Masih ingat Samsat? Kepanjangan dari sistem administrasi manunggal satu atap. Istilah itu terkenal saat kita hendak mengurus semua hal yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

Di sana terdapat sejumlah instansi yang membuka loket. Misalnya loket pembayaran asuransi Jasa Raharja, loket perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), loket perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), loket mutasi BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor), loket pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), loket mutasi kendaraan, lalu loket Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Layanan satu atap itu bahkan disederhanakan dengan penyediaan mobil keliling yang bergerak dari gedung ke gedung, jemput bola untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Pelayanan satu atap itu dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi pergi ke  banyak kantor yang berbeda tempatnya hanya untuk satu urusan.

“Tujuannya baik, namun pada prakteknya pelayanan itu masih saja merepotkan, itu sebabnya kita menyebutnya pelayanan satu atap tapi banyak pintu,” tutur Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Menurut Sarman yang juga ketua umum Himpunan Pengusaha, dengan masih adanya banyak pintu, menyebabkan masih terbuka peluang para staf dinas atau instansi terkait melakukan pungutan liar terhadap mereka yang mengurus surat-surat izin.

“Langkah penyelesaiannya, pihak gubernur atau walikota harus mengeluarkan standar prosedur operasional (SPO) yang memberikan kewenangan kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di bawah naungan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) menandatangani surat izin yang selama ini ditangani dinas atau instansi tertentu, bahkan semua by online,” ujarnya.  

Adanya pendelegasian wewenang itu tentu saja akan memangkas peluang para staf ‘main mata’ dengan kliennya. Itu sebabnya Samsat PTSP atau istilah lainnya, sering tak jalan karena tak disukai "orang dalam".  (saksono)