Budidaya Rumput Laut di Bali Terganjal Tata Ruang

NERACA

Jakarta - Petani pembudidaya rumput laut di Bali meminta pemerintah untuk mengatur penataan kawasan antara kegiatan pariwisata dan aktivitas budidaya rumput laut terutama di daerah Pantai Geger, Nusa Dua.

Menurut penuturan Ketua Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, rumput laut pertama kali dibudidayakan di Bali sekitar 30 tahun lalu di Pantai Terora, Nusa Dua. Namun seiring dengan perkembangan pariwisata, wilayah tersebut tidak lagi kondusif bagi aktivitas budidaya rumput laut sehingga dipindahkan ke Pantai Geger.

“Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan wisata di Pantai Geger pun semakin gencar mulai dari pembangunan hotel-hotel dan fasilitas wisata lainnya. Hal ini mengancam kelestarian usaha rumput laut di daerah tersebut. Dari 100 kepala keluarga (KK) yang mengembangkan budidaya rumput laut, kini hanya tersisa 30 kepala keluarga saja,” ungkap Safari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/12).

Dikatakan Safari, para petani rumput laut dilarang oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitasnya seperti menjemur rumput laut di pinggir pantai dan membongkar tempat penyimpanan rumput laut kering dengan kompensasi Rp 2 juta per KK. “Mereka juga dijanjikan akan dipekerjakan sebagai karyawan hotel. Namun keanyataannya tidak semua dapat bekerja di sektor itu karena kendala usia, pendidikan dan keahlian,” kata Safari.

Sekarang ini, tambah Safari, 30 KK pembudidaya rumput laut harus mencari lahan penjemuran yang jauh. Akibatnya, produksi rumput laut menjadi jauh berkurang. Pihaknya menyayangkan adanya hambatan tersebut karena sebelumnya rumput laut sangat membantu ekonomi masyarakat pesisir.

“Kami harapkan ada tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah agar ada pembedaan antara wilayah pariwisata dan wilayah budidaya rumput laut. Perlu dipertimbangkan kembali karena aktivitas budidaya rumput laut sebenarnya bisa menjadi bagian dari pariwisata di Bali, bahkan bisa menangkal abrasi dan membersihkan air di pantai,” kata Safari.

Penyerapan Pasar

ARLI meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan jaminan kepada para petani rumput laut untuk tetap melakukan budidaya rumput laut. “Kami harapkan tak ada lagi penggusuran, alih-alih ada jaminan pasar yang bisa menyerap rumput laut mereka,” jelasnya.

Safari mengatakan, pihaknya akan melakukaan penandatangan nota kesepahaman dengan Kelompok Tani Rumput Laut Bali untuk bekerjasama melakukan pertukaran data dan informasi mengenai kualitas dan harga rumput laut baik di pasar dalam negeri maupun internasional.

Selain membantu petani pembudidaya mengembangkan rumput laut yang berorientasi ekspor, Safari mengaku, saat ini ARLI tengah gencar mendorong adanya jaminan pasar bagi pembudidaya rumput laut. “Kita terus lakukan konsultasi dengan mereka terkait hal ini, namun kita juga mengharapkan adanya dukungan pemerintah dengan penataan perizinan, tata ruang dan peraturan daerah agar permasalahan yang terjadi di Bali ini tidak terjadi lagi,” ungkapnya.

Kondisi tersebut sungguh ironis, mengingat bahwa Indonesia untuk pertamakalinya ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan 21st International Seaweed Symposium 2013 (simposium internasional rumput laut ke 21) di Bali yang akan dihadiri peserta dari sekitar 60 negara yang akan membicarakan perkembangan rumbut laut baik terkait penelitian terbaru maupun kondisi industri dan bisnis rumput laut dunia.

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel-Pelindo Kerja Sama Bangun Pelabuhan Laut

Pemprov Sumsel-Pelindo Kerja Sama Bangun Pelabuhan Laut NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bekerja sama dengan PT…

Tingkatkan Kualitas Budidaya Ikan Lele - Indah Kiat Berikan Bantuan 24 Ribu Bibit Lele Sangkuriang

Ciptakan produktivitas budidaya ikan lele yang berkualitas guna menunjang peningkatan kesejahteraan warga, unit industri Asia Pulp & Paper (APP) Sinar…

Upaya Mendukung Penguatan Desa Adat di Bali

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan 1.000 persen mendukung dan siap membahas lebih lanjut inisiatif untuk memberikan alokasi anggaran bagi…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Pemerintah Didesak Berikan Kemudahan Bagi Pengusaha Muda

NERACA Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mendesak pemerintah untuk memberi kemudahan bagi pengusaha muda…

KKP Gelar Tujuh Langkah Pencegahan Penyakit AHPND Udang

NERACA Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan tujuh langkah upaya pencegahan penyakit "acute hepatopancreatic necrosis disease" (AHPND) yang…

Program Santripreneur - Pemerintah Dorong Lulusan Pesantren Bisa Jadi Wirausaha Andal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya menumbuhkan wirausaha di Tanah Air, salah satunya melalui program ‘Santripreneur’. Program ini untuk…