Perdagangan Komoditas Pertanian Diperkirakan Surplus

NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian memperkirakan neraca perdagangan komoditas pertanian sepanjang 2012 bisa surplus US$ 16,96 miliar. Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan nilai ekspor komoditas pertanian selama Januari-September 2012 sudah mencapai US$ 27,22 miliar sedang impornya US$ 10,52 miliar. "Komoditas perkebunan seperti sawit, karet, teh, kopi, dan kakao masih merupakan komoditas andalan ekspor," katanya di Jakarta, Rabu (26/12).

Negara tujuan utama ekspor produk pertanian, katanya, masih China, Amerika Serikat, Eropa dan India. Ia menjelaskan, subsektor perkebunan memberikan sumbangan besar terhadap surplus neraca perdagangan pertanian dengan nilai ekspor US$ 26,33 miliar dan impor US$ 2,3 miliar selama Januari-September 2012.

Sementara neraca perdagangan komoditas pangan diperkirakan defisit US$ 4,4 miliar dan hortikultura defisit US$ 1,1 miliar selama kurun itu.Neraca perdagangan untuk subsektor peternakan juga defisit, nilai defisitnya ditaksir hingga US$ 1,6 miliar.

Namun beberapa waktu lalu Kementan membantah pernyataan Bappenas yang menyatakan neraca perdagangan Indonesia khusus komoditas pertanian mengalami defisit sejak 2006. Sebab fakta menunjukkan bahwa neraca perdagangan khusus komoditas pertanian selalu surplus.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP) Kementan Yasid Taufik mengungkapkan neraca selalu surplus. “Tidak pernah defisit. Dari komoditas perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura itu secara agregat selalu surplus. Contoh, pada 2008 itu kita surplus dari sisi volume 9,2 juta ton secara agregat. Kemudian, kaitannya dengan nilai juga ekspor kita pada 2008 itu US$29,3 miliar," ungkapnya.

Menurutnya, data itu bisa dilihat dari Badan Pusat Statistik. Sumber BPS itu bisa dipercaya karena berasal dari Bea Cukai dan Bank Indonesia."Kami tidak pernah menggunakan data dari lembaga penelitian lain," tegasnya.

Mengenai perbedaan data Kementan dengan Bappenas, Yasid menolak berkomentar. "Saya tidak tahu Bappenas menggunakan data dari mana. Anda bisa tanya ke Bappenas. Tapi, saya rasa, semua institusi pemerintah itu menggunakan data dari BPS," cetusnya.

Mengenai impor beras yang masih dilakukan pemerintah hingga saat ini menurutnya itu hanya untuk jaga-jaga. "Ada aturan yang menyebutkan bahwa cadangan beras untuk stok Bulog minimal 1,5 juta ton per tahun. Kalau kurang dari 1,5 juta ton ya harus impor. Tapi sebetulnya produksi kita mencukupi," ujarnya.

Pendapat berbeda di ungkapkan oleh pengamat pertanian Khudori. Dia memaparkan meski neraca perdagangan komoditas pertanian masih surplus Khudori mencatat, hal tersebut hanya berlaku pada subsektor perkebunan.Adapun yang lainnya seperti subsektor hortikultura, pangan, dan peternakan masih defisit. "Kenapa defisit, karena pemerintah hanya fokus pada satu komoditas saja. Dari sekian banyak cuma beras yang banyak perhatian," ujar Khudori.

Ironisnya, meski beras sudah mendapat perhatian lebih, faktanya pemerintah masih menngimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kalau beras saja seperti itu bagaimana komoditas yang lain," katanya.

Di sisi lain, menurut Khudori, anggaran yang dipunya Kementan masih minim untuk sektor pertanian, hanya sekitar Rp17 triliun. Kondisi ini tidak setimpal untuk mengakomodir sekitar 40-43% penduduk Indonesia yang berhubungan dengan sektor pertanian. "Jangan membandingkan dengan Amerika atau China, dengan Malaysia saja kita kalah. Padahal jika dibandingkan PDB kita sangat kecil hanya 0,0 sekian persen tapi Malaysia sekitar 2% untuk sektor pertanian," jelasnya.

Permasalahan lain, kebijakan pusat belum sejalan dengan kebijakan daerah.Terutama pada daerah-daerah yang pemimpinnya tidak mempunyai kepedulian terhadap sektor pertanian."Lihat saja para elite politik saat kampanye. Apakah sektor pertanian dikampanyekan? Tidak," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…

Atasi Covid-19 Kerjasama Global Dilakukan

NERACA Jakarta – Sudah waktunya melakukan kerja sama global untuk mengatasii Covid-19. Hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili…

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Hadapi Covid-19, Kemendag Realokasi Anggaran

NERACA Jakarta – Menindak lanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1…

Lawan Covid-19, Ketersediaan Bapok dan Alat Kesehatan Harus Aman

Jakarta – Di tengah-tengah melawan virus covid-19, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok (bapok) dan alat kesehatan. NERACA     Pemerintah melalui…

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…