NERACA

Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak. Tapi menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan perencanaan yang jelas untuk memberikan subsidi pengganti bagi masyarakat tidak mampu yang layak mendapatkan subsidi BBM.

"Harus dipikirkan bagaimana masyarakat di DKI yang tak mampu. Seperti apa kita berikan subsidinya," tukas Hatta di sela-sela pertemuan National Summit Perubahan Iklim, Kamis (20/12). Dia mencontohkan nasib para nelayan di Marunda, Jakarta Utara, akan seperti apabila nanti kebijakan tersebut diterapkan. "Harus dipikirkan bagaimana nasib nelayan Marunda," katanya.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan kepada Presiden SBY agar di Jakarta tidak ada lagi BBM bersubsidi. "Kita kan mau sampai 1.000 bus. Kita mau utamakan prioritas utama Busway ini, harus benar-benar ada busnya tiap tiga menit. Kalau misalkan jalanan macet biarin aja," ujarnya

Wacana tersebut, lanjut Ahok, bukan tanpa pertimbangan. Dia bermaksud mendorong masyarakat naik kendaraan umum dan meninggalkan kendaraan pribadi. Bahkan dirinya setuju jika pasokan BBM di Jakarta diatur agar masyarakat enggan naik kendaraan pribadi.

Dia juga menegaskan bahwa penghapusan subsidi harus dibarengi dengan kesiapan angkutan massal agar tidak membebani masyarakat.  "Kalau pemerintah pusat kelabakan subsidi minyak kan boleh dikaji," ujar Ahok. Menurut dia, subsidi bahan bakar minyak premium hanya masih bisa diberikan kepada angkutan umum.

"Nanti kan orang akan memilih, lebih baik naik busway atau bus biasa yang kosong. Kita akan usulkan kepada Pak Presiden, Jakarta tidak ada lagi bensin premium. Itu hemat negara. Orang yang tidak mampu BBM subsidi akan pakai satu sampai tiga kali seminggu," kata Ahok.

Sementara, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) setuju usulan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar meniadakan BBM subsidi di Jakarta. Catatan BPH Migas, setiap tahun kuota atau jatah BBM subsidi DKI Jakarta selalu jebol di atas 30%. "Bagus sekali kalau itu dilakukan (dihapus BBM subsidi)," kata Wakil Kepala BPH Migas, Fahmi Matori.

Selalu Jebol

Dia setuju BBM subsidi di DKI Jakarta dihapus karena hampir tiap tahun jatah kuota BBM subsidi milik Jakarta selalu jebol lebih dari 30%. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta menilai wacana penghapusan Premium di Jakarta belum saatnya dilaksanakan saat ini. Pemerintah DKI Jakarta belum menyediakan transportasi massal yang nyaman, murah, dan aman bagi masyarakat.

"Tugas pemerintah itu melayani masyarakat dari sisi kebutuhan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi murah. Bila transportasi massal ini tidak bisa dijamin, maka subsidi premium ini harus dipertahankan,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin.

Menurut dia, ketersediaan BBM Premium ini sangat penting karena transportasi massal saat ini belum memadai. "Masyarakat kini mengandalkan kendaraan pribadi untuk sehari-hari. Jadi sebaiknya rencana ini ditampilkan ketika masyarakat Jakarta sudah menikmati kendaraan massal yang nyaman," ujarnya.

Selamat menyatakan sebaiknya rencana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang mampu. "Jadi bisa pakai sistem cc, misal di atas 2.000 cc tidak boleh pakai BBM subsidi, tapi kalau langsung dihapus, kasihan pengendara motor, ini kan banyak masyarakat yang rentan miskin juga," tandasnya.