BTN Targetkan Tambah Dana Prioritas Rp2,5 Triliun

NERACA

Jakarta - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menargetkan bisa menambah dana kelolaan layanan BTN Prioritas sebesar Rp2,5 triliun tahun depan. Hingga Desember 2012, total dana kelolaan BTN Prioritas mencapai Rp3,5 triliun.

"Kita targetkan hanya Rp2,5 triliun setiap tahunnya. Tahun ini sudah lebih dari target yakni sebesar Rp3,5 triliun," ujar Direktur Mortgage & Consumer Banking BTN Irman A Zahiruddin, usai pembukaan BTN Prioritas Cabang Bandung, akhir pekan lalu.

Irman mengatakan, sejak akhir 2010 layanan BTN Prioritas diluncurkan telah menarik 5.000 nasabah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.800 merupakan nasabah baru. "Jadi dengan program yang kita tawarkan dalam layanan prioritas banyak menarik minat nasabah," kata Irman.

Menurut dia, nilai simpanan rata-rata per nasabah sebesar Rp600 juta. Padahal untuk bisa mendapatkan layanan prioritas ini hanya disyaratkan mempunyai simpanan minimal Rp250 juta per nasabah.

Irman menegaskan, untuk mencapai target tahun 2013, Selain akan menambah cabang baru BTN Prioritas sebanyak 5-10 unit. Perseroan juga akan melengkapi produk wealth management seperti bancassurance, reksa dana dan obligasi ritel (ORI).

Sepanjang tahun ini, BTN mendirikan 13 unit baru layanan BTN Prioritas. Yang terakhir, manajemen meresmikan outlet di Bandung dan Bogor Jawa Barat. Ekspansi cabang prioritas, lanjut dia, akan terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang .

Di tahun depan, manajemen menargetkan membuka 10 outlet baru. Sebagian besar di luar Jakarta. Untuk mengoperasikan satu unit cabang prioritas, kata dia, BTN mempekerjakan seorang tim leader dan tiga relationship manager (RM).

Setiap RM dibebankan target dana sekitar Rp5 miliar per bulan atau sekitar Rp240 miliar per cabang per tahun. “Jumlah RM akan kami sesuaikan dengan jumlah nasabah. Rasio ideal satu RM melayani 80 nasabah,” jelas Irman.

Menurut dia, dari semuan cabang prioritas, BTN Prioritas cabang Surabaya berkontribusi paling besar. Penyumbang terbesar kedua, cabang Kuningan, Jakarta. “Kantor Surabaya berkontribusi hingga 10% dari total dana kelolaan,” jelasnya. [kam]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kena Dampak Covid 19, AAJI Minta Diizinkan Jual PAYDI Secara Online

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan Produk Asuransi…

Bank Mandiri Bayar BP Jamsostek Debitur KUR Senilai Rp5 Miliar

  NERACA Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyediaan asuransi perlindungan bagi debitur…

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Lakukan Penyesuaian Operasional

  NERACA Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada seluruh lembaga di industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional…