OJK Siapkan Aturan Operasional Pelaksanaan IPF - Minimalkan Pengunaan APBN

NERACA

Jakarta- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad mengatakan, sebagai bentuk perlindungan kepada investor di pasar modal, pihaknya akan berupaya untuk segera mengeluarkan peraturan operasional secara detail terkait Investor Protection Fund (IPF) pada tahun ini. “IPF menjadi agenda penting, karena itu kita dorong di 2013 bisa mengeluarkan peraturan operasional detailnya.”katanya di Jakarta, Rabu (2/1).

Menurut Muliaman, pungutan yang akan diberlakukan kepada pelaku industri, merupakan bagian dari upaya OJK untuk melepaskan diri atau meminimalisir ketergantungan belanja melalui APBN. “Ketergantungan kepada APBN ingin kita lepas atau minimal, bahkan nol. Itu diharapkan pada 2016 atau 2017.” ujarnya.

Untuk besaran pungutan tersebut, lanjut dia, saat ini dalam tahapan mensosialisasikan substansi kepada masyarakat. Karena itu, besaran dana tersebut belum dapat disebutkan. Dalam hal ini pihaknya telah melakukan studi internet dan mengoleksi informasi dari 108 negara terkait pemberlakuan pungutan tersebut. Intinya, kata dia, pungutan tersebut dimaksudkan untuk dikembalikan kepada industri. “Kita akan mere-cycle pengutan ke industri dalam bentuk pengawasan yang lebih baik, edukasi secara luas.” jelasnya.

Dia mengakui, pungutan yang akan diberlakukan oleh OJK, nantinya dapat memberatkan pelaku industri. Karena itu, masukan agar hal itu dapat dilakukan secara bertahap dan gradual dari industi akan menjadi pertimbangan OJK dalam merumuskan hal tersebut. “Yang kita inginkan jangan sampai mengganggu competitiveness.” tandasnya.

Sementara Direktur Pengembangan BEI, Friderica Widayasari mengatakan, IPF menjadi hal penting untuk menjamin keamanan investasi, di samping memperkuat infrastruktur yang ada. “IPF ini semacam LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) di perbankan yang fungsinya melindungi efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal.” jelasnya.

Saat ini transaksi yang dijamin oleh IPF adalah perdagangan saham, bukan produk derivatif lainnya. Dengan terbentuknya IPF ini, kata dia, kasus seperti Sari Jaya yang merugikan investor diharapkan tidak terjadi lagi. Namun, untuk pengaduan dua atau tiga nasabah yang kerugiannya dapat di-cover oleh pihak perusahaan maka menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. “Jangan dengan adanya IPF mereka jadi bergantung.” ujarnya.

Dia menambahkan, besaran dana yang akan berlakukan belum ditentukan. Namun sumber pendanaan IPF tersebut berasal dari SRO (Self Regultory Organization) yang terdiri atas BEI, KPEI, dan KSEI, dan laba yang diperoleh SRO itu sendiri, termasuk industri. Yang jelas, tujuan terbentuknya IPF ini diharapkan akan mampu membuat investor semakin percaya untuk bertransaksi dan berinvestasi di pasar modal.

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Lily Wijaya mengatakan, tentu dapat memberatkan emiten di pasar modal. Karena itu, iuran yang nantinya akan diberlakukan OJK tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui satu pintu sehingga tidak double dengan biaya yang harus dibayarkan emiten ke BEI. Selain itu, hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap. “Harapannya bisa dilakukan satu pintu sehingga tidak memberatkan emiten.” ujarnya. (lia)

BERITA TERKAIT

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan

Saksi: Penyetoran Modal PLTU Tidak Sesuai Aturan NERACA Jakarta - Direktur Utama PT Samantaka Batubara A.M. Rudy Herlambang selaku saksi…

OJK Ikut Bangun 1.000 Unit Hunian Sementara

    NERACA   Palu - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan siap membangun 1.000 unit hunian sementara…

BI Perkirakan Anggaran Penerimaan Operasional Naik 7,9%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan anggaran penerimaan operasional meningkat 7,9 persen menjadi RpRp29,1 triliun pada…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Verena Multifinance Patok Rights Issue Rp140

PT Verena Multifinance Tbk (VRNA) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right…

Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perkuat modal guna memacu pertumbuhan penyaluran kredit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan instrumen utang senilai US$ 1 miliar.…

Realisasi Kontrak Baru PTPP Capai 66,22%

NERACA Jakarta - Sampai dengan September 2018, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil mengantongi total kontrak baru sebesar Rp32,45 triliun.…