BPJS Siapkan Rp 60 M untuk Social Marketing

NERACA

Jakarta – PT Askes yang pada 2014 akan berubah menjadi Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan akan menggenjot social marketing pada 2013. “Anggarannya Rp 60-70 miliar,” kata Direktur Utama PT Askes I Gede Subawa.

Anggaran tersebut nantinya akan diambil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPJS dan bagaimana menjalankannya. Sosialisasi akan dilakukan lewat media massa seperti media cetak dan elektronik. “Kita juga akan memanfaatkan media-media tradisional seperti wayang dengan grup dalang yang cukup dikenal,” jelas Gede.

Sosialisasi juga akan dilakukan di sektor korporasi. “Anggarannya sekitar Rp 25-35 miliar,” ujar Gede.

Sebagai pengguna jasa BPJS, badan-badan berplat merah perlu mengetahui BPJS lebih dalam lagi. Untuk itulah anggaran tersebut dialokasikan.

Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan kewajiban PT Askes berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang termaktub dalam pasal 58.

Gede mengaku sudah mulai melakukan sosialisasi ke banyak BUMN. Satu kali sosialisasi di Jakarta melibatkan 50 BUMN. Sosialisasi juga sudah dilakukan di Bandung dengan melibatkan 60 BUMN dan lebih dari 20 serikat pekerja. “Alhamdulillah semua mendukung,” ujar Gede.

Sepanjang 2013, sosialisasi akan semakin gencar dilakukan sampai BPJS terealisasi pada 1 Januari 2014. Untuk awal pergerakan, BPJS kemungkinan mendapat amunisi anggaran awal dari pemerintah. “Modal awal BPJS katanya ada, apakah Rp 500 miliar atau Rp 2 triliun, kami masih menunggu,” kata Gede. Namun demikian, lanjut Gede, terdapat cadangan biaya untuk BPJS sebesar Rp 8,5 triliun, sehingga tidak perlu terburu-buru minta ke APBN.

Masalah Premi

Hal yang masih menjadi polemik dari BPJS dan banyak ditanyakan oleh BUMN dan serikat pekerja adalah tentang premi yang akan diberlakukan. Yang jelas, premi ditanggung oleh pekerja dan pemberi kerja, kata Gede. Kurang sesuai jika beban tersebut hanya ditanggung pemberi kerja saja atau pekerja saja.

Sebagai kompensasinya, setelah membayar premi, masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan dasar. Namun kesehatan dasar yang dimaksud mencakup seluruh penyakit, termasuk kanker, jantung, liver, dan AIDS. “Baru gejala AIDS pun sudah ditanggung BPJS,” kata Gede.

Hanya saja, kata Gede, jaminan kesehatan menyeluruh seperti itu bisa direalisasikan jika peserta mengikuti prosedur. “Misalkan seharusnya masuk ke kelas tiga, jangan minta kelas dua,” kata dia.

Daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan memiliki pola pelayanan khusus. “Gagasan kami, lebih baik kita menggunakan flying doctor yang sudah dimiliki oleh Kementerian Kesehatan atau lewat telemedicine, yaitu konsultasi kesehatan via telepon,” jelas Gede.

BERITA TERKAIT

KAMPANYE HITAM KELAPA SAWIT - Indonesia Siapkan 5 Sikap Tegas Hadapi UE

Jakarta-Pemerintah Indonesia akan menempuh segala cara untuk menentang rencana kebijakan Uni Eropa tersebut, bahkan akan membawanya ke forum WTO, jika…

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol NERACA Jakarta - KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…