Kementan Ngotot Moratorium Alih Fungsi Lahan Pertanian

NERACA

Jakarta - Banyaknya sawah yang beralih jadi perumahan, jalan dan industri, membuat Kementerian Pertanian (Kementan) ngotot moratorium lahan pertanian harus disepakati forum Rapat Koordinasi Kemenko Perekonomian.

Menteri Pertanian Suswono mengaku rencana pihaknya melarang pengalihan fungsi sawah terhalang oleh kepemilikan lahan yang terfragmentasi. "Dari bapak, turun ke anaknya, dibagi tidak jadi sawah lagi, akhirnya dijual, jadi susah (diimplementasikan)," ujarnya di Jakarta, Rabu (26/12).

Selain itu, Kementan mengeluhkan mudahnya pemerintah daerah mengeluarkan izin pengalihan lahan persawahan menjadi perumahan atau industri. Padahal membuka sawah baru butuh biaya besar. "Biayanya besar lho, mulai dari bikin bendungan sampai membuat irigasi," cetusnya.

Dari catatan Kementan laju kehilangan sawah di Indonesia mencapai 110.000 hektar per tahun. Di sisi lain, kemampuan mencetak lahan baru setiap tahun hanya 45.000 hektar.Jika hal ini terus terjadi, pada 2015 mendatang akan terjadi defisit kebutuhan luas lahan panen seluas 730.000 hektar. Karena itu Kementan berusaha melakukan moratorium sawah selama tiga tahun. Targetnya, bila sukses 8,06 juta hektar sawah tidak beralih fungsi menjadi perumahan atau jalan tol.

Rencana itu akan dituangkan dalam bentuk Instruksi Presiden. Sejauh ini, pembahasan masih diupayakan Suswono dengan Kementerian bidang perekonomian lainnya. "Harapan saya awal 2013 sudah ada inpres itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Direktur Perluasan dan Pengolahan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tunggul Imam Panujdju mengungkapkan kalau cetak sawah baru pada 2012 mencapai 100 ribu hektar (ha) dan sudah terealisasi 92% atau 92 ribu ha. Sementara program cetak sawah baru tahun depan hanya 65 ribu hektar, dengan anggaran sekitar Rp650 miliar. “Penurunan target cetak sawah baru tahun depan itu disebabkan keterbatasan anggaran,” ujar Imam.

Menurut dia, biaya cetak sawah baru Rp10 juta per hektar. Pencetakan sawah baru akan menggunakan lahan milik negara dan petani. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi konversi lahan pertanian. Badan Pusat Statistik mencatat alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lainnya selama 2002-2010 rerata 56.000-60.000 ha per tahun. Namun, beberapa pihak menyebutkan konversi lahan pertanian mencapai 100.000 ha per tahun.

Kementerian Pertanian, lanjut Tunggul, selain mencetak sawah baru, untuk meningkatkan produksi padi, pemerintah juga membuat program system rice intensification (SRI) atau sistem intensifikasi penanaman padi pada tahun depan seluas 150 ribu ha, sedangkan optimalisasi lahan sawah seluas 250 ribu ha. "Untuk cetak sawah baru itu dari lahan milik negara dan lahan petani, sedangkan program SRI dan optimalisasi lahan seluruhnya lahan milik petani," ujarnya.

Pembukaan Lahan

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah berjanji mendukung program ketahanan pangan dengan mendorong pembukaan lahan sawah baru. Tahun ini, Dahlan mengaku hanya sanggup mencetak 3.000 hektar lahan sawah baru dari target 20.000 hektar.

Pencetakan lahan tahap pertama ini akan dilakukan di Kalimantan Barat tepatnya di Ketapang. Groundbreaking akan dilakukan pekan depan. Dalam pengembangan sawah ini, Dahlan akan meminta Batan Teknologi untuk membuat iradiasi benih atau lahan agar padi yang dihasilkan bisa berkualitas."Yang saya kaget sawah itu untuk pertama tanam hasilnya cuma 3 ton per hektar. Saya ingin tahu nanti apa bisa ditingkatkan," ungkap Dahlan.

Dahlan mengakui bahwa mencetak lahan sawah baru sangat sulit. Bahkan lebih sulit dari membuat real estate atau perumahan. Oleh karena itu Dahlan sedikit pesimis dengan target pencetakan 20.000 hektar sawah baru tahun ini."Bikin sawah garapnya harus hati hati, ini betul betul praktik yang historical. Ga bisa disamakan dengan buat real estate," tambahnya.

Selain Batan Tekno, BUMN lain yang diinstruksikan membantu program ini adalah Pupuk Indonesia untuk menyuburkan tanah. "Pupuk Indonesia juga apa nanti ini bisa menghasilkan lebih 3 ton per hektar. Kita akan belajar dari tahap pertama ini nanti dilanjutkan tahap dua," imbuhnya.

BERITA TERKAIT

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat - Di Forum Asia Pacific Forestry Week, Korsel

Menteri LHK Paparkan Kebijakan Moratorium dan Alokasi Hutan untuk Rakyat Di Forum Asia Pacific Forestry Week, Korsel NERACA Incheon, Korea…

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian - Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan

Dandim 0607 : Kita Terus Kawal Sektor Pertanian Kodim 0607 Kota Sukabumi Lakukan Pendampingan Empat Wilayah Rawan Pangan NERACA Sukabumi…

Peduli Korban Banjir di Sultra - Kementerian Pertanian Salurkan Bantuan Rp 15 Miliar

Musibah banjir yang terjadi di provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi derita bagi bangsa Indonesia, maka berangkat dari upaya meringankan beban…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Imbas Perang Dagang, Indonesia Punya Peluang

NERACA Jakarta – Indonesia dinilai memiliki peluang di tengah bergulirnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Sebab, Indonesia masih…

Dunia Usaha - Industri Daur Ulang Jadikan Limbah Plastik Punya Nilai Tambah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan nilai tambah terhadap limbah plastik dan kertas melalui peran industri daur…

Komisi VI DPR Terima Usul Anggaran Tambahan Kemenperin

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Komisi VI DPR RI mengenai tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun untuk membiayai…