Terhambat Tahun Politik, IPO BUMN Sulit Direalisasikan

NERACA

Jakarta – Melesetnya pencatatan saham perdana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar modal tahun ini dari target pemerintah 5 BUMN yang terealisasi hanya satu perusahaan, menjadi tantangan berat bagi pemerintah tahun depan untuk meningkatkan IPO BUMN.

Kepala Analis dari Trust Securities, Reza Priyambada mengatakan, sejauh ini pelaku pasar menyambut positif atas pencatatan saham perusahaan BUMN. Namun sayangnya, sangat sulit bagi BUMN untuk merealisasikan hal tersebut, “Selama prosesnya ribet, apalagi untuk proses izin di tingkat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berkepanjangan maka jangan harap bakal ada lagi BUMN yang IPO,”ungkapnya kepada Neraca di Jakarta kemarin.

Menurut Reza, BUMN memiliki magnet yang cukup kuat untuk menyerap investor, terlebih untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan konstruksi. Kondisi pasar, lanjut Reza tidak berpengaruh terhadap pencatatan saham BUMN, karena hal tersebut lebih kepada faktor eksternal.

Karena itu, jika emiten tersebut direspon positif maka dapat mengimbangi kondisi pasar yang mungkin sedang tidak terlalu baik. Dia mencotohkan, pencatatan saham yang dilakukan oleh PT Waskita Karya di akhir tahun 2012 misalnya, dapat menjadi tolok ukur kinerja IPO BUMN, “Kemarin Waskita Karya melakukan IPO saat kondisi pasar kurang bagus, tapi di hari pertama IPO harga sahamnya bisa naik kan,” ujarnya.

Reza menilai, pencatatan saham BUMN berada di tangan DPR. Jika orang-orang yang duduk di DPR bisa lebih professional dengan mengenyampingkan ego politik maka prospek pencatatan saham BUMN bisa lebih baik di tahun depan. “Biasanya orang-orang DPR akan fokus ke 2014, sehingga ini bisa berpengaruh pada IPO BUMN tentunya,”jelasnya.

Dia menambahkan, persentase jumlah saham yang akan dilepas BUMN di publik tidak seharusnya dipermasalahkan. Karena pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dapat menentukan besaran persentase sahamnya tersebut. Biasanya, pelaku pasar menetapkan minimal 20-25% saham perusahaan untuk dilepas. Angka tersebut sudah dianggap cukup untuk mewakili kepemilikan publik bagi emiten di pasar modal. (lia)

BERITA TERKAIT

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

Investor Tidak Perlu Khawatirkan Situasi Politik

NERACA Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau investor dan dunia usaha di Indonesia tidak perlu mengkhawatirkan situasi politik saat…

Plus Minus Super Holding BUMN

Oleh: Djony Edward Calon presiden Jokowi pada debat kelima mengungkapkan rencananya untuk membentuk super hodling Badan Usaha Milik Negara (BUMN).…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Pasca Pemilu 2019 - Trafik Layanan Data Ikut Terkerek Naik

NERACA Jakarta – Momentum pemilihan umum (Pemilu) menjadi berkah tersendiri bagi emiten operator telekomunikasi. Pasalnya, trafik layanan data mengalami pertumbuhan…

Pemilu Berjalan Damai - Pelaku Pasar Modal Merespon Positif

NERACA Jakarta – Pasca pemilihan umum (Pemilu) 2019, data perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan kemarin menunjukkan respon positif,…

Performance Kinerja Melorot - Mandom Royal Bagi Dividen Rp 84,45 Miliar

NERACA Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Mandom Indonesia Tbk (TCID) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp…