Perdagangan Komoditas Pertanian Diperkirakan Surplus

NERACA

Jakarta - Kementerian Pertanian memperkirakan neraca perdagangan komoditas pertanian sepanjang 2012 bisa surplus US$ 16,96 miliar. Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan nilai ekspor komoditas pertanian selama Januari-September 2012 sudah mencapai US$ 27,22 miliar sedang impornya US$ 10,52 miliar. "Komoditas perkebunan seperti sawit, karet, teh, kopi, dan kakao masih merupakan komoditas andalan ekspor," katanya di Jakarta, Rabu (26/12).

Negara tujuan utama ekspor produk pertanian, katanya, masih China, Amerika Serikat, Eropa dan India. Ia menjelaskan, subsektor perkebunan memberikan sumbangan besar terhadap surplus neraca perdagangan pertanian dengan nilai ekspor US$ 26,33 miliar dan impor US$ 2,3 miliar selama Januari-September 2012.

Sementara neraca perdagangan komoditas pangan diperkirakan defisit US$ 4,4 miliar dan hortikultura defisit US$ 1,1 miliar selama kurun itu.Neraca perdagangan untuk subsektor peternakan juga defisit, nilai defisitnya ditaksir hingga US$ 1,6 miliar.

Namun beberapa waktu lalu Kementan membantah pernyataan Bappenas yang menyatakan neraca perdagangan Indonesia khusus komoditas pertanian mengalami defisit sejak 2006. Sebab fakta menunjukkan bahwa neraca perdagangan khusus komoditas pertanian selalu surplus.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Ditjen P2HP) Kementan Yasid Taufik mengungkapkan neraca selalu surplus. “Tidak pernah defisit. Dari komoditas perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura itu secara agregat selalu surplus. Contoh, pada 2008 itu kita surplus dari sisi volume 9,2 juta ton secara agregat. Kemudian, kaitannya dengan nilai juga ekspor kita pada 2008 itu US$29,3 miliar," ungkapnya.

Menurutnya, data itu bisa dilihat dari Badan Pusat Statistik. Sumber BPS itu bisa dipercaya karena berasal dari Bea Cukai dan Bank Indonesia."Kami tidak pernah menggunakan data dari lembaga penelitian lain," tegasnya.

Mengenai perbedaan data Kementan dengan Bappenas, Yasid menolak berkomentar. "Saya tidak tahu Bappenas menggunakan data dari mana. Anda bisa tanya ke Bappenas. Tapi, saya rasa, semua institusi pemerintah itu menggunakan data dari BPS," cetusnya.

Mengenai impor beras yang masih dilakukan pemerintah hingga saat ini menurutnya itu hanya untuk jaga-jaga. "Ada aturan yang menyebutkan bahwa cadangan beras untuk stok Bulog minimal 1,5 juta ton per tahun. Kalau kurang dari 1,5 juta ton ya harus impor. Tapi sebetulnya produksi kita mencukupi," ujarnya.

Pendapat berbeda di ungkapkan oleh pengamat pertanian Khudori. Dia memaparkan meski neraca perdagangan komoditas pertanian masih surplus Khudori mencatat, hal tersebut hanya berlaku pada subsektor perkebunan.Adapun yang lainnya seperti subsektor hortikultura, pangan, dan peternakan masih defisit. "Kenapa defisit, karena pemerintah hanya fokus pada satu komoditas saja. Dari sekian banyak cuma beras yang banyak perhatian," ujar Khudori.

Ironisnya, meski beras sudah mendapat perhatian lebih, faktanya pemerintah masih menngimpor beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Kalau beras saja seperti itu bagaimana komoditas yang lain," katanya.

Di sisi lain, menurut Khudori, anggaran yang dipunya Kementan masih minim untuk sektor pertanian, hanya sekitar Rp17 triliun. Kondisi ini tidak setimpal untuk mengakomodir sekitar 40-43% penduduk Indonesia yang berhubungan dengan sektor pertanian. "Jangan membandingkan dengan Amerika atau China, dengan Malaysia saja kita kalah. Padahal jika dibandingkan PDB kita sangat kecil hanya 0,0 sekian persen tapi Malaysia sekitar 2% untuk sektor pertanian," jelasnya.

Permasalahan lain, kebijakan pusat belum sejalan dengan kebijakan daerah.Terutama pada daerah-daerah yang pemimpinnya tidak mempunyai kepedulian terhadap sektor pertanian."Lihat saja para elite politik saat kampanye. Apakah sektor pertanian dikampanyekan? Tidak," tuturnya.

BERITA TERKAIT

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Perlu Tingkatkan Sinergi Perlindungan Konsumen

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengajak pemerintah daerah (pemda) meningkatkan sinergi dalam menyusun strategi penyelenggaraan program perlindungan…

Niaga Internasional - BPDP-KS Pastikan Tak Ada Pungutan Ekspor Sawit Hingga Akhir 2019

NERACA Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) sepakat tidak melakukan pungutan ekspor sawit sampai akhir 2019, guna…

Serap 200 Ribu Naker, Ekspor Industri Batik Tembus USD18 Juta

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto mengatakan industri batik merupakan salah satu sektor yang cukup banyak membuka lapangan pekerjaan.…