Kartu Plastik sebagai Alat Pembayaran

Kartu plastik sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia saat ini, ada tiga macam, yaitu kartu debit, kartu kredit, dan kartu prepaid (prabayar). Kartu debit adalah kartu plastik sebagai alat pembayaran berisi sejumlah dana yang besarnya sesuai dengan jumlah rekening bank yang kita punyai. Dengan demikian, kita bisa melakukan transaksi pembayaran maksimal atau tarik tunai sebesar dana yang tersedia.

Agar dapat memanfaatkan kartu tersebut, penerbit kartu membeikan nomor identitas pribadi atau PIN. Karenanya, jika kartu berpindah tangan atau hilang, si pencuri tak bisa mengambil dana yang ada dalam kartu itu kecuali sudah tahu nomor PIN-nya. Itu sebabnya, pihak penerbit selalu mewanti-wanti agar jangan sekali-kali menyimpan nomor PIN tersbeut dalam dompet. Bahkan, agar aman, secara periodik gantilah nomor PIN tersebut. Disarankan, agar nomor PIN yang baru tidak berdasarkan identitas diri, misalnya tanggal lahir, nomor KTP, atau nomor lainnya yang terdapat di dalam dompet.

Penerbit kartu debit adalah bank tempat pemilik kartu itu membuka rekening bank. Sekarang, setiap pembukaan rekening, pihak bank akan memberikan nomor rekening (account number) beserta kartu debit atau sering disebut kartu ATM (automatic machine teller/anjungan tunai mandiri).

Lalu, kartu kredit, adalah kartu plastik sebagai alat pembayaran yang sah dengan limit tertentu yang besarnya disesuaikan dengan besar gaji atau penghasilan pemegang kartu. Di kemudian hari, pihak penerbit kartu kredit mengirimkan billing tagihan sesuai dengan jumlah transaksi yang kita lakukan. Jika melampaui batas atau over limit, penerbit akan memberikan biaya tambahan. Jika pelunasan tagihan itu secara mencicil, pemilik kartu akan dikenai bunga bank. Untuk kartu kredit, bunga banknya sangat tinggi, jika dibandingkan dengan bunga bank biasa.

Setiap tagihan selalu disertai tanggal jatuh tempo. Jika pelunasan dilakukan sebelum jatuh tempo, pemilik kartu tidak dikenai bunga pinjaman. Sebaliknya, bunga pinjaman dikenakan jika kita tidak membayar lunas. Biasanya, dalam surat tagihan tercantum besar minimum pembayaran cicilan. JIka telat bayar, pihak penerbit akan menjatuhkan sanksi denda dan bunga cicilan.

Ketiga, kartu prepaid, yaitu kartu plastik yang diterbitkan oleh perusahaan jasa keuangan bank dan non-bank sebagai alat pembayaran yang sah. Kartu itu dapat dipindahtangankan. Pemiliknya tidak harus membuka nomor rekening tertentu. Untuk dapat memiliki kartu prepaid, kita harus membayar sejumlah uang sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Biasanya, kartu prepaid berisi beberapa nominal tertentu. Biasanya, jumlah nominal kartu prepaid dibatasi jumlah maksimum yang tersedia. Misalnya Rp 1 juta. Jumlah nominal lainnya, misal Rp 25 ribu, Rp 50 ribu, Rp 100 ribu, dan Rp 500 ribu. Jadi kartu itu berlaku sepanjang masih ada sejumlah dana yang tersimpan di sana. Kartu tak dilengkapi nomor PIN. Jadi jika hilang, penemunya dapat menggunakannya.

Penerbitan kartu prepaid dimaksudkan untuk mengganti peranan uang receh. Penerbitan kartu prepaid dimaksudkan untuk memudahkan pembayaran tanpa uang cash. Di antara yang sudah menerbitkan kartu prepaid adalah Kartu Flazz yang diterbitkan oleh BCA. Lainnya, Jack Card yang diterbitkan oleh Bank DKI, serta Kartu e-Toll yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Kartu itu dapat dipakai dan diisi ulang untuk membayar ongkos jalan tol. (saksono)

BERITA TERKAIT

Kembangkan Bisnis Alat Kesehatan - Indofarma Gandeng Kerjasama Fors Fortis Medika

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis sebagai produsen alat-alat kesehatan, PT Indofarma Tbk (INAF) menggandeng kerjasama Fors Fortis Merdeka (FF…

Perbedaan Sebagai Kunci Toleransi Indonesia

Oleh : Grace Septiana, Mahasiswa FISIP Universitas Dharma Agung               Belakangan, spanduk penolakan gereja di Jagakarsa, Jakarta Selatan viral…

Ikatan Pemulung Akan Adukan Perda Larangan Plastik ke DPR

Ikatan Pemulung Akan Adukan Perda Larangan Plastik ke DPR NERACA Jakarta - Peraturan Daerah (Perda) larangan penggunaan kemasan plastik, menuai…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…