PIP Pinjami Sulsel Rp500 Miliar - Biayai Pembangunan Infrastruktur

PIP Pinjami Sulsel Rp500 Miliar NERACA Jakarta - Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur, memberikan pinjaman senilai Rp500 miliar untuk pembangunan 11 ruas jalan dan jembatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Pinjaman itu adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, atau sektor kelistrikan. Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan masa tenggang pembayaran pokok (grace periode) 16 bulan. Bunga pinjaman sebesar 7,75% efektif per tahun. “PIP memahami situasi yang dihadapi Pemprov Sulawesi Selatan yakni adanya disparitas antar wilayah yang diakibatkan oleh rendahnya aksessibilitas serta permasalahan pemasaran produksi pertanian dan perkebunan,” ujar Kepala PIP Soritaon Siregar melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (31/12). Peningkatan dan pengembangan jalan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan dan pengembangan jalan juga mampu meningkatkan aksesibilitas antar kawasan sehingga dapat mereduksi disparitas antar kawasan tersebut. Jaringan jalan yang akan dibangun ini melintasi kawasan strategis dan daerah yang memiliki potensi atau komoditas unggulan serta dilintasi trayek angkutan umum. “Rencana peningkatan dan pengembangan jaringan jalan ini memiliki kesesuaian dengan kebijakan daerah, baik kebijakan yang terkait dengan development plan maupun spatial plan. PIP menyetujui pemberian pinjaman itu setelah melakukan analisis kelayakan terhadap kemampuan keuangan Pemprov Sulawesi Selatan, dan proyek itu sendiri,” terang Soritaon. Kelayakan Pinjaman Proses penilaian atas kelayakan pinjaman ini dilaksanakan bertahap oleh PIP mengacu pada kemampuan keuangan daerah, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa berdampak pada program Pemprov Sulawesi Selatan dalam pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain melakukan analisis terhadap kelayakan proyek, PIP juga melakukan analisis atas 5C, yakni character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy dalam penilaian kelayakan kredit investasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, PIP berpendapat, permohonan pinjaman dari Pemprov Sulawesi Selatan dapat dipenuhi. Pinjaman ke Pemprov Sulawesi Selatan ini merupakan pinjaman PIP yang ke-5 di wilayah Sulawesi, setelah sebelumnya memberikan pinjaman kepada Pemprov Sulawesi Tenggara untuk pembangunan RSUP Bahteramas sebesar Rp190 miliar dan jalan/jembatan sebesar Rp130 miliar, Pemkot Palu untuk pembangunan RSU Tipe B Anutapura sebesar Rp100 miliar, dan Pemkot Sulawesi selatan untuk pembangunan terminal Dungingi sebesar Rp35 miliar.

NERACA

Jakarta - Pusat Investasi Pemerintah (PIP), sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur, memberikan pinjaman senilai Rp500 miliar untuk pembangunan 11 ruas jalan dan jembatan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Pinjaman itu adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, atau sektor kelistrikan.

Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan masa tenggang pembayaran pokok (grace periode) 16 bulan. Bunga pinjaman sebesar 7,75% efektif per tahun. “PIP memahami situasi yang dihadapi Pemprov Sulawesi Selatan yakni adanya disparitas antar wilayah yang diakibatkan oleh rendahnya aksessibilitas serta permasalahan pemasaran produksi pertanian dan perkebunan,” ujar Kepala PIP Soritaon Siregar melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin (31/12).

Peningkatan dan pengembangan jalan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan dan pengembangan jalan juga mampu meningkatkan aksesibilitas antar kawasan sehingga dapat mereduksi disparitas antar kawasan tersebut. Jaringan jalan yang akan dibangun ini melintasi kawasan strategis dan daerah yang memiliki potensi atau komoditas unggulan serta dilintasi trayek angkutan umum.

“Rencana peningkatan dan pengembangan jaringan jalan ini memiliki kesesuaian dengan kebijakan daerah, baik kebijakan yang terkait dengan development plan maupun spatial plan. PIP menyetujui pemberian pinjaman itu setelah melakukan analisis kelayakan terhadap kemampuan keuangan Pemprov Sulawesi Selatan, dan proyek itu sendiri,” terang Soritaon.

Kelayakan Pinjaman

Proses penilaian atas kelayakan pinjaman ini dilaksanakan bertahap oleh PIP mengacu pada kemampuan keuangan daerah, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa berdampak pada program Pemprov Sulawesi Selatan dalam pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain melakukan analisis terhadap kelayakan proyek, PIP juga melakukan analisis atas 5C, yakni character, capacity, collateral, capital, dan condition of economy dalam penilaian kelayakan kredit investasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, PIP berpendapat, permohonan pinjaman dari Pemprov Sulawesi Selatan dapat dipenuhi.

Pinjaman ke Pemprov Sulawesi Selatan ini merupakan pinjaman PIP yang ke-5 di wilayah Sulawesi, setelah sebelumnya memberikan pinjaman kepada Pemprov Sulawesi Tenggara untuk pembangunan RSUP Bahteramas sebesar Rp190 miliar dan jalan/jembatan sebesar Rp130 miliar, Pemkot Palu untuk pembangunan RSU Tipe B Anutapura sebesar Rp100 miliar, dan Pemkot Sulawesi selatan untuk pembangunan terminal Dungingi sebesar Rp35 miliar.

BERITA TERKAIT

Pendanaan Pembangunan Berbasis Pasar

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Saving and investment gap tetap menjadi isu penting dalam pembangunan. Dan gap…

Setor Modal Rp 11 Miliar - Mega Perintis Bikin Anak Usaha Pakaian Jadi

NERACA Jakarta  - Kembangkan ekspansi bisnisnya, PT Mega Perintis Tbk (ZONE) baru saja merampungkan pembentukan entitas anak usaha baru yang…

Pemkot Depok Targetkan Penerimaan PBB Rp286 Miliar

Pemkot Depok Targetkan Penerimaan PBB Rp286 Miliar NERACA Depok - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok menargetkan jumlah penerimaan Pajak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…