Pemerintah Siap Turunkan Biaya Logistik

NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah siap menurunkan biaya logistik nasional yang membuat produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif. Biaya logistik yang dapat memengaruhi harga dan dibebankan ke konsumen, salah satu penyebabnya adalah akibat kurang memadainya infrastruktur di dalam negeri.

Hatta mengatakan, terdapat 6 faktor yang akan menentukan turunnya biaya logistik nasional yang saat ini mencapai 14,08%.

"Tadi kita sudah mengkoordinasi evaluasi kemajuan dari upaya kita untuk menurunkan ongkos logistik yang masuk dalam sistem logistik nasional kita. Ada enam faktor penentu turunnya biaya logistik tersebut. Tadi kita identifikasi satu-satu dan melihat seberapa jauh programnya," katanya usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (26/12).

Hatta mengatakan faktor pertama terkait dengan masalah komoditas utama. Pemerintah akan mempercepat pembangunan pusat-pusat distribusi regional. "Pusat-pusat distribusi regional akan dipercepat pembangunannya, termasuk trading house dari BUMN kita itu harus bekerja. Contoh yang simpel misalnya pembangunan depo-depo BBM (Bahan Bakar Minyak) di kawasan timur, supaya angkutannya tidak harus selalu dari Jakarta, termasuk juga beras dan komoditi tertentu lainnya," ujarnya.

Faktor kedua, lanjutnya, adalah infrastruktur. Pembangunan sarana dan prasarana seperti pelabuhan dan kapal akan dipercepat dan fasilitasnya akan dimodernisasi. Sedangkan faktor ketiga yakni terkait penyedia jasa logistik. "Penyedia jasa logistik ini bisa terkait apa itu revitalisasi BUMN niaga, apa pengembangan short sea shipping line, dan lainnya," kata Hatta.

Untuk faktor keempat yakni terkait sumber daya manusia (SDM). Pemerintah akan melakukan kegiatan sertifikasi yang dibantu oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan juga kegiatan pelatihan. Faktor penentu kelima adalah ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi). "Dengan ICT, orang tidak perlu ke mana-mana lagi. Cukup dengan national single windows, di mana pun juga orang bisa mengekspor," ujar Hatta.

Faktor penentu terakhir yakni terkait regulasi dan kelembagaan.

Hilangkan Pungli

Namun, Hatta mengaku tidak bisa menghilangkan pungutan liar (pungli) dalam pengangkutan logistik Indonesia. Bahkan untuk 2013 nanti, dirinya juga tidak yakin bisa menghilangkan pungli. Walaupun demikian, dia berjanji akan terus mengurangi praktik liar itu karena menjadi penyebab mahalnya biaya sistem logistik Indonesia. "Kalau saya mengatakan itu (pungli) langsung hilang itu sih terlalu optimis. Ya nggak mungkinlah," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Suswono mengakui, problema infrastruktur memang menjadi kendala dalam sistem logistik di Indonesia sehingga menyebabkan mahalnya biaya sistem logistik. Menurut dia, angkutan logistik yang tidak memadai menjadi penyebab tidak bisanya Indonesia bersaing dengan negara lain. "Kepentingan pertanian itu penting mengenai mengangkut barang pangan kita. Kita jadi tidak kompetitif dengan negara lain karena sistem logistik yang mahal," katanya.

Mahalnya angkutan logistik juga membuat harga pangan Indonesia menjadi lebih mahal dari pangan Australia. Pasalnya, pengangkutan dari Australia mempunyai kapal yang memadai sehingga biaya logistiknya bisa terus ditekan. "Misalnya dari NTT, itu banyak produk pertanian yang murah, tapi jadi 4 sampai 5 kali lipat di Jakarta karena transportasi. Dari NTT saja angkut ternak lebih mahal dibandingkan dari Darwin (Australia)," pungkasnya.

BERITA TERKAIT

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…

Pemerintah Perbaiki Regulasi untuk Tekan Kecelakaan Kerja

NERACA Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan memperbaiki regulasi untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam rangka untuk menekan angka…

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Tekankan Peningkatan Kesejahteraan Pasca Inhil Jadi Kluster Kelapa di Indonesia

  NERACA   Indragiri Hilir - Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan turunan kelapa yang ada di Kabupaten Inhil, Bupati HM…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…