Benahi Sistem Drainase di Jakarta

Hujan deras yang terjadi dalam sepekan terakhir di kawasan Jakarta ternyata menimbulkan banjir parah di beberapa titik. Banyak muncul genangan air di berbagai ruas jalan protokol sehingga membuat lalu lintas menjadi macet.

Ini tidak lain disebabkan oleh sistem drainase yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Seperti di Jl. Thamrin dan Sudirman, drainasenya belum lama dibangun setahun lalu di era Gubernur DKI Fauzi Bowo, namun sekarang makin parah lagi karena tidak ada perawatan drainase yang memadai.

Selain drainase, persoalan sungai yang belum dikeruk juga berpengaruh pada kedangkalan dan penyempitan di muara sungai. Kondisi ini menjadi lebih parah lagi setelah mendapat kiriman air dari Bogor jika curah hujan cukup besar pada waktu mendatang. Sehingga dapat dikatakan bahwa banjir ini tidak mengagetkan lagi, bahkan tidak salah bila dikatakan bahwa banjir yang terjadi ini sudah ditunggu-tunggu sebagai siklus lima tahunan.

Hanya sangat disayangkan pernyataan Kepala Dinas PU DKI Ery Basworo yang terkesan melempar tanggung jawab instansinya. “Banjir itu karena intensitas curah hujan yang tinggi, bukan karena kesalahan drainase dan pompa-pompa yang terpasang di sejumlah tempat”, ujarnya.

Ery juga menjelaskan sistem drainase yang ada itu hanya dirancang untuk menghadapi curah hujan yang normal dan dia berkelit bahwa hujan seperti yang mengguyur Jakarta belakangan ini dan penyebab banjir adalah hujan dalam curah yang tidak normal. Bahkan dia seolah sudah biasa menghadapi kejadian seperti itu memang dapat diperkirakan walau kemungkinannya sangat kecil.

Padahal Dinas PU DKI adalah instansi yang paling bertanggung jawab atas perawatan drainase dan kebersihan sungai-sungai yang melintas di Jakarta. Tapi kenyataannya, banyak saluran drainase dan sampah menumpuk di sungai-sungai, menunjukkan kekurangpedulian aparat Dinas PU bertindak proaktif sepanjang waktu. Artinya, sebelum musim hujan turun, kondisi drainase dan sungai idealnya diawasi secara rutin sehingga tidak terjebak mampet di saat musim hujan tiba.

Semua orang awam tahu bahwa curah hujan yang di luar normal akan menyebabkan banjir jika sistem drainasenya tidak siap. Kita jadi heran jika Dinas Pekerjaan Umum DKI hanya memikirkan efisiensi anggaran dalam menghadapi ancaman, namun tidak memikirkan potensi dampak kerugian jika kemungkinan terburuk terjadi seperti yang terjadi saat ini.

Kita memang melihat kenyataannya di lapangan belum ada langkah signifikan yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baik di bawah Gubernur Fauzi Bowo (lama) maupun Jokowi (baru). Jadi, sangat wajar Jokowi tidak merasa happy bila dirinya disalahkan dalam masalah banjir yang terjadi hanya dalam dua bulan masa baktinya.

Karena itu, kita meminta para petinggi Pemprov DKI jangan menganggap enteng menghadapi ancaman banjir Jakarta pada waktu mendatang. Artinya, sistem drainase harus selalu dipantau dalam menghadapi curah hujan yang tinggi. Sebab, pembangunan sistem drainase yang menelan biaya mahal puluhan atau ratusan miliar rupiah, namun ternyata dibiarkan begitu saja sehingga muncul opportunity lost yang harus ditanggung oleh warga Jakarta. Kondisi ini pada akhirnya akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

BERITA TERKAIT

Menakar Dampak Pencemaran Udara Jakarta

Oleh: Ki Rohmad Hadiwijoyo, Budayawan dan Doktor Ilmu Lingkungan Undip Dampak pencemaran udara di kota–kota besar termasuk Jakarta sudah mengkhawatirkan.…

Benahi Dulu Manajemen TransJakarta!

Ambisi Gubernur DKI memperluas kebijakan ganjil-genap mulai 9 September 2019, hendaknya tidak melupakan terlebih dulu benahi manajemen bus TransJakarta. Sediakan…

Hasil Riset - Sistem Cukai Kompleks Membuat Produsen Rokok Hindari Pajak

NERACA Jakarta – Hasil riset dari dua peneliti Universitas Indonesia, Vid Adrison dan Bagus Wahyu Prasetyo menyimpulkan terlalu kompleksnya sistem…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Bermanfaatkah Aturan Ganjil Genap?

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan DKI kembali menyuarakan perluasan kebijakan ganjil genap dari semula 9 rute menjadi 25 rute.…

Konsensus Kejar Pajak

Pentingnya pajak sebagai penerimaan Negara, terungkap saat sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota G20 pada awal Juni 2019…

Mencari Figur Menteri

Menjelang pelantikan Presiden Jokowi periode kedua (2019-2024), sejumlah elite partai mulai gencar melakukan lobi-lobi politik, yang tentu bertujuan untuk memperoleh…