Periksa Semua Bendum Parpol

 Fantastis, Anggaran Internet DPR Rp 10,6 M 

 Jakarta---Kesekjenan DPR mengungkap anggaran pemeliharaan dan pengembangan jaringan internet di DPR. Anggarannya cukup besar, Rp 10,6 miliar untuk 2011. "Pada 2011 anggaran pemeliharaan jaringan serta pemgembangan sistem informasi DPR Rp 10,6 miliar, padahal 2010 mencapai Rp 10,9 miliar, penyerapannya sekitar Rp 6 miliar, tidak sampai setengahnya," kata Deputi Anggaran dan Pengawasan Setjen Winantuning Tyastiti kepada wartawan di Jakarta,11/5.

 Namun Winantuning berjanji melakukan efisiensi anggaran dengan penyerapan kurang dari separuh anggaran. "Untuk membayar langganan internet, servis provider, pemeliharaan situs dpr.go.id dan pengembangan sistem informasi. Ada lebih dari 30 kegiatan yang sangat rinci," tuturnya.

 Menyangkut website resmi DPR, anggaran yang digunakan difokuskan untuk pemeliharaan infrastrukturnya. sebanyak 18 pekerja yang mengelola website ini pun PNS. "Ada 32 jenis layanan di dpr.go.id, dikelola oleh 18 pranata komputer PNS dan 4 orang bukan PNS. Biayanya Rp 37,5 juta untuk perawatan dpr.go.id selama setahun," jelasnya.

 Ditempat terpisah, anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasih meminta KPK bertindak adil dalam memberantas korupsi, terutama yang dilakukan politisi. Karena mestinya semua bendahara parpol diperiksa. Hal ni terkait permainan partai politik dalam penggunaan APBN. “Bagaimana dengan partai lainnya? Seharusnya semua bendahara parpol diperiksa KPK, karena menyangkut dana yang masuk ke parpol,”terangnya.

 Menurut Achsanul, langkah ini sekaligus untuk membuktikan bahwa partai-partai lainnya juga seperti itu. Sumber dana dan keuangan partai harus jelas dan bebas dari korupsi. “Periksa apakah memang sumber keuangan mereka juga dari dana yang jelas dan bukan dari pelaksanaan proyek atau calo-calo anggaran ataupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya,” tegasnya.

 Sementara Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah sepakat KPK harus menggunakan momentum ini untuk membongkar praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh partai. “Ini seharusnya dijadikan momentum oleh KPK untuk membongkar sistem korupsi yang dilakukan oleh semua parpol,” jelasnya.

 Iberamsjah yakin sumber dana partai saat ini berasal dari kegiatan penyalahgunaan APBN. Tidak ada satupun partai yang bisa membiayai sendiri kegiatan partai tanpa harus melakukan korupsi APBN karena partai di Indonesia tidak ada satupun yang memiliki idealisme sehingga bisa mendapatkan sumbangan dari simpatisan. “Omong kosong jika mereka mengatakan pendanaan partai mereka dapatkan dari kader-kader mereka,” imbuhnya.

 Orang-orang politik saat ini tegas Iberamsjah cenderung menjadi calo saja baik itu calo anggaran, calon proyek ataupun calo kasus. Keterlibatan Nazaruddin kalaupun nanti terbukti dalam kasus korupsi di Sesmenpora bukanlah fenomena aneh.`Justru akan sangat aneh jika KPK bisa membongkar kasus itu, namun tidak bisa membongkar kasus yang melibatkan partai lain, karena kasus yang melibatkan partai penguasa saja bisa dibongkar apalagi partai yang tidak berkuasa. **cahyo

.