Pemerintah Serahkan Kepemilikan Inalum ke BUMN

NERACA

Jakarta - Pemerintah akan menyerahkan status kepemilikan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berakhirnya kerja sama dengan pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 2013. "Setelah diambil alih pemerintah dari pihak NAA Jepang, Inalum bisa berdiri menjadi BUMN atau bisa bergabung dengan BUMN yang sudah ada," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Agus Tjahajana, di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Opsi menjadi BUMN dan menjadi perusahaan sendiri, menurut Agus, memiliki nilai positif bagi Inalum. “Jika berdiri sendiri, Inalum bisa fokus mengembangkan bisnisnya dalam memproduksi aluminium ingot. Berbeda jika menjadi anak usaha BUMN lain karena pengembangan bisnisnya harus disesuaikan,” paparnya.

Jika bergabung dengan BUMN lainnya, seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), lanjut Agus, maka perusahaan tersebut bisa melakukan sinergi ke sektor hulu alumina. Apalagi saat ini Aneka Tambang tengah mengembangkan pabrik pengolahan dan permurnian (smelter) bauksit menjadi alumina.

"Alumina adalah komoditas hasil pengolahan dari bauksit dan menjadi bahan baku industri aluminium hulu dengan produknya aluminium ingot. Indonesia adalah negara produsen bauksit terbesar keenam di dunia, namun pengolahan bahan baku utama bauksit menjadi alumina hingga kini belum ada di Indonesia," ujarnya.

Agus menambahkan, bauksit justru diekspor ke berbagai negara dan Inalum masih mengimpor alumina dari Australia. "Dengan Aneka Tambang memproduksi alumina maka Inalum akan mudah mendapatkan bahan baku," imbuhnya.

Senada dengan Agus, Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Ansari Bukhari juga mengatakan pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus mengelola PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca berakhirnya kerja sama dengan Nippon Asahan Aluminium (NAA) pada 2013. "Strategi pemerintah adalah mengambil kepemilikan penuh Inalum dari Jepang dan membentuk BUMN baru yang khusus menangani Inalum," katanya.

Setelah diambil alih oleh pemerintah, menurut Ansari, kapasitas Inalum harus meningkat menjadi 600.000 ton per tahun. Menurutnya, kebutuhan aluminium domestik saat ini sekitar 600.000 ton per tahun dan pengembangan Inalum membutuhkan dana hingga US$1,3 miliar.

Pasokan Energi

Sementara itu, Ketua Otorita Asahan Effendi Sirait mengatakan, Inalum siap memproduksi 600.000 ton aluminium setiap tahunnya. "Produksi 600 ribu ton bisa dilakukan Inalum asalkan pemerintah menyiapkan pasokan energinya," ujarnya.

Terkait rencana dijadikan perusahaan BUMN, Effendi menyatakan itu sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Masalahnya, kata dia, status perusahaan pasca diambil alih merupakan hak pemerintah. Untuk masalah pengambilalihan Inalum oleh pemerintah juga tak akan mengganggu kinerja perusahaan.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menjelaskan dengan berakhirnya kontrak terhadap Jepang, maka berbagai perjanjian juga tidak berlaku lagi. Seperti 70% hasil Inalum harus dikirim ke Jepang, dan lainnya. "Dengan kata lain, akan ada penghematan sekitar Rp40 Triliun pertahun. Karena devisa akan kembali," lanjutnya.

Untuk pengoperasiannya, nantinya Perusahaan Terbuka ini akan mengambil Timah dari Bangka dan Belitung. Apalagi, saat ini PT Timah (salah satu BUMN) telah membeli tambang bauksit di Myanmar. "Bahan baku di proses dari Myanmar, selanjutnya akan dikirim ke Inalum," lanjutnya.

Dan dalam perkembangannya, PT Inalum ini nantinya akan berubah menjadi BUMN. "Begini, PT Inalum akan diambil oleh negara. Negara akan menyerahkan ke BUMN, nah nantinya akan menjadi BUMN PT Inalum. Dan saat ini, BUMN tidak lagi seperti dulu, yang hanya menjual. Tetapi sebaliknya, BUMN kini telah membeli berbagai perusahaan di luar. Seperti di Vietnam dan Myanmar," tambahnya.

Ancam Karyawan

Sebelumnya, pengamat ekonomi Sumatra Utara, Jhon Tafbu, menegaskan, kegelisahan akan menyelimuti karyawan PT Indonesia Asahan kalau perusahaan itu diambil alih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru akan dibentuk pemerintah. "Jika nanti yang mengambil alih Inalum adalah BUMN baru, maka dipastikan ada alasan untuk melakukan PHK. Tentunya itu meresahkan pekerja," katanya.

Dia menegaskan, kalau pemerintah akan membentuk BUMN baru untuk mengelola Inalum, maka dipastikan lebih berat atau sulit membangun norma baru dan termasuk melanjutkan kinerja Inalum. "Ada kesan nantinya perusahaan baru itu hanya untuk meneruskan PLTA Asahan 2, sehingga Inalum justru ditutup dan tentunya terjadi PHK," kata Jhon.

BERITA TERKAIT

Kontroversi Utang BUMN

Oleh: Dr. Revrisond Baswir, Staf Pengajar FEB UGM BUMN adalah amanat Pasal 33 UUD 1945. Sebagai amanat Pasal 33 UUD…

Saran Legislator - Agar Pemerintah Pastikan Kebijakan Impor Pangan Lebih Terukur

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menyatakan berbagai pihak kementerian dan lembaga terkait harus…

Restriksi Perdagangan - Sikapi Langkah Diskriminatif Sawit, Pemerintah Kirim Delegasi ke UE

NERACA Jakarta – Pemerintah siap mengirim delegasi ke Uni Eropa untuk memberikan penjelasan sebagai respons atas langkah diskriminatif terhadap sawit,…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Kemenperin Ukur Ratusan Industri untuk Siap Masuki Era 4.0

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memacu kesiapan sektor manufaktur nasional dalam memasuki era industri 4.0. Berdasarkan peta jalan Making…

Dunia Usaha Dimintai Dukungan Hadapi Diskriminasi Sawit UE

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia menggandeng dunia usaha asal Uni Eropa untuk ikut membantu proses negosiasi dan diplomasi kepada UE…

Dunia Usaha - Perang Dagang AS-China Disebut Beri Peluang Bagi Manufaktur RI

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian tengah fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu…