Jakarta - Penunjukkan empat bank milik pemerintah: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN), sebagai bank operasional (BO) I Pusat dalam penyaluran dana APBN 2013 melalui sistem perbendaharaan anggaran negara (SPAN) oleh Ditjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (DJPN-Kemenkeu), sejatinya dapat mendorong turunnya suku bunga kredit perbankan yang kini masih bertengger di kisaran 11%-15% per tahun.

NERACA

Ke-4 bank pelat merah tersebut yang menerima guyuran fresh money sedikitnya 78% atau Rp1.312,74 triliun berasal dari APBN 2013 Rp1.683 triliun, setidaknya dapat memperkuat posisi likuiditas bank-bank tersebut. Bahkan, idealnya dapat mendorong penurunan suku bunga kredit perbankan. Karena ke-4 bank BUMN itu juga menyandang predikat sebagai agent of development dalam motor pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Menurut Dosen FEUI Aris Yunanto, justru penempatan dana anggaran pendapatan belanja negara ke empat bank BUMN tidak berdampak mengurangi tingkat suku bunga perbankan menjadi rendah dibandingkan suku bunga yang berlaku sekarang.

Pasalnya, penempatan ini hanya berlaku atau berdurasi satu tahun dan tidak dalam jangka panjang."Tingkat suku bunga hanya akan turun hanya dalam bulan Januari hingga Maret saja dan paling turun hanya 0,5% saja, selanjutnya akan meningkat kembali," kata Aris kepada Neraca, Rabu (26/12). Dia juga mengatakan penempatan dana APBN di Bank BUMN hanya bersifat sementara sehingga tidak akan berpengaruh besar atas penurunan suku bunga.

Pemerintah harus mencari cara lain supaya tingkat suku bunga bisa turun sehingga pelaku usaha dan masyarakat bisa menikmati bunga yang rendah. "Penempatan dana APBN hanya satu tahun dan bisa ditarik kembali dan seharusnya penempatan anggaran harus dalam jangka panjang seperti dana investasi pemerintah sehingga bisa menurunkan suku bunga perbankan," terangnya.

Lebih lanjut lagi, Aris menuturkan apabila penempatan dana pemerintah dilakukan dalam jangka panjang maka bisa akan menurunkan tingkat suku bunga secara signifikan. Perlu juga penempatan dana cadangan devisa ke Bank BUMN sehingga cost of fund oleh bank BUMN dapat menurun sehingga bisa menurunkan tingkat suku bunga.

"Penempatan dana pemerintah seharusnya dilakukan dalam jenjang waktu yang lama dan besar. Dengan demikian bisa menurunkan tingkat suku bunga di nilai satu digit, bahkan bisa tercapai suku bunga 4%,” ulas Aris. Dia juga menjelaskan, penempatan dana pemerintah harus besar dan dalam jangka waktu yang panjang sehingga bisa mempengaruhi penurunan suku bunga.

Pemerintah juga harus mendorong perusahaan BUMN untuk menempatkan dana di Bank BUMN karena BUMN tersebut menghimpun dana yang besar dan dalam jangka waktu panjang. "Ada sekitar 120 BUMN yang ada, sedangkan 84 BUMN yang bisa dikatakan bagus dan oleh karena itu BUMN tersebut perlu menempatkan dana di bank BUMN," jelasnya.

Tidak Terpengaruh

Senada, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Mirza Adityaswara mengatakan, keempat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai penyalur dana APBN sebesar 78% tidak dapat diharapkan menjadi motor penggerak penurunan tingkat suku bunga.

“Pendapatan pemerintah berasal dari penarikan pajak. Jadi, tidak ada tambahan likuiditas ke dalam sistem perbankan sehingga penyaluran APBN kepada bank BUMN tidak mempengaruhi tingkat suku bunga.” Jelas Mirza.

Dengan disalurkannya dana APBN tersebut, menurut Mirza, bank BUMN tentu hanya akan menikmati dana murah untuk sementara. Akan tetapi, kemudian dana tersebut akan keluar ke rekening-rekening di berbagai perbankan. Karena itu, penyaluran tersebut tidak berdampak terhadap penurunan tingkat suku bunga perbankan nasional.

Dia menilai, untuk mendorong penurunan tingkat suku bunga pemerintah perlu menurunkan nilai inflasi dan meningkatkan persaingan kredit. “Inflasi harus turun dan persaingan kredit di berbagai segmen kredit harus ditambah.” ujarnya.

Sementara Destry Damayanti selaku Chief Economist Bank Mandiri bilang dana APBN yang masuk ke perbankan itu memang termasuk salah satu dana murah, yakni dalam bentuk giro yang akan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak.

"Untuk seluruh bank BUMN itu merupakan suatu hal positif yang bisa menambah transaksi dan memperkuat DPK," kata Destry. Sementara untuk pemerintah, dia mengatakan bahwa manfaat untuk mereka adalah bisa lebih efisien dalam proses penyaluran dana ke daerah.

"Ini memperpendek birokrasi. Hanya melalui bank bisa menyalurkan dari pusat ke bank di daerah kemudian dicairkan untuk penerima dana. Kalau dulu harus melalui KPPN lalu ke bank dan ke mana lagi gitu. Saya kurang tahu prosesnya. Tapi belum diberikan ke individu, namun ke depan BLT saja akan memanfaatkan perbankan (untuk penyalurannya)," jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa itu juga bisa menambah transaksi dan jumlah dana murah pemerintah. Ketika ditanyakan bahwa ini hanyalah dana jangka pendek jadi tidak akan terlalu bisa disalurkan menjadi kredit kepada nasabah, ia menjawab  bahwa itu bisa untuk kredit, tapi memang ini hanya jangka pendek, sehingga pemerintah tetap harus berhati-hati.

"Sedangkan untuk bank, itu masih bisa untuk kredit karena sekeluar-keluarnya dana tersebut, tidak akan seratus persen dicairkan. Jadi dananya masih akan tetap di bank di (cabang) daerah dan bisa dimanfaatkan untuk kredit," ujarnya.

Tentang apakah suku bunga deposito bisa turun dengan adanya dana masuk itu, dia berkata bahwa itu tidak bisa otomatis. Kalau untuk untuk bank-bank BUMN, lanjut Destry, mungkin ada ruang karena likuiditas naik jadi suku bunga bisa turun. Akan tetapi hanya empat bank saja. Sedangkan dalam sistem perbankan kita ada sekitar 120 bank.

Dengan demikian, hal itu belum menjamin adanya penurunan tingkat suku bunga dari sistem lantaran perhitungan suku bunga deposito tidak hanya dari satu sisi saja. Dia juga mengatakan bahwa untuk pemberian dana dari pemerintah untuk disalurkan perbankan yang jadi pertimbangannya adalah bank tersebut harus punya cabang banyak, supaya lebih mudah penyalurannya.

“BOPO juga mungkin saja turun karena ada volume dana masuk yang menyebabkan pendapatan operasional meningkat, jadi biaya operasional bisa turun," terang Destry.

Sanksi Administrasi

Sementara Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu, Agus Suprijanto, mengungkapkan bahwa sistem ini merupakan sistem baru untuk menggantikan sistem manual yang sebelumnya digunakan. Menurut dia, ada perbedaan mendasar antara mekanisme sistem baru dan lama yakni basis teknologi informasi yang diterapkan serta pola hubungan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan BO I Pusat.

"Pada mekanisme Non-SPAN, KPPN hanya memiliki satu BO I, sedangkan pada mekanisme SPAN, KPPN bisa memiliki hubungan dengan lebih dari satu BO sehingga bisa meningkatkan penyaluran APBN dengan lebih baik," ujar Agus di Jakarta.

Mekanisme implementasi sistem berbasis teknologi informasi itu pada 2013 dilakukan sebagai peralihan dari sistem lama ke sistem baru. Diharapkan, sistem tersebut bisa mengatasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

"Sistemnya juga dapat melayani lebih cepat sehingga bisa meningkatkan layanan penerimaan APBN," katanya. Sistem itu, kata dia, bertepatan dengan berakhirnya Kontrak Perjanjian dengan Bank Umum selaku Bank Operasional I yang berakhir per 31 Desember 2012. Bank tersebut adalah Bank BRI, Mandiri, BNI dan BPD.

Agus juga menambahkan, sistem ini menggandeng bank operasional dengan pola kemitraan. Meski berpola kemitraan, ada sejumlah sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang mungkin dilakukan perbankan. "Adanya pengenaan sanksi gunanya untuk menegakkan fungsi tanggung jawab terhadap penyaluran APBN. Sanksinya berupa administrasi," ungkapnya. lia/dias/mohar/ria/ardi