Awas, Banyak Uang Siluman di Loket Perizinan - Permainan "Orang Dalam"

Masih ingat Samsat? Kepanjangan dari sistem administrasi manunggal satu atap. Istilah itu terkenal saat kita hendak mengurus semua hal yang berhubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor.

Di sana terdapat sejumlah instansi yang membuka loket. Misalnya loket pembayaran asuransi Jasa Raharja, loket perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), loket perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), loket mutasi BPKB (bukti pemilikan kendaraan bermotor), loket pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), loket mutasi kendaraan, lalu loket Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Layanan satu atap itu bahkan disederhanakan dengan penyediaan mobil keliling yang bergerak dari gedung ke gedung, jemput bola untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Pelayanan satu atap itu dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi pergi ke banyak kantor yang berbeda tempatnya hanya untuk satu urusan.

“Tujuannya baik, namun pada prakteknya pelayanan itu masih saja merepotkan, itu sebabnya kita menyebutnya pelayanan satu atap tapi banyak pintu,” tutur Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang.

Menurut Sarman yang juga ketua umum Himpunan Pengusaha, dengan masih adanya banyak pintu, menyebabkan masih terbuka peluang para staf dinas atau instansi terkait melakukan pungutan liar terhadap mereka yang mengurus surat-surat izin.

“Langkah penyelesaiannya, pihak gubernur atau walikota harus mengeluarkan standar prosedur operasional (SPO) yang memberikan kewenangan kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di bawah naungan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) menandatangani surat izin yang selama ini ditangani dinas atau instansi tertentu, bahkan semua by online,” ujarnya.

Adanya pendelegasian wewenang itu tentu saja akan memangkas peluang para staf ‘main mata’ dengan kliennya. Itu sebabnya Samsat PTSP atau istilah lainnya, sering tak jalan karena tak disukai "orang dalam". (saksono)

BERITA TERKAIT

Kementan Permudah Investasi Sektor Pertanian Lewat Perizinan Barsis Online

NERACA Jakarta - Kementerian Pertanian mempermudah sistem perizinan di sektor pertanian melalui  layanan berbasis  Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Pertanian…

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi…

Tersandung Hukum, Saham Lippo Karawaci Merosot - DAMPAK OTT KPK TERKAIT PERIZINAN MEIKARTA

NERACA Jakarta –Bertubi-tubi isu tidak sedap menghampiri mega proyek besar milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yaitu proyek kota mandiri…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…