NERACA

Jakarta – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi tidak banyak berharap negara ini bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi seperti yang dicanangkan pemerintah akibat banyaknya faktor seperti kesalahan-kesalahan kebijakan yang dibuat oleh pengelola negara. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di bawah 6%, jauh.

Rata-rata Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan di atas 6% pada 2013, bahkan pemerintah mematok sebesar 6,8%.

"Untuk saat ini kita lebih pesimistis dalam melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bisa tumbuh 6% itu sudah cukup baik. Semua optimisme hilang setelah mereka melihat kenyataan di dunia dan akibat telah melakukan kesalahan dalam pengambilan kebijakan," ujar Sofjan, akhir pekan kemarin.

Dia menjelaskan, kondisi kebijakan-kebijakan yang terjadi di Indonesia telah mengarah seperti yang dilakukan India, dan hal tersebut merupakan permasalahan yang sangat serius. "Seperti di India, perekonomian tumbuh dengan sangat baik. Namun, kesalahan kebijakan yang diambil pemerintah menyebabkan pertumbuhan mereka tidak lebih dari 5%," katanya.

Menurut Sofjan, akibat dari beberapa kesalahan kebijakan yang dibuat pemerintah seperti masalah Upah Minimum Provinsi (UMP) dan kepastian hukum, pihaknya tidak yakin target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% tersebut bisa tercapai pada 2013 mendatang.

Stabilitas Keamanan

Dihubungi terpisah, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah harus menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan politik agar tidak berdampak negatif terhadap sektor-sektor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya sektor pariwisata.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga hiruk-pikuk pergulatan politik agar tidak mengganggu stabilitas keamanan nasional," katanya. Enny juga berpendapat bila ketegangan politik menimbulkan ketidakamanan, tentu akan berpengaruh langsung terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.

"Jadi, untuk wisatawan mancanegara tentu tergantung pada sejauh mana pengaruh pergulatan politik itu mengganggu stablitas keamanan," jelasnya. Dia menambahkan pemerintah harus belajar dari pengalaman ketegangan politik pada 1998 yang mengakibatkan kerusuhan sehingga banyak negara yang mengeluarkan peringatan bagi warga negaranya untuk tidak mengunjungi Indonesia.

"Kalau seperti kejadian tahun 1998 tentu itu sangat mempengaruhi sektor parwisata karena banyak negara memberlakukan travel warning ke Indonesia," tuturnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statisitik (BPS), jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 1998 menurun sebesar 12,5% dari 5,2 juta pada 1997 menjadi 4,6 juta.

Oleh karena itu, Enny menyarankan agar pemerintah mengambil langkah-langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut dia, langkah antisipatif perlu dilakukan dalam bentuk pencegahan dan penanganan, yaitu pencegahan terhadap potensi-potensi kerusuhan atau konflik dan penanganan melalui penegakan hukum.

"Jadi pemerintah dan juga masyarakat harus mencegah agar ketegangan akibat kepentingan politik beberapa pihak tidak menimbulkan huru-hara yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Selain itu, harus ada penegakan hukum untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum yang mengganggu keamanan," tambahnya.