Jasa Raharja Belum Akan Menaikkan Santunan - Dipengaruhi Berbagai Faktor

NERACA

Jakarta - Perusahaan asuransi kecelakaan milik pemerintah, PT Jasa Raharja, mengaku belum berniat untuk menaikkan jumlah santunan untuk korban kecelakaan lalu lintas. Total santunan Jasa Raharja hingga November 2012 senilai Rp1,28 triliun. Angka tersebut menurun dari total santunan di 2011, yaitu sebesar Rp1,42 triliun.

Plt Dirut Jasa Raharja, Budi Setyarso menilai bahwa kenaikan jumlah santunan setiap lima tahun sekali. Dengan begitu, kenaikan terakhir terjadi pada 26 Februari 2008 lalu. “Kenaikan santunan yang terjadi tahun 2008 itu, misalnya dari Rp5 juta menjadi Rp10 juta. Nah, nanti apakah dari Rp10 juta akan naik ke Rp15 juta, masih dalam hitungan,” ujar dia di Jakarta, Rabu (2/1).

Meski begitu, lanjut Budi, apabila kenaikan santunan mengikuti siklus lima tahunan, maka kenaikan ini akan berlaku pada 26 Februari 2013 mendatang. Namun demikian, rencana kenaikan tersebut tidak serta-merta akan dilakukan oleh Jasa Raharja. “Kenaikan itu akan dilakukan antara akhir tahun 2013 atau tahun 2014,” tambahnya.

Hingga saat ini, jumlah santunan yang berlaku masih sama dengan jumlah santunan yang diberikan pada 2008. Untuk santunan kecelakaan darat/laut korban meninggal dunia, cacat tetap, perawatan, dan penguburan masing-masing mendapatkan Rp25 juta, Rp25 juta, Rp10 juta, dan Rp2 juta.

Sementara untuk jumlah santunan kecelakaan udara korban meninggal dunia, cacat tetap, perawatan, dan penguburan masing-masing adalah Rp50 juta, Rp50 juta, Rp25 juta, dan Rp2 juta. Lebih lanjut Budi menerangkan, sampai saat ini isu tentang kenaikan santunan belum dibahas di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami juga belum mengajukan usulan, ini baru bahas-bahas saja,” kata dia. Menurut Budi, ketika santunan ingin dinaikkan berarti premi juga harus naik. Kenaikan premi dan santunan harus melewati kajian yang mendalam. Pasalnya, kenaikan santunan dipengaruhi oleh kenaikan inflasi, harga obat, ongkos dokter, dan biaya rumah sakit.

Dia menambahkan, kenaikan santuann juga akn berpengaruh kepada iuran dan sumbangan wajib. “Kalau itu (iuran dan sumbangan) naik, apakah nantinya akan membebani masyarakat atau tidak. Ini menjadi perhatian khusus juga,” papar Budi.

Tidak terjadi “benturan”

Budi juga menjamin bahwa ketika PT Asuransi Kesehatan (Askes) sudah bertransformasi total menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014 mendatang, hal itu tidak akan terjadi benturan antar keduanya.

“Tidak akan (terjadi benturan) karena Jasa Raharja berdasarkan Undang-undang. Nanti Jasa Raharja yang bayar terlebih dahulu. Kalau misalkan, masih ada yang tidak terjamin, itu boleh minta BPJS. Kan, nanti ada kerja sama,” jelas Budi. Dia lalu mencontohkan, korban kecelakaan darat mendapati biaya perawatan Rp25 juta. Jasa Raharja membayar Rp15 juta sementara yang Rp10 juta akan ditanggung BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Askes, I Gede Subawa, mengatakan bahwa penjaminan kesehatan bagi peserta BPJS adalah penjaminan penuh. Bahkan, lanjut dia, sampai gejala penyakit HIV/AIDS sudah mendapat jaminan penuh. Peserta sama sekali tidak perlu membayar.

Selain itu, perusahaan juga akan mendata ulang seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah berbagai fasilitas kesehatan di daerah perbatasan dan tempat-tempat terpencil.

“Semua akan kami data ulang, jumlah keseluruhan berapa, di mana saja, dan akan kami ajak kerja sama untuk bersinergi dalam kerangka BPJS,” terang Gede. Ke depan, melalui konsep BPJS, pihaknya akan membayar pada fasilitas-fasilitas kesehatan di daerah tersebut untuk tiap layanan yang diterima oleh para peserta BPJS Kesehatan. [iqbal]

BERITA TERKAIT

Pemprov Jabar Minta Jasa Sarana Pertajam Rencana Bisnis

Pemprov Jabar Minta Jasa Sarana Pertajam Rencana Bisnis NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebagai pemegang saham…

Pemerintah Diminta Terbitkan UU Jasa Konsultansi

    NERACA   Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mendesak pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan…

Berikan Payung Hukum Khusus - Pemerintah Kritik Unicorn Yang Belum IPO

NERACA Jakarta – Desakan pemerintah lewat Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara agar empat perusahaan starup…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…