kas dan setara kas yang masih dalam penguasaan kementerian/ lembaga, namun tidak dilaporkan.

Dalam hal permasalahan ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara, BPK menilai terdapat PNBP yang belum maupun terlambat disetor ke kas negara. Bahkan beberapa diantaranya digunakan langsung diluar mekanisme APBN. “Terdapat pula anggaran belanja digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan klasifikasi anggarannya,” tandasnya.

Bulan lalu, BPK melakukan kesepakatan dengan 26 BUMN. Kerjasama itu terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam hal ini, BPK berperan sebagai pihak yang berwenang dalam meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa dan atau pihak lain yang terkait. Selanjutnya, melalui kesepakatan bersama ini, akan dibentuk pusat data BPK. Melalui pusat data tersebut BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data.

Ada pun manfaat dari kerjasama ini adalah mengurangi Korupsi Kolusi dan nepotisme (KKN) secara sistematik, mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi pengeluaran negara, mengoptimalisasikan pemeriksaan kinerja serta mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK. **cahyo

BERITA TERKAIT

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…