KPR FLPP Dijamin Akan Tetap Ada - Pembiayaan Perumahan Butuh Dukungan

NERACA

Jakarta – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menjamin bahwa program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) akan tetap ada di tahun-tahun mendatang. Tidak akan seperti di tahun akhir tahun 2011 sampai awal 2012, di mana program ini sempat dihentikan sementara karena masa Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dengan bank-bank penyedia layanan tersebut sudah habis.

“Kebijakan program (FLPP) ini akan terus berlanjut. Ini akan diakomodasikan dengan aturan Menpera No. 27 dan 28,” ujar Sri Hartoyo, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, ketika ditemui dalam acara diskusi panel ‘Dukungan Dana Jangka Panjang dalam Membiayai KPR FLPP’, di Jakarta, Kamis (20/12).

Apalagi menurut data Kemenpera, angka kekurangan rumah (backlog) di tahun 2010 sudah mencapai 13,6 juta unit, dan pertumbuhan kebutuhan rumah baru mencapai 800 ribu unit. Kemudian untuk tahun 2012 ini, realisasi KPR FLPP mencapat 62.055 unit rumah dari rencana semula yang sejumlah 133.000 unit rumah. Sementara, rencana jumlah KPR FLPP di 2013 adalah 127.000 unit rumah.

“(Anggaran) dana tahun depan ada Rp7,3 triliun, alokasinya adalah luncuran 2012 sebesar Rp4,6 triliun, dan DIPA 2013 sebesar Rp2,7 triliun. Pada triwulan pertama 2013 cukup baik maka kita bisa minta tambahan (dana) dari APBN-P 2013,” tuturnya.

Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga realisasi KPR FLPP tidak sesuai dengan rencana yang dicetuskan sebelumnya, dan itu bisa menjadi salah satu faktor yang menunjukkan bahwa kinerja Kemenpera rendah.

“(Kinerja) rendah karena ada berbagai kendala yang dihadapi, misalnya batas bawah harga rumah yang bisa dicapai masyarakat. Sebelumnya rumah yang bisa dibiayai adalah yang harganya di kisaran Rp55 juta, tapi ketentuan UU bahwa rumah harus maksimal tipe 36, maka ini meningkat jadi Rp88 juta. Supply jadi terganggu. Kombinasi antara supply dan demand ini yang membuat kinerja jadi kurang baik, karena kalau boleh di bawah tipe 36 masyarakat lebih banyak yang beli,” jelasnya.

Kata dia, pemerintah sudah mencoba meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan maksimal tenor KPR FLPP sampai 15 sampai 20 tahun. “Dengan segala perbaikan kebijakan, ditambah dengan ketentuan batas PPn, maka ini bisa meningkatkan jumlah (KPR) FLPP,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan bahwa KPR FLPP hanya bisa dilakukan oleh bank sehat, apalagi ada dalam aturan pelaksanaannya. “Bank sehat itu dilihat dari siklus, organisasi, pembiayaan, dan sebagainya. KPR FLPP beda dengan rumah mewah, karena ini supply-nya harus ditunggui termasuk dari demand. Sedangkan rumah mewah biasanya (konsumen yang mau beli) datang sendiri. Kalau bank selain sudah ditentukan sekarang harus (Kemenpera) ikuti dari sisi demand dan supply,” katanya.

Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank yang mendapatkan porsi terbesar yakni 95% dari seluruh distribusi KPR FLPP ke bank-bank lain, juga menganggap bahwa ada ketakutan dari beberapa bank untuk menyalurkan KPR FLPP karena takut merugi.

“Banyak bank lain (yang belum menjadi penyalur FLPP) bilang kalau margin FLPP terlalu kecil, hanya 4,5%. Jadi yang mau (masuk) FLPP masih sedikit. Ini bukan bisnis rugi, banyak skim FLPP yang sudah dikeluarkan Agustus (2012) kemarin. Ini bisa mencapai angka realisasi yang sesuai pada saat ini. Padahal kami mau saja banyak partisipan dalam (penyaluran KPR FLPP) ini, supaya dengan adanya persaingan bank tidak akan lalai dalam memberikan yang terbaik karena sudah berada di zona terlalu nyaman. Jadi jika porsi kita berkurang jadi 75%-80% tidak masalah,” ungkap Saut Pardede, Direktur BTN, ketika ditemui dalam acara yang sama.

Kemudian dia membandingkan penyaluran KPR FLPP dengan KPR komersial biasa.

“Walau bisa dibilang KPR FLPP nilainya kecil (secara harga) tapi kontribusi ke laba lebih banyak, karena ada dana dari pemerintah 70%, dan ini ada asuransinya juga. Lalu yang komersial cari dana sendiri, untuk promosi. Untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu kita tidak pikirkan untungnya, tapi anggap saja ini amalan di dunia. Jangan takut hanya dengan perhitungan margin, dengan kita merumahkan MBR itu kita untung. BTN sendiri, kontribusi secara portofolio 59% KPR FLPP dan 41% KPR biasa,” jelasnya.

Selain itu, ujar Saut, salah satu yang suka dikeluhkan bank lain adalah susah mencari dana jangka panjang untuk membiayai KPR FLPP yang tenornya panjang dengan bunga fixed 7,25%. “Dengan kehadiran SMF, bank tidak perlu khawatir untuk dana yang akan di-hold lama. Dengan ini sudah mulai terselesaikan sumber dana jangka panjang,” tuturnya.

Sementara, dalam acara yang sama, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Raharjo Adisusanto, mengatakan bahwa resiko dalam pembiayaan jangka panjang adalah masalah likuiditas dan perubahan tingkat suku bunga akibat krisis.

“Jadi apa yang bisa kami bantu untuk mendukung penyediaan dana jangka menengah panjang, karena kamiu memang dibentuk pemerintah untuk pembiayaan sekunder perumahan. Rp2 triliun telah kami kucurkan untuk me-refinancing KPR FLPP. Sedangkan pembiayaan kumulatif kita adalah Rp5,5 triliun sampai akhir 2012, Rp2 triliun sudah disalurkan untuk refinancing KPR FLPP bekerja sama dengan BTN. Kemudian sekuritisasi dan dukungan pembiayaan kepada BTN totalnya mencapai Rp29,6 triliun,” jelasnya.

Setelah SMF melakukan pembiayan kepada bank penyalur KPR, kami dapat dana yang salah satunya dari obligasi. Kemudian dengan semakin seringnya ada sekuritisasi, dan lain-lain, maka diharapkan biaya untuk mendapatkan rumah bisa tercapai/terjangkau. Kami juga bicara dengan stakeholder yang diharapkan akan membuat kami bisa mendapatkan dana dari dana murah,” katanya.

Dia menambahkan bahwa SMF dianjurkan pemerintah untuk mengambil dana sebanyak-banyaknya dari pasar modal untuk membiayai KPR.

“Kami tidak mengambil banyak margin, tapi hanya 30%-50%. Jadi berapa pun dana yang diperlukan Kemenpera, kami akan coba penuhi. Entitas kami sudah ada Rp26 triliun. Kami juga sudah menerbitkan obligasi Rp2 triliun. Tapi yang sudah efektif baru sebesar Rp750 miliar. Tenornya ada yang tiga, lima, dan tujuh tahun,” tuturnya.

Kemudian, dia berharap bahwa ke depannya makin banyak unit rumah yang dibiayai dengan dana jangka panjang dari pasar modal. “Kami akan menciptakan produk-produk baru yang bisa diterima pasar. Kami juga akan tetap lakukan pendanaan jangka panjang dengan cara refinancing dan repo,” tutupnya. [ria]

BERITA TERKAIT

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…

Ada Kemajuan Dalam Pembahasan Penerapan GSP

NERACA Jakarta – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa ada kemajuan dalam pembahasan mengenai penerapan pemberian fasilitas kemudahan perdagangan…

Ikatan Pemulung Akan Adukan Perda Larangan Plastik ke DPR

Ikatan Pemulung Akan Adukan Perda Larangan Plastik ke DPR NERACA Jakarta - Peraturan Daerah (Perda) larangan penggunaan kemasan plastik, menuai…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Pertahankan Suku Bunga

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen…

OJK Sebut DP 0% Gairahkan Sektor Produktif

      NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengklaim kebijakan penghapusan uang muka kendaraan bermotor pada perusahaan…

SMF Kerjasama Operasional dengan Bank Penyalur KPR FLPP

    NERACA   Jakarta - PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional dengan bank penyalur…