Komunitas Kretek Ancam Lakukan Pembangkangan Sipil

Komunitas Kretek Ancam Lakukan Pembangkangan Sipil Neraca Jakarta- Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) menolak rencana pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengendalian produk tembakau. Alasannya, RPP itu inkonstitusional dan tidak berpihak pada rakyat, khususnya petani tembakau. “Jika pemerintah terus memaksakan pengesahan RPP, KNPK akan menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengetuk palu terakhir RPP ini. Jika pemerintah berkeras memaksakan kehendak, seluruh petani tembakau di Indonesia dan stakeholder tembakau lainnya juga akan melakukan pembangkangan sipil,” ujar Koordinator KNPK Zulvan Kurniawan, di Jakarta akhir pecan lalu. Zulvan juga menegaskan bahwa RPP Dampak Tembakau ini jelas tidak aspiratif karena tanpa melibatkan petani tembakau dan penuh dengan intervensi kepentingan asing. RPP Dampak Tembakau juga, menurutnya, jelas-jelas inkonstitusional karena melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya putusan No. 66/PUU-X/2012. Dalam putusan itu, MK menyatakan Pasal 116 UU 36/2009 tentang Kesehatan yang merupakan delegasi untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, harus sesuai dan berdasarkan pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”. “Putusan MK itu sebenarnya harus diartikan bahwa ketentuan Pasal 116 UU Kesehatan mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan ‘Peraturan Pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif’. Bukan Peraturan Pemerintah yang tendensius mengatur hanya produk tembakau saja”, kata Pradnanda Berbudy, tim Pembela Kretek, menambahkan. Sementara, kata dia, RPP Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ini, jelas-jelas hanya menyasar pada tembakau. Saat ini RUU Pertembakauan sudah masuk dalam daftar prolegnas 2013 yang artinya akan dibahas tahun ini. Paripurna DPR beberapa waktu lalu menyepakati bahwa masalah tembakau sangat komprehensif, sehingga perlu dibuat UU untuk mengakomodasi semua aspek seperti kesehatan masyarakat, nasib 14 juta petani tembakau, pegawai pabrik rokok, hingga pekerja yang menjajakan produk olahan tembakau. “Masalah tembakau adalah multi dimensi dan multi sektor, sehingga KNPK melihat sebaiknya pengaturan soal tembakau seyogyanya harus diperdebatkan di dalam RUU Pertembakauan yang sudah masuk prolegnas itu,” ujar Pradnanda lagi.

Neraca

Jakarta- Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) menolak rencana pemerintah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengendalian produk tembakau. Alasannya, RPP itu inkonstitusional dan tidak berpihak pada rakyat, khususnya petani tembakau.

“Jika pemerintah terus memaksakan pengesahan RPP, KNPK akan menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengetuk palu terakhir RPP ini. Jika pemerintah berkeras memaksakan kehendak, seluruh petani tembakau di Indonesia dan stakeholder tembakau lainnya juga akan melakukan pembangkangan sipil,” ujar Koordinator KNPK Zulvan Kurniawan, di Jakarta akhir pecan lalu.

Zulvan juga menegaskan bahwa RPP Dampak Tembakau ini jelas tidak aspiratif karena tanpa melibatkan petani tembakau dan penuh dengan intervensi kepentingan asing.

RPP Dampak Tembakau juga, menurutnya, jelas-jelas inkonstitusional karena melanggar putusan Mahkamah Konstitusi, tepatnya putusan No. 66/PUU-X/2012. Dalam putusan itu, MK menyatakan Pasal 116 UU 36/2009 tentang Kesehatan yang merupakan delegasi untuk dikeluarkannya Peraturan Pemerintah, harus sesuai dan berdasarkan pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyebutkan bahwa “Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”.

“Putusan MK itu sebenarnya harus diartikan bahwa ketentuan Pasal 116 UU Kesehatan mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan ‘Peraturan Pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif’. Bukan Peraturan Pemerintah yang tendensius mengatur hanya produk tembakau saja”, kata Pradnanda Berbudy, tim Pembela Kretek, menambahkan.

Sementara, kata dia, RPP Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan ini, jelas-jelas hanya menyasar pada tembakau.

Saat ini RUU Pertembakauan sudah masuk dalam daftar prolegnas 2013 yang artinya akan dibahas tahun ini. Paripurna DPR beberapa waktu lalu menyepakati bahwa masalah tembakau sangat komprehensif, sehingga perlu dibuat UU untuk mengakomodasi semua aspek seperti kesehatan masyarakat, nasib 14 juta petani tembakau, pegawai pabrik rokok, hingga pekerja yang menjajakan produk olahan tembakau.

“Masalah tembakau adalah multi dimensi dan multi sektor, sehingga KNPK melihat sebaiknya pengaturan soal tembakau seyogyanya harus diperdebatkan di dalam RUU Pertembakauan yang sudah masuk prolegnas itu,” ujar Pradnanda lagi. (bsak)

BERITA TERKAIT

Kopdit Obor Mas Lakukan Spin Off Bentuk Holding

Kopdit Obor Mas Lakukan Spin Off Bentuk Holding NERACA Maumere - Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas membuat keputusan dalam rencana…

Tingkatkan Kinerja Underwriter - PERUJI Lakukan Regenerasi Kepengurusan

  NERACA Jakarta - Setelah melalui periode kepengurusan perdananya, Perkumpulan Underwriter Jiwa Indonesia (PERUJI) melakukan regenerasi bertempat. Pemilihan pengurus memtuskan…

Dishub Kota Sukabumi Lakukan Penertiban Parkir Liar

Dishub Kota Sukabumi Lakukan Penertiban Parkir Liar   NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi melakukan penggembosan terhadap kendaraan yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

LG Catatkan 1.000 Unit Penjualan Mesin Cuci Laundry

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia berhasil mencatatkan penjualan 1.000 unit mesin cuci laundry sejak dimulai…

Pemerintah Siap Bangun Infrastruktur di 3 KEK

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menggelar sidang dewan nasional untuk membahas terkait pengembangan…