Realisasi Belanja Negara Capai 89,5% - Lebih Tinggi dari Tahun Lalu

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara per 21 Desember 2012 mencapai Rp1385,9 triliun atau 89,5% dari pagu 1548,3 triliun. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Agus Suprijanto memaparkan, realisasi belanja 2012 lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang mencapai 88,2% pada tanggal yang sama.

Adapun dengan rincian realisasi belanja pegawai mencapai Rp195,9 triliun atau 92,3% dari pagu Rp212,3 triliun, belanja barang Rp123,3 triliun atau 75,4% dari pagu Rp163,5 triliun dan belanja modal Rp128,1 triliun atau 72,1% dari pagu Rp177,7 triliun. sementara itu, pembayaran utang mencapai Rp100,2 triliun atau 85,1% dari pagu Rp117,8 triliun, subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp186,7 triliun atau 135,9% dari pagu Rp137,4 triliun, dan subsidi listrik mencapai Rp83,3 triliun atau 128,2% dari pagu Rp64,9 triliun.

Di sisi lain, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.258,9 triliun atau 92,7% dari target Rp1.358,2 triliun. “Penerimaan ini memang lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai 95,6%, dan kami masih berharap ada peningkatan di akhir Desember ini,” ujar Agus usai penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Dana APBN melalui Bank Umum dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Tahun 2013 di Gedung Prijadi, Rabu (26/12)

Adapun, rincian realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan telah mencapai Rp948,6 triliun atau 93,3% dari target Rp1.016,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp307,2 triliun atau 90% dari target Rp341,1 triliun. Maka, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran telah mencapai Rp127 triliun atau 66,8% dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp190,1 triliun atau 1,49% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Agus mengatakan, penyerapan yang kurang optimal disebabkan oleh penyaluran yang terlalu lama dengan menggunakan sistem kliring. Akibatnya, ini membutuhkan waktu untuk pencairan. Oleh karena itu, mulai 2013 sejalan dengan program strategis Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan, negara akan menggunakan SPAN.

“Perbedaan mendasar antara mekanisme SPAN dan non-SPAN, di luar sistem komunikasi, di antaranya adalah pola hubungan antara KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan Bank Operasional (BO) I yang lebih dari 1 mitra kerja bank,” jelasnya.

Bank umum yang ditunjuk untuk sebagai BO I, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank BTN.

Kebijakan penetapan jumlah BO I mitra kerja KPPN lebih dari satu bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada penerima dana APBN, terutama percepatan penyampaian dana ke rekening. “Karena sistem transfer dana dari rekening kas negara ke rekening penerima akan lebih banyak dilakukan dengan overbooking. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi terjadi retur SP2D (Surat Perintah pencairan Dana),” terang Agus.

BERITA TERKAIT

Tangerang Great Sale Tingkatkan Belanja Hingga 25 Persen

Tangerang Great Sale Tingkatkan Belanja Hingga 25 Persen NERACA Tangerang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang mencatat program Tangerang…

Aparat Dituntut Lebih Tegas terhadap Pembajak Truk Tangki

Jakarta-Guru besar UI Prof. Budyatna mendukung kepolisian yang sudah menciduk dan menetapkan tersangka pembajakan truk tangki Pertamina. Dia meminta aparat…

BRI Syariah Terima Pelunasan Biaya Haji dari 9.642 Jamaah

    NERACA   Jakarta - Sebanyak 9.642 calon jamaah haji melakukan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di BRI…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…