Penyerapan Anggaran Rawan Penyimpangan - Pemerintah dan Legislatif Diuntungkan

Penyerapan Anggaran Rawan Penyimpangan

NERACA

Jakarta - Buruknya kinerja penyerapan anggaran oleh kementerian menjadi salah satu sebab terulangnya kasus rendahnya realisasi anggaran seperti tahun lalu, yang rawan akan penyimpangan karena penyerapan anggaran tertumpuk di akhir tahun. Disayangkan oleh Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, bahwa setiap tahunnya penyerapan anggaran menjadi persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh pemerintah.

“Persoalannya tidak bisa dipecahkan karena diindikasikan sangat menguntungkan pemerintah dan legislatif tapi sangat merugikan masyarakat lantaran realisasi anggarannya terhambat sampai ke masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Neraca, Senin malam (24/12). Adapun, dia menjelaskan, bentuk penyimpangan anggaran yang sering terjadi adalah program-program yang direaliasasikan pada akhir tahun.

“Biasanya, pemerintah tidak memperhatikan dampak program tersebut. Selain itu, program-program tersebut banyak yang berbentuk seremonial, yang membosankan buat masyarakat, tapi sangat menguntungkan secara materi buat pemerintah. Selain itu, banyak perjalanan dinas yang fiktif yang dilakukan oleh kementerian,” paparnya.

Perencanaan Anggaran

Menurut Uchok, persoalan penyerapan yang tidak merata disebabkan adanya blokir dari kementerian keuangan dan blokir atau tanda bintang bagi kementerian tertentu sehingga membuat program atau anggaran terhambat terserap. Oleh karena itu, lanjut dia, agar anggaran terserap optimal, pemerintah harus melakukan perbaikan sistem perencanaan dan anggaran nasional.

“Contoh, belanja pemerintah 2012 berdasarkan pendapatan 2012. Seharusnya, belanja 2012 berdasarkan pendapatan 2011,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretariat Nasional FITRA Maulana menilai, bahwa political willPresiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbaiki tata kelola anggaran gagal dijalankan oleh birokrat di kementerian. Oleh karenanya, Seknas Fitra menuntut pemerintah agar memangkas remunerasi dan tunjangan jabatan para birokrat Kuasa Pengguna Anggaran di seluruh kementerian yang gagal mencapai target realisasi anggaran.

“Percuma saja mereka diberikan remunerasi dan tunjangan jabatan kalau tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan secara baik. Karena, hal itu akan merugikan rakyat, khususnya pada program-program yang memberi manfaat langsung bagi rakyat seperti bantuan peralatan pertanian bagi petani, bantuan peralatan menangkap ikan bagi nelayan dan seterusnya,” tandas Maulana.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per 20 Desember 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp1.375,8 triliun atau 88,9% dari pagu Rp1.548,3 triliun. Wakil Menteri Anny Ratnawati mengatakan, realisasi belanja 2012 lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang mencapai 86,9%. Adapun dengan rincian realisasi belanja pegawai mencapai Rp194 triliun atau 91,4% dari pagu Rp212,3 triliun, belanja barang Rp120,7 triliun atau 74,5% dari pagu Rp162 triliun dan belanja modal Rp123,5 triliun atau 70,2% dari pagu Rp176,1 triliun.

Namun, dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.247,6 triliun atau 91,9% dari target Rp1.358,2 triliun. Dari realisasi pendapatan negara, penerimaan perpajakan telah mencapai Rp943,1 triliun atau 92,8% dari target Rp1.016,2 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp301,3 triliun atau 88,3% dari target Rp341,1 triliun.

Defisit Anggaran

Akibatnya, Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran mencapai Rp128,2 triliun atau 67,4% dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp190,1 triliun atau 1,55% dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Defisit terjadi karena realisasi belanja lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang mencapai 86,9%,” kata Anny.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui, penyerapan belanja modal masih akan mengalami penumpukan pada triwulan IV, seperti yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dia juga menjelaskan penerimaan pajak mengalami perlambatan karena terjadi penurunan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) dari sektor pertambangan.

Perlambatan penerimaan tersebut, lanjut dia, terjadi karena adanya penurunan produksi bahan mineral serta berkurangnya permintaan akibat krisis global yang melanda di Amerika Serikat dan Eropa. "Secara umum ada penurunan, tapi yang kita lihat bukan karena faktor harga saat ini. Memang harga ada koreksi, tetapi yang ada karena produksi," katanya.

BERITA TERKAIT

Tahun 2019, Pemerintah Targetkan 8 Juta UMKM Aplikasikan Tekhnologi

Pemanfaatan teknologi digital untuk bisnis, khususnya skala usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sudah menjadi sebuah keharusan. Sebab itu, upaya…

Hasto: Struktur Partai dan Caleg Terus Lakukan Kerja Teritorial

Hasto: Struktur Partai dan Caleg Terus Lakukan Kerja Teritorial NERACA Jakarta - Beberapa jam menjelang debat ketiga Pilpres, Partai Demokrasi…

Pemda Diklaim Berhasil Hemat Anggaran Rp110 Triliun

    NERACA   Bali - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengatakan dalam dua tahun terakhir sejumlah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indonesia Masih Butuh Sistem Birokrasi Lebih Cepat

  NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam menghadapi dunia persaingan dewasa ini, Indonesia membutuhkan sistem birokrasi…

Empat Dana Abadi akan Tersaji di 2020

  NERACA   Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan menyebutkan Indonesia akan memiliki empat jenis dana abadi untuk berbagai kebutuhan mulai…

Produk Unggulan Taiwan Siap Dipamerkan

    NERACA   Jakarta – Setiap tahunnya, Taiwan selalu menyelenggarakan kompetisi yaitu Taiwan Excellence Awards yang mana produk lokal…