Kontraktor Diultimatum DPPKAD Hingga 28 Desember - Kota Depok

Depok – Diperkirakan ratusan kontraktor akan terkena sanksi ultimatum Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dalam proses pencairan dana pekerjaan proyek APBD 2012 Kota Depok. Ultimatumnya adalah jika dalam batas akhir 28 Desember persyaratan administrasi kontraktor tidak lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan ada pencairan dana pekerjaan proyeknya. Demikian ditegaskan Kepala DPPKAD, Doddy Setiadi kepada NERACA, kemarin.

Peringatan keras ini, dikemukakannya mengingat pada tahun sebelumnya, banyak kebijakan yang diberikan tidak membuat para kontraktor tersebut berubah untuk meningkatkan kinerja menajemen administratifnya yang lebih baik dan profesional. “Saya tegaskan nanti pada tanggal 28 Desember 2012 Jam 12 siang, jika masih ada yang tidak lengkap persyaratannya, maka pencairannya ditolak,” tandasnya yang tidak akan memberikan toleransi lagi.

Dikatakannya, permohonan untuk pencairan dana itu batas akhir masuk ke DPPKAD adalah pada tanggal 26 Desember. Jika masih ada yang belum masuk pada tanggal ini, maka tidak akan diproses pemberkasannya. Sehingga, pada tanggal 28 Desember, semua yang masuk pada tanggal 26 yang memenuhi persyaratan, bisa dicairkan dananya.

Begitu pula halnya dengan proses pencairan dana dari kegiatan rutin internal Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Dinas, Badan, Kantor dan UPTD serta lainnya; maka batas akhir permohonannya adalah pada tanggal 21 Desember dengan pencairan terakhir pada tanggal 26 Desember. “Jika tidak diindahkan, maka tidak ada pencairan lagi,” tandasnya.

Menurut Doddy, informasi ini sudah disosialisasikan sejak beberapa bulan lalu ke seluruh OPD dan instansi terkait lainnya. Hal ini dilakukan agar pada hari akhir kerja tahun 2012, tidak ada lagi permohonan dan pencairan dana kegiatan proyek atau lainnya sesuai APBD Tahun Anggaran 2012. Semua yang berkaitan dengan masalah proses keuangan daerah ditutup pada tanggal 28 Desember 2012.

Dari hasil pantauan NERACA, banyak pekerjaan konstruksi, Jalan drainase, bangunan sekolah yang sampai saat ini pekerjaannya belum selesai seratus persen. Padahal, pekerjaan kontraktor ini, sudah lewat batas kontrak kerjanya, tapi belum selesai pekerjaannya. Begitupula tentang paket kegiatan proyek jalan, masih banyak yang belum selesai seratus persen. Masalah keterlambatan pekerjaan dan lainnya itu adalah resiko yang harus ditanggung kontraktor terhadap sanksi ultimatum DPPKAD tersebut.

BERITA TERKAIT

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target - Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138

Tahun 2018, Laju Investasi PMDN di Kota Sukabumi Lebihi Target Penyerapan Tenaga Kerjanya Mencapai 5.138 NERACA Kota Sukabumi - Laju…

Data BPS - Ekspor Industri Pengolahan Turun 6,92 Persen di Desember 2018

NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melansir ekspor industri pengolahan pada Desember 2018 mengalami penurunan 6,92 persen jika dibandingkan…

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi

Doa Terkabul, Ibu Dedeh Senang Berjumpa Dengan Jokowi NERACA Jakarta - Dibalik rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Garut, Jawa Barat…

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan

WOM Finance Cabang Bogor Tangkap Pelaku Tindak Kejahatan NERACA Bogor – Pekan lalu, PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (“WOM Finance”)…

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0

Menilai Kemampuan Industri di Era Digital, Kemenperin Siap Luncurkan INDI 4.0 NERACA Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan meluncurkan indikator penilaian…