NERACA

Jakarta - Kekuatan ekonomi dalam negeri diperkirakan meningkat pada tahun depan seiring dengan peningkatan intensitas perdagangan, baik barang dan jasa. Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar mengungkapkan, perekonomian dalam negeri sebagai motor pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah tahun depan.

"Perdagangan dalam negeri intensitas dari arus barang dan jasa, mobilitasnya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri ini juga yang harus kita perhatikan," ujarnya, Kamis (27/12). Dia menambahkan, respons yang lebih fokus dalam mengelola ekonomi dalam negeri harus dapat dimaksimalkan.

"Bahwa perkembangan tadi tidak bisa dilihat secara netral dan tidak ada pemrioritasan. Jadi di dalam negeri ini yang sekarang menjadi motor pertumbuhan memang harus direspons dengan lebih fokus," tambahnya.  Mahendra menjelaskan, fokus yang dapat dilakukan misalnya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Kemudahan tersebut tidak hanya diberikan kepada para investor luar negeri, tapi juga pada para masyarakat yang mendorong tumbuhnya ekonomi dalam negeri tersebut. Namun demikian, meski perekonomian domestik Indonesia sangan kuat saat ini, antisipasi akan dampak krisis keuangan global juga tidak dapat dikesampingkan.

Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional turut berpartisipasi dalam pemulihannya.  "Sedangkan yang dalam kondisi global yang masih berat, kita harus melihatnya secara ekstra lah, misalnya menerobos pasar lain, dan lain-lain," tuturnya.

Penajaman Kebijakan

Dia juga menekankan, bahwa kebijakan-kebijakan pokok yang ada selama ini masih memadai, sehingga tidak perlu diubah.

Oleh karena itu kebijakan yang telah disepakati, sangat penting untuk dipertajam di berbagai sektor, mengomunikasikannya dengan baik sehingga mudah dipahami. “Sebenarnya yang diperlukan adalah melakukan komunikasi sehingga kebijakan itu mudah dipahami, melibatkan pemangku kepentingan dan tidak menciptakan kejutan-kejutan," ujarnya.

Tudingan kebijakan yang salah kaprah didasarkan pada berbagai kebijakan sektoral yang mengejutkan dan dianggap tidak didasarkan pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan kalangan industri. Di antara kebijakan itu antara lain pembatasan ekspor bijih mineral di sektor pertambangan, rencana pengenaan pajak ekspor batubara, pembatasan kepemilikan asing di sektor pertambangan dan juga pembatasan kepemilikan asing di perbankan, serta kebijakan lainnya yang dapat menghambat roda perekonomian.