Oleh: Cundoko Aprilianto

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Rasio utang swasta kini sudah mencapai 30%. Per November 2012, utang swasta mencapai US$123,27 miliar, lebih tinggi dari utang pemerintah US$120,64 miliar. Utang luar negeri sektor swasta mencapai hampir sebesar 35% sedangkan BUMN hanya 16%.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengakui, akibat kebiasaan itu, utang luar negeri swasta meningkat pesat. Umumnya, swasta langsung mengeluarkan obligasi di luar negeri. Namun, dikatakannya, sebagian besar utang itu berjangka 3-5 tahun sehingga beban utang tidak menumpuk pada saat yang bersamaan. Meski demikian, kondisi itu tak urung membuat Menkeu Agus Martowardojo khawatir jika pihak swasta tidak hati-hati dalam mengelola keuangan. Ini karena adanya pinjaman valuta asing jangka pendek yang justru digunakan untuk investasi yang hasilnya dalam bentuk rupiah.

Rasio utang swasta seharusnya di bawah 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia demi menjaga moneter mengingat saat ini ekspor sedang lesu. Swasta memang membutuhkan banyak utang  untuk membiaya bisnis mereka. Namun, mengapa mereka lebih memilih mencari utang ke luar negeri?

Ternyata, mahalnya biaya pinjaman di bank-bank dalam negeri adalah  salah satu pemicu menumpuknya utang luar negeri swasta. Di sisi lain, biaya berutang ke luar negeri lebih murah. Dengan suku bunga kurang dari 1%, perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses keluar negeri tentu akan memilih untuk berutang ke sana. Bandingkan dengan suku bunga kredit valas di perbankan dalam negeri yang masih sangat tinggi di posisi sekitar 5,75%.

Idealnya, utang luar negeri bisa diimbangi dengan ekspor produk sehingga beban utang bisa dikendalikan dengan besarnya devisa. Nyatanya, utang luar negeri terus meningkat, namun ekspor masih rendah. Kondisi luar negeri yang masih terpuruk memang menjadi biang keladi tumbangnya ekspor nasional.

Meski BI menyatakan bahwa sebagian besar utang swasta berjangka 3-5 tahun, namun dalam mengambil utang, mereka tentunya tidak bersamaan. Belum lagi, tentu saja ada juga yang mengambil utang jangka pendek. Menurut hitung-hitungan Kepala Riset Makroekonomi Universitas Gadjah Mada Sri Adiningsih, dana jangka pendek, portofolio investasi, dan dana swasta jangka pendek di Indonesia yang jatuh tempo pada 2013 mencapai US$ 30 miliar atau setara dengan Rp 290 triliun. Ini belum termasuk utang pemerintah. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketidakstabilan ekonomi jangka panjang.

Suku bunga kredit valas perbankan nasional sebesar 5,2%, yang membuat berutang di dalam negeri menjadi tidak menarik, adalah akibat inefisiensi. Tingginya rasio antara biaya operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO) membuat perbankan dalam negeri tidak efektif. Ini di antaranya diakibatkan oleh tingginya marjin bunga bersih (NIM) dan besarnya gaji pegawai. Sudah saatnya pemerintah mengambil tindakan efektif yang membuahkan win-win solution.