Terhambat Tahun Politik, IPO BUMN Sulit Direalisasikan

NERACA

Jakarta – Melesetnya pencatatan saham perdana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pasar modal tahun ini dari target pemerintah 5 BUMN yang terealisasi hanya satu perusahaan, menjadi tantangan berat bagi pemerintah tahun depan untuk meningkatkan IPO BUMN.

Kepala Analis dari Trust Securities, Reza Priyambada mengatakan, sejauh ini pelaku pasar menyambut positif atas pencatatan saham perusahaan BUMN. Namun sayangnya, sangat sulit bagi BUMN untuk merealisasikan hal tersebut, “Selama prosesnya ribet, apalagi untuk proses izin di tingkat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berkepanjangan maka jangan harap bakal ada lagi BUMN yang IPO,”ungkapnya kepada Neraca di Jakarta kemarin.

Menurut Reza, BUMN memiliki magnet yang cukup kuat untuk menyerap investor, terlebih untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan konstruksi. Kondisi pasar, lanjut Reza tidak berpengaruh terhadap pencatatan saham BUMN, karena hal tersebut lebih kepada faktor eksternal.

Karena itu, jika emiten tersebut direspon positif maka dapat mengimbangi kondisi pasar yang mungkin sedang tidak terlalu baik. Dia mencotohkan, pencatatan saham yang dilakukan oleh PT Waskita Karya di akhir tahun 2012 misalnya, dapat menjadi tolok ukur kinerja IPO BUMN, “Kemarin Waskita Karya melakukan IPO saat kondisi pasar kurang bagus, tapi di hari pertama IPO harga sahamnya bisa naik kan,” ujarnya.

Reza menilai, pencatatan saham BUMN berada di tangan DPR. Jika orang-orang yang duduk di DPR bisa lebih professional dengan mengenyampingkan ego politik maka prospek pencatatan saham BUMN bisa lebih baik di tahun depan. “Biasanya orang-orang DPR akan fokus ke 2014, sehingga ini bisa berpengaruh pada IPO BUMN tentunya,”jelasnya.

Dia menambahkan, persentase jumlah saham yang akan dilepas BUMN di publik tidak seharusnya dipermasalahkan. Karena pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dapat menentukan besaran persentase sahamnya tersebut. Biasanya, pelaku pasar menetapkan minimal 20-25% saham perusahaan untuk dilepas. Angka tersebut sudah dianggap cukup untuk mewakili kepemilikan publik bagi emiten di pasar modal. (lia)

BERITA TERKAIT

Kominfo Targetkan Kebijakan 5G Rampung Tahun Ini

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan akan merampungkan kebijakan 5G tahun ini. “Tahun ini harus sudah keluar kebijakannya karena kita…

Mewaspadai Politisasi Agama di Tahun Politik

Oleh : Ricky Renaldi, Pengamat Sosial Politik Gerakan politik berpotensi muncul apabila terdapat gerakan massa, tidak hanya dalam gerakan jalan…

Tiga Anak Usaha BUMN Bakal IPO di 2019

Menyadari masih sedikitnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang go public atau tercatat di pasar modal, mendorong Kementerian Badan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Volume Transaksi Sepekan Tumbuh 1,47%

NERACA Jakarta – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan kemarin ditutup dengan peningkatan sebesar…

Luncurkan Transaksi GOFX - BKDI Incar Transaksi US$ 200 Juta Perhari

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan transaksi industri bursa berjangka, Indonesia Commodity & Derevatives Exchange (ICDX) atau PT Bursa Komiditi Derivatif…

BEI Optimis Target 100 Emiten Baru Tercapai

NERACA Jakarta – Penuhi tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menargetkan jumlah perusahaan yang melaksanakan penawaran umum saham perdana atau…