Bupati Sayangkan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK - Kabupaten Sukabumi

Sukabumi - Pengajuan penangguhan UMK oleh sejumlah perusahaan mendapat sorotan dari Bupati Sukabumi H Sukmawijaya. Bupati mengisyaratkan agar perusahaan tidak melakukan penekanan terhadap buruh soal Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan sebesar Rp1.202.000. Adapun ajuan penangguhan UMK, harus sesuai aturan yang berlaku dan memiliki dasar yang kuat.

“Pengajuan penangguhan merupakan hak perusahaan karena sudah diatur dalam Kepmen no 231 tahun 2003, yang tertuang dalam pasal 4. Tetapi harus sesuai dengan aturan dan memilki dasar yang kuat dan sesuai dengan undnag-undang tenaga kerja. Perusahaan tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap buruh, agar menuruti penangguhan,” jelas Bupati, kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Buruh, kata Sukmawijaya, harus mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan tempat dia bekerja. “Dan UMK ini merupakan hasil kesepakatan yang kemudian kita usulkan ke provinsi. Saya berharap, pihak yang terkait dengan ketenagakerjaan memantau, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans),” tegas Bupati.

Bupati juga berharap, kalangan buruh jangan takut terintimidasi, agar nantinya soal penangguhan UMK ini menjadi persoalan pelik dikemudian hari. “Saya hanya ingin menyampaikan, buruh adalah gardu terdepan perusahaan, dan saya kira buruh sudah selayaknya mendapatkan upah yang layak agar mereka sejahtera,” terang Bupati.

Sementara itu, Koordinator Bidang Advokasi Koalisi Buruh Sukabumi, Dadeng Nazarudin, mengatakan, akan melakukan pemantauan dan pengkajian soal adanya kesepakatan antara perusahaan dan buruh sehingga munculnya pengajuan penagguhan UMK. “Kita akan adakan pemantauan dan investigasi,” terang dia singkat melalui telefon selulernya.

BERITA TERKAIT

Jaga Kesehatan Perusahaan - Garuda Pangkas Jumlah Direksi dan Komisaris

NERACA Jakarta – Komitmen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) untuk menjaga kesehatan perusahaan terus dilakukan dengan menekan efisiensi dan…

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Luncurkan Program Wargi Hukum - Masyarakat Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Gratis

Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi Luncurkan Program Wargi Hukum Masyarakat Bisa Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Gratis NERACA Sukabumi - Pemerintah…

Bupati Serang: Pendamping Kunci Sukses PKH

Bupati Serang: Pendamping Kunci Sukses PKH  NERACA Serang - Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menyatakan para pendamping program keluarga harapan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Gencar Tolak Listrik Bersih, Walhi Harus Jelaskan Sumber Dana

Gencar Tolak Listrik Bersih, Walhi Harus Jelaskan Sumber Dana NERACA Jakarta – Walhi menuntut transparansi pelaksanaan pembangunan proyek PLTA Batang…

Jamkrindo Raih Penghargaan BUMN Marketeers Awards 2019

Jamkrindo Raih Penghargaan BUMN Marketeers Awards 2019 NERACA Jakarta - Perum Jamkrindo berhasil menerima apresiasi atas kinerja baik dalam melakukan…

Wakil Walikota: Perkembangan Koperasi di Kota Sukabumi Masih Stagnan - Sebanyak 96 Koperasi Akan Dibubarkan Oleh Kemenkop

Wakil Walikota: Perkembangan Koperasi di Kota Sukabumi Masih Stagnan Sebanyak 96 Koperasi Akan Dibubarkan Oleh Kemenkop NERACA Sukabumi - Wakil…