Likuiditas Valas Tergantung Ekonomi Barat - DHE Diprediksi Dapat Perbaiki Ekspor

NERACA

Jakarta - Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Lana Soelistianingsih menilai likuiditas valuta asing (valas) di Indonesia tahun ini masih akan sangat bergantung kepada keadaan ekonomi global, yakni Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE). Akan tetapi, dari sisi portofolio seperti saham dan Surat Utang Negara (SUN), Lana mengatakan belum begitu mengkhawatirkan.

"Ini dikarenakan AS terhindar dari fiscal cliff (jurang fiskal). Artinya, hal tersebut membuat investor berpandangan positif sehingga mau masuk ke negara berkembang (emerging markets) seperti Indonesia," kata Lana kepada Neraca, Selasa (1/1).

Lebih lanjut dia menerangkan, jurang fiskal AS ini pengaruhnya bisa dirasakan secara langsung di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pasalnya, pasar di negara berkembang rata-rata tingkat pengembalian investasi (return) masih bagus.

Dengan demikian, kata Lana, modal asing yang masuk (capital inflow) dalam bentuk saham dan SUN, kemungkinan besar masih akan tetap bertahan di Indonesia. “Tidak akan ada penarikan besar-besaran. Itu selama masalah jurang fiskal di AS terselesaikan. Kalau investasi langsung dari luar negeri (foreign direct investment/FDI) masih tetap, kan itu bawa barang (investasi)," ungkap dia.

Terkait kebijakan Bank Indonesia (BI) tentang devisa hasil ekspor (DHE) dan trustee yang akan berlaku tahun ini, Lana memprediksi akan bisa memperbaiki keadaan ekspor dan memperkuat pasar valas di Indonesia.

"Mestinya, dengan adanya (kebijakan) DHE dan trustee ini bisa membuat keadaan (ekspor dan pasar valas) lebih baik. Tapi memang butuh waktu. Karena melibatkan kepercayaan dari eksportir untuk mau memindahkan dananya dari bank di luar negeri ke dalam negeri. Harus diakui kita sendiri saja malas pindah-pindah bank karena terbentur masalah administrasi dan lain-lain,” jelas Lana.

Oleh karena itu, selain BI yang harus bisa mengimplementasikan kebijakannya dengan baik di lapangan, dari pihak perbankan nasional pun juga harus bisa membujuk para eksportir untuk mau menempatkan dananya di bank mereka.

"Itu balik lagi karena bank yang akan berperan sebagai trustee partnership. Dan mereka (bank) juga harus mensosialisasikan layanan baru trustee ini dengan gencar," tutur dia. Sebelumnya, Gubernur BI, Darmin Nasution, menjelaskan secara umum bahwa meskipun risiko karena perekonomian global belum membaik namun dia optimis sistem keuangan Indonesia masih tetap terkendali.

"Kita dalam situasi relatif baik," tegas Darmin. Dia melanjutkan, risiko yang pernah dihadapi Indonesia karena ekonomi global diliputi ketidakpastian dan potensi risiko dari jurang fiskal AS, sementara benua Biru masih terkena krisis.

Safe haven

Tak hanya itu saja. Lana juga menjelaskan bahwa keadaan ekspor Indonesia masih akan menjadi masalah yang perlu diperhatikan di tahun berlambang ular air ini. Walaupun keadaan ekonomi China sudah ada perbaikan tetapi masih belum cukup kuat membuat harga komoditas meningkat.

Dia juga mengatakan, kondisi ekspor Indonesia di triwulan I 2013 masih tidak akan terlalu bagus, namun akan kenaikan di triwulan berikutnya. Hal itu lantaran potensi ekonomi AS dan China akan lebih baik. “Ekonomi dalam negeri kita juga masih akan kuat seperti tahun lalu," terang Lana.

Darmin pun mengakui kalau terjadi penurunan ekspor dan meningkatnya impor. Namun, kinerja perbankan menunjukkan kenaikan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) menurun dari 2,17% di Desember 2011 menjadi 2,15% di Oktober 2012. Untuk Produk Domestik Buto (PDB) pada kuartal III 2012 mencapai 6,17%. Angka tersebut meningkat 3,21% jika dibandingkan kuartal II 2012.

Di tempat terpisah, Ekonom PT Bank Mandiri Tbk, Andry Asmoro mendorong pemerintah agar menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri terutama dari sisi likuiditas valas yang dikhawatirkan memburuk lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kuat ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi.

Menurut Andry, pilihan investor asing untuk beralih pada investasi aman (safe haven) pada dolar AS dinilai wajar karena selama ini mereka menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk mata uang negeri Paman Sam itu. "Maka ini juga berimplikasi pada koreksi terhadap nilai tukar rupiah, dan ekspektasi inflasi 2013 yang sudah lama dirancang pemerintah," ulasnya. [dias/ria]

BERITA TERKAIT

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah NERACA Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan…

Likuiditas Seret - Bank Mayapada Batal Bagikan Dividen Interim

NERACA Jakarta – Mempertimbangkan menjaga likuiditas keuangan, PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) menggagalkan rencananya untuk membagikan dividen interim tahun…

Diversifikasi Pasar Ekspor untuk RI yang Sejahtera

  Oleh: Nurul Karuniawati, Peneliti Universitas Udayana               Setiap peluang perdagangan akan menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…