Publikasi terbaru dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) cukup mengejutkan publik. Pasalnya, terungkap enam kementerian masuk kategori terburuk dalam penyerapan anggaran negara berdasarkan laporan realisasi anggaran pada semester pertama tahun ini. Selama Januari hingga Juni 2012, realisasi penyerapan anggaran di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, masih rata-rata di bawah 20%.

Dari gambaran tersebut, kegagalan penyerapan anggaran di enam kementerian itu merupakan cermin political will kepala negara memperbaiki tata kelola anggaran tidak dipatuhi oleh birokrat di kementerian. Sebagai konsekuensi, pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik.

Menurut peneliti Fitra Maulana, anggaran yang digunakan negara itu juga bersumber dari pajak rakyat, baik pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan berbagai pajak lain. Selain itu, keterlambatan penyerapan anggaran juga merugikan rakyat.

Kejadian ini sebenarnya bukan yang pertama kali. Buruknya kinerja penyerapan anggaran kementerian ini juga pernah terjadi pada tahun anggaran 2011. Anggaran menumpuk di akhir tahun. Bahkan, seperempat anggaran APBN 2011 sebesar Rp 270 triliun dibelanjakan hanya dalam satu bulan, yakni Desember. Karena itulah pada bulan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi untuk mempercepat penyerapan anggaran 2012.

Tidak mengherankan jika akhirnya SBY memberikan arahan untuk membuat Tim Evaluasi Percepatan dan Pengawasan Anggaran (TEPPA) yang digawangi UKP4, Kemenkeu, dan BPKP. Namun pertanyaannya, apakah tim yang dibentuk tersebut memiliki "taji" yang bisa membuat kinerja penyerapan anggaran kementerian di pusat menjadi lebih baik?

Rendahnya penyerapan anggaran di enam kementerian tersebut  ditengarai menjadi salah satu sumbat realisasi penyerapan anggaran tahun ini. Ini sesuai data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu yang menunjukkan realisasi belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp778,9 triliun per 30 Nov. 2012.

Ini setara dengan 72,8% dari belanja pemerintah pusat yang dipatok dalam APBN-P 2012 sebesar Rp1.069 triliun. Jadi, antara realisasi dan target belanja pemerintah pusat terdapat selisih yang cukup besar yaitu Rp290 triliun. Selisih anggaran yang belum direalisasikan tersebut tidak kecil. Kita lihat saja bulan Desember di mana hari kerja efektif sekitar 15 hari, tidak mungkin membelanjakan uang sebanyak itu secara efektif dan terencana dengan baik.

Yang menjadi masalah bagi publik, adalah persoalan bagaimana belanja negara diimplementasikan secara tepat waktu dan tepat guna. Karena salah satu persoalan dalam sistem pembangunan kita, adalah kekurangsinkronan antara perencanaan dan implementasi sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan.

Jadi, jangan heran bila di bulan Desember banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat. Untuk itu, Presiden SBY agar tidak segan memberikan sanksi terhadap kinerja enam kementerian tersebut misalnya, tidak menaikkan remunerasi birokratnya karena mereka tak mampu memenuhi target untuk kepentingan masyarakat, malah menghabiskan anggaran demi citra petinggi kementerian.